Pematangsiantar - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar - Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Pematangsiantar. Sebelum tiba di kantor DPRD, puluhan mahasiswa ini melakukan long march di Jalan Sutomo, Jumat (20/8/2021).
Unjuk rasa ini bentuk kekecewaan mereka melihat kinerja Satgas Covid-19. Mahasiswa dan beberapa pedagang pun menyesalkan pelaksanaan penyekatan di tengah PPKM level 4 karena banyak aktivitas terkendala terganggu. Dampaknya, apa yang dijual pedagang busuk karena pembeli kesulitan datang untuk membeli hasil bumi di Pasar Horas.
"Kami melihat bahwa naiknya level kondisi Covid-19 di kota ini menjadi PPKM level 4 tak terjadi begitu saja. Tapi kinerja Satgas Covid-19 sangat minim inovasi, sarat masalah serta tidak optimal. Penyekatan ruas jalan menyulitkan masyarakat khususnya yang bergerak di bidang esensial dan kritikal" kata pengunjuk rasa melalui koordinasi aksi, Gading.
Akibat penyekatan ini, kata Gading, masyarakat yang hidupnya bergantung dari berdagang dan bekerja di pusat kota jadi terlantar, termasuk juru parkir. "Otomatis roda ekonomi masyarakat menurun karena penyekata menyulitkan mencari nafkah, baik pedagang asongan, jukir atau sopir angkot, " ucapnya.
Mahasiswa menilai terjadinya peningkatan sebaran Covid-19 karena beberapa hal, seperti pendistribusian jaringan pemangaman sosial tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerumunan. Penyuntikan vaksin juga menuai masalah, masyarakat tidak dapat informasi jadwal dan banyak yang tidak bisa mendaftarkan diri atau memperoleh kupon vaksin.
"Saat kita mau mendapatkan kupon vaksi, kita diarahkan ke puskesmas, tiba di puskesmas masyarakat diarahkan ke kelurahan, habis itu disuruh lagi ke puskesmas. Apakah yang bisa dapat vaksin hanya warga yang dekat dengan pemerintah atau yang memegang kupon? Lantas bagaimana masyarakat yang lain. Mencari kupon vaksin begitu sulit, sudah keburu mati orang, " kata ketua GMKI.
GMKI melihat kinerja Satgas banyak menuai masalah, oleh karena itu mereka meminta agar vaksinasi dilaksanakan di puskesmas dengan prosedur sederhana dan transparan. Kedua, menghentikan distribusi bansos dan vaksin berkerumun serta harus ditangani ahlinya.
Ketiga, perketat razia penegakan disiplin dengan memastikan fasilitas 5M di tempat hiburan, cafe, mall dan pasar. Keempat, evaluasi penyekatan ruas jalan karena tidak efektif dan konsisten khususnya ke pusat pasar dan perkantoran.
Kelima, pekerja harian, jukir, sopir, pedagang keliling yang terdampak PPKM level 4 harus dibantu. Keenam, pemerintah diminta segera mendirikan isoter dan layanan 24 jam bagi pasien isoman.
Ketujuh, salurkan tunjangan bagi tenaga kesehatan sebagai pejuang kemanusiaan dan kedelapan, Wali Kota Pematangsiantar selaku ketua Satgas Covid-19 harus bertanggung jawab muncul ke publik menjelaskan sebabakibat naiknya Siantar ke PPKM level 4.
Mendengar orasi massa itu, Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar Andika Prayogi Sinaga mengatakan sejumlah poin orasi yang disampaikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPRD. Dan membahasnya dalam rapat rapat dewan.
"Ini akan menjadi masukkan bagi kami. Kami serius untuk membawa poin poin (orasi mahasiswa) tersebut ke pimpinan dewan. (Masalah dampak penghasilan masyarakat) juga kita godong bersama kepada pimpinan," kata Andika.
Kota Pematangsiantar sendiri wajib melaksanakan PPKM Level IV sejak 10 Agustus 2021 karena lonjakan angka infeksi Covid-19. Angka Covid-19 beberapa Minggu terakhir telah melewati 1000-an orang.
