Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan, Ilhamsyah Sinaga, Baren Alijoyo Purba yang diketuai Andika Prayogi Sinaga, menyesalkan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam hal penanganan Covid-19. Dikuatirkan ini menjadi bom waktu meningkatnya pasien Covid-19.
Saat kunjungan kerja ke Puskemas Kesatria, DPRD mendapatkan informasi kalau obat batuk dan anti virus tidak ada, termasuk dengan vitamin sesuai usia. Hal ini terungkap setelah Tongam Pangaribuan mempertanyakan kepada pihak puskesmas.
Risna Sitinjak selaku pejabat Apoteker dan dr Novalina Siagian selaku pejabat di Poli Umum, mengatakan bahwa masalah ini sudah berbulan-bulan terjadi. Kekosongan obat dan anti virus kerap membuat masyarakat kecewa.
"Kami butuh vitamin, khususnya untuk orang dewasa. Kalau Covid ini obat dasarnya dulu diberikan. Sementara sekarang ini tidak ada obat batuk dan obat anti virus. Cuma kan pak, obat dasarnya saja ada sudah sangat membantu. Obat batuk 2 bulan kosong," kata keduanya bersautan.
Senada dikeluhkan Eva Cristina Sinaga. Dimana SOP pelayanan tidak jelas. Padahal ini sangat penting guna mencegah para tenaga medis untuk tidak terpapar Covid-19. "Harusnya semua tertulis, contohnya tugas puskesmas itu apa, kelurahan itu apa dan Satpol PP itu apa. Jadi jangan kemudian nanti hanya puskesmas dibebankan dan disalahkan, " ujarnya.
Tongam juga menanyakan soal jenis penanganan yang dilakukan pihak puskesmas kepada pasien yang sedang menjalani isoman. Menjawab itu, jajaran puskemas mengaku bahwa mereka hanya bisa memberikan obat-obatan dan vitamin. Namun kebutuhan itu tidak bisa disalurkan total karena keterbatasan stok.
"Kami yang ke lapangan ini sering dimaki masyarakat, dipikirnya kami bawa bantuan (sembako) padahal tidak ada. Memang karena kondisinya seperti itu. APD saja tidak mencukupi. Masker saja cuma 12 kotak. Kadang kami beli APD sendiri. " kata para pegawai.
Apa yang diutarakan para tenaga medis di Puskesmas Kesatria itu menimbulkan kekecewaan para dewan. Dalam mencegah persoalan ini, Ilhamsyah Sinaga berharap agar di tahun-tahun selanjutnya pihak puskesmas menjadi pengguna atau pengelola anggaran.
"Inilah yang kami sayangkan karena obat batuk tidak ada. Jangan-jangan obat yang diberikan ke puskesmas 3 bulan sekali dan tidak lama kemudian sudah expired, " ujarnya.
"Kita sangat berharap agar pemko memberikan hak kepada puskesmas sebagai pengguna anggaran sehingga tidak terjadi kekurangan kebutuhan medis. Artinya, bisa menggunakan anggaran sesuai kebutuhan, " tambahnya lagi.
Sementara bagi Andika Prayogi Sinaga, penanganan Covid-19 sangat bermasalah dan akan menimbulkan bom waktu. "Bagaimana kita menyuruh orang diam di rumah selama 14 hari kalau tidak diberi makan. Gila ini! " ucapnya dengan nada kesal.
