Pematangsiantar, Kabarnas.com - Puluhan pegawai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD-PHJ) menuntut upah yang belum cair sepenuhnya di tengah kondisi pandemi Covid-19. Situasi itu diduga akibat ketidaktransparanan jajaran direksi dalam mengelola keuangan.
Sementara Dirut PD-PHJ Bambang Wahono mengaku bahwa persoalan gaji ini dipengaruhi pendapatan PD-PHJ yang menurun siknifikan akibat Covid-19 hingga 60 persen. Di sisi lain, jumlah karyawan mencapai 250 orang. Adapun total tunggakan gaji ratusan karyawan itu mencapai Rp 475 juta.
"Sebelum Covid-19, pendapatan harian kita mencapai Rp 15-20 juta dalam sehari. Namun sejak ada Covid-19 menurun menjadi hanya sekitar Rp 7 juta," kata Bambang saat ditemui di ruangannya, Rabu (3/3/2021) sore.
Penyebab lainnya adalah dari 5.280 kios yang ada di Pasar Dwikora dan Pasar Horas, tidak seluruhnya diisi pedagang atau aktif berjualan. Ia memang membenarkan soal tambahan penghasilan PD-PHJ dari sektor parkir. Namun nilainya belum bisa menutupi beban pengeluaran penggajian.
Untuk mengatasi persoalan ini, kata Bambang, pihaknya sudah mengambil kebijikan sesuai rapat, yaitu direksi meniadakan biaya mobil dinas dan perjalanan dinas selama dua tahun terakhir. Namun tetap saja belum mampu memenuhi kebutuhan operasional.
Ia menambahkan salah satu jalan keluar yang bisa mengatasi masalah adalah mengurangi jumlah pegawai. "Kalau untuk perampingan kita masih rapat. Mungkin, perampingan jabatan struktural dulu, karena sudah mendapat surat dari pak Wali Kota untuk struktural dirampingkan. Direksi yang tadi 4 jadi 3 orang. Nanti mulai dari atas ke bawah dirampingkan," ujarnya.
"Tahun 2014 pegawai PD PHJ ada 350 orang. Tahun 2021 ada 283 orang. Sebenarnya, idealnya kita butuh hanya 150 karyawan, jadi secara pendapatan dan pengeluaran nanti ada keseimbangan," tambahnya.
Seiring upaya perampingan, direksi juga menggodok operasional perusahaan ke arah digitalisasi dengan bekerjasama ke pihak perbankan.
"Kita sudah melakukan kerjasama dengan perbankan untuk digitalisasi pendataan. Ada 5000-an kios bertahap akan melakukan itu. Bisa jadi nanti pedagang membayar iuran dengan digitalisasi, seperti pakai aplikasi atau barcode," tutup Bambang.
