Medan - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsianțar, Teuku Munandar pimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri 8 kepala daerah atau perwakilan yang berada di wilayah kerjanya.
Rapat ini dihadiri Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, Bupati Batu Bara Zahir, Bupati Asahan Surya, Wali Kota Tanjungbalai Waris Thalib, Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto, Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, Bupati Labuhanbatu Selatan Edimin dan Asisten II Kota Pematang Siantar Zainal Siahaan.
Hadir juga narasumber Prof. Dr. Muhammad Firdaus, S.P.,M.Si/Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi- Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Dr. Jan Piter Sinaga,S.TP,M.Si/Koordinator Stabilitas Harga Pangan BAPANAS dan Dr. Naslindo Sirait selaku Kabiro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara termasuk pimpinan BPS tiap daerah.
Pada pertemuan itu, Teuku Munandar terlebih dahulu menfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antar daerah. Kerjasama ini menjadi kekuatan dalam menanggulangi inflasi karena tiap daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan cepat khususnya selama bulan puasa dan jelang Idul Fitri.
"Kita harapan dari kerjasama ini adalah sinergi dan kolaborasi dalam rangka menjaga kestabilan harga dan keseimbangan pasokan di setiap daerah," kata Teuku Munandar, Rabu (5/4/2023) di Grand Cityhall, Medan.
Komunikasi antar daerah diminta saling memberi informasi dan menfasilitasi pelaku bisnis sehingga saling mengetahui apa saja yang berlimpah di daerah tertentu untuk daerah yang berkekurangan.
Sementara Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait menjelaskan, bahwa secara global inflasi telah turun termasuk di Indonesia. Namun kerjasama tiap daerah harus diperkuat sehingga bisa saling menyuplai kebutuhan.
Ia menyinggung harga beras yang masih naik. Kenaikan ini sangat mempengaruhi inflasi. Namun daerah yang bukan penghasil beras, yakni Asahan dan Labusel bisa memperoleh stok yang mencukupi. Hal ini dipengaruhi kesiapan daerahnya mendatangkan beras.
Dia menekankan, penandatanganan yang sudah dilakukan diharapkan dapat dimaksimalkan sehingga bisa bermanfaat dan harus ada transaksi.
"Kenaikan beras itu kecil tapi menjadi penyumbang inflasi. Makanya saya sampaikan ke Bulog, pengadaan operasi pasar itu dilakukan sebelum persediaan habis, jangan sampai terjadi kenaikan harga. Stok harus disediakan sebelum beras itu habis. Jadi harga beras itu harus sama jangan terjadi disparitas yang tinggi," terangnya.
Mengurangi masalah di tingkat petani, kata Aslindo Sirait, perlu diperhatikan. Salah satunya bagaimana pemerintah mendorong petani mampu menggunakan dan mengandalkan pupuk organik. Sebab, pupuk nonorganik yang cukup mahal dan langkah mempengaruhi hasil produksi pertanian.
Prof. Dr. Muhammad Firdaus sendiri berharap kepala daerah berinovasi mengembangkan teknologi pertanian, seperti pemasaran berbasis elektronik, pupuk organik.
