Jakarta - Profesor Saiful Mujani menegaskan bahwa isu-isu yang terkait dengan calon presiden untuk Pilpres 2024 memiliki pengaruh pada elektabilitas pasangan calon presiden.
Hal itu disampaikan pada program 'Bedah Politik bersama Saiful Mujani' episode "Rekam Jejak dan Elektabiltas Capres", Kamis, 7 Desember 2023.
Studi ini mengupas tiga isu. Pertama, kasus pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas militer karena dinilai bertanggung jawab atas kasus penculikan dan penghilangan nyawa sejumlah aktivis demokrasi 1998.
Kedua, kasus pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 20 tahun karena penolakan atas kehadiran tim Israel. Ketiga, kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.
Pelanggaran HAM Prabowo Subianto
Prabowo Subianto menerima ulos dari Effendi Simbolon. (Foto: Facebook)
Pada kasus Prabowo diberhentikan dari dinas tentara karena dinilai bertanggungjawab pada kasus penculikan sejumlah aktivis demokrasi 1998, hanya 38 persen yang tahu dan tidak tahun 62 persen.
Dari yang tahu isu itu, ada 44 persen yang yakin bahwa pemberhentian Prabowo dari dinas tentara oleh presiden BJ Habibie atas rekomendasi DKP itu adalah keputusan yang benar. Ada pula 41 persen yang tidak yakin dan 15 persen tidak menjawab.
Dari 38 persen yang tahu kasus tersebut, 43,6 persen yakin keputusan Habibie memberhentikan Prabowo adalah benar. Dari yang yakin itu benar, sebanyak 22 persen memilih Anies-Muhaimin, 40 persen memilih Ganjar-Mahfud, 33 persen memilih Prabowo-Gibran, dan masih ada 5 persen yang belum menjawab.
Sementara dari 41 persen yang tidak yakin keputusan itu benar, 22 persen memilih Anies-Muhaimin, 15 persen memilih Ganjar-Mahfud, 55 persen memilih Prabowo-Gibran, dan 7 persen belum menjawab.
Saiful menyimpulkan bahwa ada efek elektoral pengetahuan publik pada kasus pemberhentian Prabowo dari dinas tentara karena kasus penculikan aktivis.
"Ganjar-Mahfud menang di antara orang yang yakin bahwa keputusan pemberhentian Prabowo itu benar. Namun di antara yang tidak yakin, Prabowo akan menang satu putaran," kata Saiful.
Karena itu, sambungnya, isu HAM tersebut penting untuk pertarungan antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.
Ia menjelaskan bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas ketentaraan karena dinilai terlibat penculikan aktivis demokrasi ketika dia sudah menjadi Letnan Jenderal.
Atas dasar perintah dari Panglima ABRI (Pangab), Wiranto, dibentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengadili dugaan keterlibatan Prabowo atas penculikan dan penghilangan nyawa para aktivis demokrasi 1998.
Sebagian aktivis yang diculik kembali, namun sebagian lainnya belum kembali sampai sekarang dan tidak diketahui nasibnya.
Dia menyatakan ada jejak digital pidato Wiranto menjelang Pemilu 2014 dan 2019 yang mengatakan bahwa memang Prabowo melanggar kode etik atau bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan nyawa sejumlah aktivis tersebut.
Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Wiranto itu dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Di antara anggotanya adalah sejumlah jenderal seperti Susilo Bambang-Yudhoyono, Agum Gumelar, Fahrur Rozi, dan beberapa jenderal lain.
DKP memutuskan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan nyawa para aktivis tersebut. Ini, menurut Saiful, adalah fakta. Ada pun Prabowo kemudian tidak diadili di Mahkamah Militer, itu soal yang lain.
Namun setidak-tidaknya di lingkungan tentara atau Angkatan Darat sudah dibuat Dewan Kehormatan yang memutuskan Prabowo bersalah atau bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan nyawa sejumlah aktivis tersebut.
Prabowo Subianto sudah tiga kali maju dalam kontestasi nasional. Pertama sebagai calon wakil presiden pada 2009, calon presiden 2014, dan calon presiden 2019. Ketiganya tidak berhasil.
Saiful berpendapat, salah satu penyebab kegagalan Prabowo dalam tiga kali pemilihan presiden terakhir disebabkan oleh isu penculikan dan penghilangan nyawa sejumlah aktivis 1998.
Karena itu, lanjutnya, kasus penculikan dan penghilangan nyawa para aktivis 1998 adalah isu yang penting. Minimal ada satu segmen dalam masyarakat yang menganggap isu ini penting.
"Selisih dalam dua kali pemilihan presiden terakhir tidak banyak. Pada 2014, selisih Prabowo dan Jokowi hanya sekitar 6 persen. Selisih suara di Pilpres 2019 sekitar 11 persen. Sebelumnya, isu tentang rekam jejak Prabowo terkait 1998 punya pengaruh negatif pada Prabowo," ujar Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini.
Dia mengatakan bahwa isu HAM yang berat tidak mengenal waktu. Kasus 65, misalnya, sampai hari ini masih menjadi persoalan. Tiap presiden berganti, isu 1965 masih terus muncul kembali untuk diselesaikan. Demikian halnya dengan kasus Prabowo, karena kasus tersebut adalah pelanggaran HAM yang berat.
"Kasus pelanggaran HAM berat tidak ada kedaluwarsanya," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Indonesia bisa mencontoh kasus Afrika Selatan. Orang yang melakukan pelanggaran HAM berat dan sudah dibuktikan melanggar, harusnya mengakui, minta maaf, dan tidak ikut dalam pemilihan pejabat publik.
Prabowo sendiri sudah diadili dan mengakui keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat tersebut. Menurut Saiful, seharusnya dia tidak lagi punya hak untuk menduduki jabatan publik, seperti kasus pelanggar HAM di Afrika Selatan.
Pada kasus Prabowo, keputusan Dewan Kehormatan Perwira tidak punya implikasi politik apa-apa.
Saiful menambahkan bahwa untuk kasus Prabowo memang belum ada keputusan hukum. Namun, kata dia, politik tidak harus menunggu keputusan hukum.
Keputusan etik sudah cukup untuk tidak memberi kesempatan pada pelanggar etiknya menduduki jabatan publik. Perbuatan tercela atau tidak terhormat mestinya sudah bisa dijadikan alasan untuk tidak memberi tempat pada pelakunya sebagai pejabat publik.
Dalam kasus Prabowo, perbuatannya bukan sekadar tercela atau tidak terhormat, tapi menghilangkan nyawa orang dan itu adalah kejahatan yang sangat serius.
Isu Piala Dunia U-20 Oleh Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo. (Foto: Ist)
Untuk Ganjar Pranowo, ada isu tentang Piala Dunia umur 20 tahun. Sebelum peristiwa gagalnya Israel datang ke Indonesia, elektabilitas Ganjar selalu berada di atas. Dari 2021 sampai awal 2023, elektabilitas Ganjar selalu di atas Prabowo dan Anies.
Namun setelah peristiwa gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, suara Ganjar jatuh. Saiful melihat bahwa isu Piala Dunia Usia 20 tahun tersebut memiliki pengaruh negatif pada elektabilitas Ganjar.
Walaupun suaranya pernah beberapa kali kembali naik, namun secara umum elektabilitas Ganjar belum pulih seperti sebelum peristiwa bola U-20.
Kasus kedua terkait dengan penolakan Ganjar menolak kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia untuk bertanding pada Piala Dunia U-20. Ada 44 persen publik yang tahu pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia karena penolakan pada tim Israel.
Yang tidak tahu sebanyak 56 persen. Dari yang tahu kasus tersebut, 84 persen atau sekitar 37 persen populasi mengetahui bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menolak kedatangan tim Israel tersebut karena Indonesia tidak mengakui negara Israel.
Hanya 16 persen yang tidak tahu. Dari 37 persen yang tahu Ganjar menolak kedatangan tim Israel, 48 persen setuju dengan sikap Ganjar tersebut, 50 persen tidak setuju, dan 2 persen tidak menjawab.
Dari yang setuju sikap Ganjar menolak kedatangan tim Israel, yang memilih Anies-Muhaimin 17 persen, Ganjar-Mahfud 35 persen, Prabowo-Gibran 41 persen, dan tidak jawab 7 persen.
Dari yang tidak setuju, 24 persen memilih Anies-Muhaimin, 14 persen memilih Ganjar-Mahfud, 55 persen Prabowo-Gibran, dan masih ada 7 persen yang tidak menjawab.
Untuk kasus pembatalan Piala Dunia U-20, kata Saiful, jika semakin banyak yang setuju dengan sikap Ganjar tentang kedatangan tim Israel, peluang satu putaran menjadi kecil.
Namun, jika semakin banyak yang tidak setuju dengan sikap Ganjar menolak Israel, peluang Prabowo-Gibran menang satu putaran menjadi lebih terbuka.
"Isu bola ini penting: memperlemah Ganjar-Mahfud dan memperkuat Prabowo-Gibran. Anies tidak terlalu terpengaruh dengan kasus ini," ucap Saiful.
Isu Korupsi Formula E Oleh Anies Baswedan
a
Anies Baswedan saat nobar Piala Dunia 2022. (Foto: Tangkapan Layar)
Sementara untuk kasus Anies adalah dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Saiful melihat kasus Formula E lebih banyak sebagai opini dibanding faktual.
Kasus pelanggaran HAM Prabowo faktual, demikian pula fakta bahwa timnas Israel tidak jadi bertanding di Indonesia. Sementara Formula E belum kuat sebagai fakta.
Untuk kasus dugaan korupsi Formula E, yang tahu hanya 25 persen dan 75 persen tidak tahu. Dalam dua kali survei, angka ini tidak banyak berubah. Pada Maret 2023, yang tahu 21 persen dan pada survei awal November 2023 menjadi 25 persen.
Dari yang tahu, ada 55 persen yang yakin korupsi dalam kasus tersebut benar-benar terjadi. Angka ini relatif sama dengan survei Maret sebesar 57 persen. Hanya 35 persen dari yang tahu tidak yakin korupsi itu terjadi. Dan masih ada 10 persen yang tidak menjawab.
Di kalangan yang yakin korupsi Formula E benar terjadi, hanya 13 persen yang memilih Anies-Muhaimin, 35 persen memilih Ganjar-Mahfud, 45 persen memilih Prabowo-Gibran, dan 7 persen tidak tahu.
Sedangkan dari kalangan yang tidak yakin, 41 persen memilih Anies-Muhaimin, 20 persen Ganjar-Mahfud, 32 persen Prabowo-Gibran, dan 6 persen belum menjawab.
Kasus Formula E secara umum juga memiliki pengaruh elektoral. Namun dalam kasus ini, menurut Saiful, yang lebih bersaing adalah Anies dan Prabowo. Jika semakin banyak yang tahu dan yakin kasus korupsi Formula E itu benar terjadi, hal itu akan sangat merugikan Anies-Muhaimin.
Metodologi
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Sampel sebanyak 2400 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi tersebut. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1939 atau 81 persen.
Sebanyak 1939 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Waktu wawancara lapangan 29 Oktober – 5 November 2023.[]
