Pematangsiantar, Kabarnas.com - Dalam rangka menerapkan pelayanan yang transparan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar segera menerapkan digitalisasi di semua sistem yang ada dan juga senantiasa berupaya melakukan penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi untuk mencapai inklusi keuangan. Salah satunya penerapan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).
Asisten II Zainal Siahaan SE MM, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ETP dan Quic Response Code Indonesian Standard (QRIS) di lingkungan pemerintah daerah. FGD digelar di ruang rapat lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Senin (8/2/2021) pagi.
"Tujuan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETP adalah mendorong transformasi digital serta transaksi pembayaran ritel di masyarakat, meningkatkan kecepatan transaksi keuangan, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital," terangnya.
Saat ini digitalisasi telah menyentuh sendi kehidupan, baik di bidang keuangan maupun non keuangan. Untuk itu Pemko Pematangsiantar segera menerapkan digitalisasi di semua sistem yang ada.
"Saya berharap Focus Group Discussion ini bisa menghasilkan dan merumuskan gagasan-gagasan atau ide inovasi yang bisa mengantarkan Kota Pematangsiantar menuju sistem digitalisasi di semua sistem, baik sistem pelayanan, sistem perpajakan, sistem pembayaran, termasuk administrasi pemerintahan," terangnya.
