Jakarta - BPJS Kesehatan kembali melanjutkan webiner media workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2021 secara virtual dengan mengangkat tema "Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS ".
Adapun narasumber dalam webiner kedua ini, Jumat (29/10/2021) adalah Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Ir. David Bangun, Muttaqien MPH AAK selaku anggota DJSN dan pakar asuransi kesehatan, Prof. Budi Hidayat.
Dalam pemaparannya, David Bangun menjelaskan bahwa peserta JKN-KIS sudah mencapai 83% dari total penduduk Indonesia atau sebanyak 226,3 juta jiwa. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.
Di tengah pertumbuhan peserta JKN-KIS, peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta harus ditingkatkan, mulai dari mengoptimalkan layanan digital di berbagai aspek, menyediakan layanan pengurusan administrasi, pemenuhan informasi.
Layanan lain yang telah berhasil dikembangkan adalah aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat Assistant JKN (Chika, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa), Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), hingga media sosial resmi BPJS Kesehatan. Semua ini mempermuda peserta mendapatkan layanan.
“Kami telah menerapkan sistem online di pelayanan kesehatan seperti antrean online di fasilitas kesehatan, display tempat tidur, display tindakan operasi, konsultasi dokter online, dan sebagainya. Kami juga memudahkan peserta untuk membayar iuran JKN-KIS melalui kanal non-tunai melalui autodebit, fasilitas perbankan maupun non perbankan, Kader JKN, dan lain-lain,” ujar David.
Pakar asuransi kesehatan Universitas Indonesia Budi Hidayat sendiri mengatakan bahwa dulu banyak penyelenggaraan jaminan kesehatan tetapi sekarang ini masuk kepada dominasi sebuah sistem asuransi sosial yang efisiensi secara makro dan itu dikelola oleh BPJS Kesehatan.
JKN menjadi laboratorium kesehatan sosial terbesar di dunia. Bukan saja di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kebijakan yang mempunyai implikasi yang teruji. Dan dunia bisa mengadopsi atau meniru ini, seperti India dan China.
Untuk menjaga kesinambungan pendanaan finansial program JKN-KIS dalam jangka panjang, diperlukan setidaknya empat solusi sistemik yang bisa diimplementasikan pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Empat solusi tersebut yaitu dengan mengontrol utilisasi abnormal, melakukan rasionalisasi tarif layanan, menetapkan iuran yang ideal, dan mengoptimalkan tata kelola kepesertaan," kata Budi Hidayat.
Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Muttaqien mengatakan program JKN-KIS semakin mendekat dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Diperlukan rencana strategis yang sistematis dan terukur untuk mencapai target terlindunginya 98% penduduk Indonesia dalam Program JKN-KIS pada tahun 2024.
“Oleh karena itu, harapan kami ke depannya bisa dilakukan monitoring dan evaluasi terpadu dengan mekanisme dan kriteria standar. Di samping itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mengendalikan biaya dan menguatkan loyalitas peserta terhadap Program JKN-KIS,” kata Muttaqien.
