Pematangsiantar - Daulat Sihombing, SH, MH, Advokat dan Pegiat Ornop yang juga senioren GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) merilis warning agar para peserta pada Kofercab PIKI (Konferensi Cabang Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia) Kota Pematangsiantar, yang rencananya akan digelar hari Sabtu, 11/3/2023 di Menza Universitas Nommensen Pematangsiantar, benar- benar berkomitmen memilih Ketua yang tepat dan layak.
Peringatan tersebut dianggap penting untuk digaungkan mengingat profil Ketua PIKI memiliki karakteristik tersendiri, selain tingkat intelektual yang memadai tetapi yang lebih penting lagi memiliki trusting publik di atas rata- rata. Daulat sendiri adalah salah satu delegasi PIKI Siantar – Simalungun yang ikut pada Kongres PIKI di Cisarua Bogor, Jawa Barat, tahun 1993.
Konon menurut Daulat, saat ini ada oknum tertentu yang sedang melancarkan gerpol (gerilya politik) hanya untuk sekedar ambisi merebut jabatan Ketua PIKI Siantar – Simalungun, sedang yang bersangkutan sangat tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi Ketua PIKI selain karena secara intelektualitas yang tidak memadai, trusting publiknya yang buruk, juga yang bersangkutan tidak memiliki kedekatan apalagi hubungan historis dengan organisasi PIKI maupun organisasi lainnya yang mendirikan PIKI.
Menurut mantan Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Medan ini, buat warga PIKI Kota Pematangsiantar sebenarnya sangat mudah untuk mengidentifikasi sosok yang paling tepat menjadi Ketua PIKI Kota Pematangsiantar, semudah mengidentifikasi sosok yang tidak tepat dan tidak layak untuk memimpin PIKI.
Pertama, kata dia, seseorang oportunistik alias kutu loncat yang hanya mencari keuntungan dalam kesempatan, seperti “hari ini berbaju partai P kemudian berganti baju menjadi partai H dan berganti baju lagi menjadi partai D hanya demi mendapatkan keuntungan, tidak layak memimpin PIKI. Kedua, seseorang yang sedang Terlapor dan dalam proses penyelidikan/ penyidikan di kepolisian dalam dugaan tindak pidana korupsi, sehingga PIKI berpotensi dijadikan “perisai”, tidak layak memimpin PIKI.
Ketiga, seseorang yang memiliki rekam jejak pernah menjadi direksi salah satu BUMD, namun namun justru melahirkan kesengsaraan dan penderitaan bagi ratusan karyawan karena gaji/ upahnya tidak dibayar namun sebaliknya malah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya diri, tidak layak memimpin PIKI. Keempat, seseorang yang tidak memiliki : integritas (tidak sama perkataan dengan perbuatan/ tindakan), akuntabilitas (tidak bertanggungjawab untuk memikul tugas dengan segala konsekuensinya) serta komitmen (tidak setia dengan janji/ mudah berjanji mudah mengingkari), tidak layak memimpin PIKI. Kelima, seseorang yang pernah memiliki kekuasaan remunetarif (kekuasaan membagi pekerjaan/ jabatan), namun ia tidak mampu menggunakan amanah itu untuk memproteksi “domba- domba” dari serbuan serigala, tidak layak memimpin PIKI.
Proses Hukum
Berdasarkan penelusuran media ini, Toga Sihite, Ssi, SE, MM, mantan Plt. Dirut PD. Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar, “terpantau” sedang menggalang lobby melalui kontak- kontak pribadi maupun chat- chat WA untuk meminta dukungan dari sejumlah tokoh PIKI menjadi Ketua PIKI.
Terlepas dari hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar- wajar saja, tetapi Daulat merasa perlu mengingatkan juga agar kader- kader PIKI tetap kontrol secara “on the track” bahwa PIKI bukan organisasi politik melainkan organisasi “gerakan moral” sehingga tidak perlu menggunakan intrik – intrik politik praktis.
Menurutnya, Toga saat ini sedang tersandera dengan proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp. 2 M di PD. Pasar Horas Jaya. Berdasarkan surat Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, Nomor : B/84/ 1/2023/Reskrim, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian Dumas, bahwa kepolisian sedang menunggu hasil audit perhitungan dugaan kerugian negara dari Inspektorat Kota Pematangsiantar.
Lagi pula kata Daulat, sepanjang rekam jejaknya sebagai unsur direksi di PD. Pasar Horas Jaya, Toga Sihite memiliki catatan buram yang kerap didemo dan dipermalukan karyawannya karena tidak mampu membayar gaji bahkan diduga menyelewengkan dana perusahaan, sehingga sangat tidak patut memimpin PIKI. Untuk catatan buram tersebut, Daulat mempersilahkan agar melacak jejak digital.
