DPR RI Sebut Program Food Estate Kemhan Gagal: Daripada Kita Ribut, Mending Turunkan BPK

By Redaksi - Monday, 21 August 2023
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate).

Musababnya, Kemhan sebagai leading sector program tersebut, dinilai gagal memperkuat ketahanan pangan serta tak mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan.

Hasanudin berharap audit BPK dapat membantu terciptanya transparansi anggaran sehingga bisa diketahui akar masalah dari kegagalan Food Estate tersebut.

"Daripada kita ribut dan sebagainya, sudah kan jadi pro dan kontra ya, dan (masalah ini malah) dianggap dipolitisir, sudah mending turunkan BPK," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senin, 21 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mempertanyakan keputusan Kemhan yang tidak melakukan kajian terkait program tersebut.

Apalagi, lanjutnya, Kemhan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan untuk menjalankan program Food Estate.

Ia mengaku khawatir jika Food Estate dilanjutkan hanya akan penggelontoran anggaran dari Kementerian Keuangan tanpa memberikan kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat.

"Tujuan Food Estate itu, menurut hemat saya bagus. Tetapi, pada pelaksanaannya tidak bagus, terutama yang ada di Kemhan. Kan menanamnya gagal, kenapa tidak disurvei dulu, kan banyak para ahli itu, atau kenapa tidak di tempat lain," tuturnya.

Komisi I DPR RI, kata dia, sebetulnya bisa menunjuk BPK untuk memeriksa program Food Estate.

Akan tetapi, penunjukan BPK harus melalui kesepakatan dalam rapat komisi yang memberikan kesimpulan berupa BPK melakukan audit untuk program Food Estate.

"Harus ada persetujuan dari semua, dalam rapat komisi. Kalau tidak setuju ya enggak bisa," ucap Hasanuddin.

Pada Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo atau menunjuk Kementerian Pertahanan menjadi leading sector untuk program Food Estate yang berlokasi di Kalimantan Tengah.

Kepala Negara beralasan bahwa peran Kemhan tidak hanya mengurusi alat tempur, melainkan juga ketahanan di bidang lainnya termasuk pangan.[]