Taput, Kabarnas.com - Pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PHK) yang selama ini dinilai belum seluruhnya tepat sasaran, mendapat perhatian dari Pemerintah Tapanuli Utara (Taput) melalui Dinas Sosial.
Untuk mencegah persoalan berulang, sejak Oktober, Dinsos bersama unsur pimpinan Kecamatan hingga sekarang ini telah melakukan Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DKTS) ke desa - desa. Mereka dibantu BPD sebagai tim pengundang.
Sementara proses DKTS di Kecamatan Siborongborong khususnya di desa Lobusiregar langsung dihadiri Anderson Tobing sebagai pejabat di Dinsos, Josua Napitupulu selaku Camat Siborongborong, Parsaoran Siahaan selaku anggota DPRD dari partai Hanura dan Danramil serta kepolisian.
Josua Napitupulu mengatakan bahwa yang lebih tahu seseorang layak atau tidak layak mendapat bantuan adalah masyarakat itu sendiri, dan itu sebabnya saat data penerima bantual muncul, akhirnya menimbulkan rasa ketidakpuasan di tengah - tengah masyarakat itu sendiri.
"Yang selama ini sudah mendapat PKH dan kehidupannya saat ini sudah memadai agar rela digantikan oleh warga yang masih kurang mampu. Kemudian, warga yang menerima dapat mempergunakan dana bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya terutama untuk kesejahteraan, jangan disalahgunakan," katanya Josua Napitupulu, Jumat (13/11/2020) dan ini mendapat respon positif dari masyarakat.
Adapun jumlah warga yang mendapat PHK saat ini sebanyak 166 Kepala Keluarga, namun diantara data itu ada 9 KK yang sudah masuk golongan mampu. Sehingga jumlahnya 157 KK. Sementara warga yang belum terdata selama ini, khususnya penyandang disabilitas sebanyak 132 KK.
Josua sendiri mengatakan bahwa data-data yang ada di tangan mereka akan disampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial sehingga pemutahiran dapat dilakukan segera mungkin.
Mengenai kegiatan dan penjelasan dari Dinsos Taput, warga berterimakasih. Namun mereka berharap semua dapat direalisasikan dengan baik, tentunya juga anggota DPRD dapat mengawalnya sampai tuntas.
