Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyoroti pernyataan Kementerian Keuangan bahwa kinerja realisasi APBN Provinsi Bali pada triwulan ketiga sangat baik.
Sementara BAPPENAS menyebutkan banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan belum terkategori baik.
Anis menegaskan, kedua pernyataan tersebut masih sangat sulit untuk dipahami secara bersamaan.
"Korelasinya agak rumit," kata Anis saat Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Klungkung Bali, Rabu, 6 Desember 2023.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan dalam rangka memasuki masa reses ini, Komisi XI menghadirkan mitra kerjanya di antaranya, Sekjen Kemenkeu, BAPPENAS, BPK, dan OJK.
Lebih lanjut, ia mengulas catatan BPK sebelum pandemi Covid-19 lalu. Saat itu, BPK mengatakan bahwa satu-satunya daerah yang memiliki kemandirian ekonomi adalah Kabupaten Badung.
Namun, ketika pandemi Covid-19 datang, data ini berubah dan tidak ada lagi daerah yang memiliki kemandirian ekonomi.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mengingatkan tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dilakukan oleh Kemenkeu.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak permasalahan yang sangat umum dan terjadi berulang-ulang di setiap tahunnya.
Padahal, lanjutnya, dampak TKDD dirasakan secara langsung oleh daerah.
Proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat hampir di semua daerah, sebesar 20 persen sampai 80 persen.
"Jika transfer dari pusat telat, daerah kesulitan. Hal ini menunjukkan, kemandirian fiskal daerah belum tercapai," ujarnya.
Selain itu, sambungnya, masalah lain yang sering ditemukan adalah ketika transfer dari pusat sudah masuk, namun dana belum bisa dicairkan karena juknisnya belum lengkap.
Padahal, TKDD sendiri ditujukan untuk mendorong pembangunan di daerah.
Dengan adanya masalah-masalah ini, ujarnya, daerah terhambat untuk melakukan pembangunan.
Anis menjelaskan, perbedaan persepsi itu terjadi karena di satu sisi Kemenkeu sudah merasa melakukan transfer ke daerah, disisi lain BAPPENAS belum melihat adanya pembangunan.
"Kementerian keuangan harus memperbaiki masalah-masalah yang terjadi berulang setiap tahun," tuturnya.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa BPK yang melakukan audit terhadap keuangan daerah, perlu betul-betul melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk di daerah-daerah metropolitan atau daerah yang maju secara ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan penduduknya. Karenanya BPK Perlu menyajikan data apakah penduduk di daerah metropolitan turut Sejahtera atau tidak," ucap Anis.[]
