Connect with us

Politik

Calon Bupati Langkat Deklarasi Tolak Politik Uang

Kabarnas, Langkat – Calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melakukan deklarasi menolak dan melawan politik uang serta politisasi SARA untuk pilkada yang berintegritas.

Pembacaan deklarasi itu dilakukan di Alun-alun Tengku Amir Hamzah di Stabat, Rabu(14/2), yang dipimpin Ketua Panwaslu Langkat Aidil Fitri yang juga dihadiri Rudi Hartono Bangun-Budiono, sementara calon bupati Terbit Rencana Perangin-angin tidak hadir yang hanya dihadiri wakilnya Syah Afandin.

Ada enam butir isi deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA itu di antaranya mengawal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018, dari praktik politik uang dan SARA karena merupakan ancaman bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Selanjutnya tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang dan SARA.

Selain itu para calon bupati dan wakil bupati yang akan ikut bertarung dalam pilkada tersebut juga menyatakan mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan SARA yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu.

Selanjutnya tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA serta pasangan calon siap untuk terpilih dan siap untuk tidak terpilih.

Usai deklarasi tersebut dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara serta pelepasan burung merpati dan cap jari tangan ditempat yang sudah disediakan. (SPS/ant)

Politik

Prabowo Jumpai “Emak-Emak” Blok M di Hari Ulang Tahun-nya

Kabarnas, Jakarta, – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menemui kalangan “emak-emak” di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu malam(17/10).

Prabowo meminta masyarakat mendukungnya karena keinginan untuk bersama-sama memperbaiki kondisi Indonesia.

“Dukung saya karena bersama-sama harus memperbaiki negara ini, dukung saya dan Sandiaga Uno dan seluruh tim,” kata Prabowo di kawasan Blok M, Jakarta, Rabu (17/10).

Dia mengajak “emak-emak” untuk bersama-sama menghilangkan korupsi dan kemiskinan.

Menurut dia perjuangannya sangat berat karena ingin perbaikan di Indonesia dan ingin terciptanya keadilan dan kemakmuran.

“Kita ingin adanya pemerataan agar semua rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan. Hanya itu yang kita inginkan, hanya itu yang kita perjuangkan,” katanya.

Kegiatan Prabowo tersebut bertepatan dengan Hari Ulang Tahunnya ke-67 pada hari ini. (SPS/ant)

Continue Reading

Politik

Donny Garhal: tokoh dibalik viralnya kasus Ratna Sarumpaet, tidak bisa “cuci tangan”

Jakarta,Kabarnas – Pakar filsafat politik Universitas Indonesia (UI) Donny Garhal berpendapat tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu mempertanggungjawabkan secara moral perihal pernyataannya terkait kasus kebohongan pegiat Ratna Sarumpaet sebagai korban pengeroyokan.

“Sekarang ini bagaimana pertanggungjawaban moral seorang Prabowo, Sandiaga Uno, Amien Rais, dan tokoh-tokoh di bawahnya yang terang-terangan mengatakan kasus Ratna merupakan suatu kekejian politik, secara implisit menunjuk kepada siapa yang berkuasa saat ini,” ujar Donny di Jakarta, Jumat (5/10).

Donny menyebut tim Prabowo-Sandi atau pada saat ini Prabowo sendiri tengah menjadi sorotan masyarakat akibat kesalahan dari pernyataan publiknya terhadap Ratna Sarumpaet, yang diartikan luas merujuk secara tidak langsung kepada Jokowi sebagai petahana.

Donny mengatakan dalam politik, penyebaran dan penggunaan “hoax” pada kasus Ratna Sarumpaet sebagai salah satu bahan kampanye negatif kepada pihak lawan politik merupakan hal yang jauh dari standar moral.

“Secara moral, mereka yang menyebarkan dan menggunakan kebohongan Ratna harus bertanggung jawab mengklarifikasi pernyataannya kepada publik, dan kepada mereka yang sudah dirugikan,” papar dia.

Dalam hal ini, ia menyayangkan sikap tim sukses Prabowo-Sandi yang tidak melakukan verifikasi kembali dan malah mempercayai satu testimoni dari Ratna Sarumpaet, yang akhirnya mengaku melakukan operasi plastik di Rumah Sakit Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat.

Hal itu dikarenakan mayoritas orang-orang dalam tim sukses dari kubu Prabowo-Sandi merupakan tokoh intelektual dan cendekiawan. Namun sayangnya, mereka tidak memverifikasi fakta yang disampaikan Ratna Sarumpaet.

“Saya pikir ini kekeliruan yang fatal dan mengakibatkan publik menjadi gaduh, terpecah dan terpengaruh, serta tim Jokowi-Ma’ruf dirugikan,” kata dia.

Sedangkan tokoh-tokoh dibalik viralnya kasus Ratna Sarumpaet, menurutnya, tidak bisa “cuci tangan” atau melepaskan diri dari masalah setelah menyatakan lewat media arus utama dan media sosial bahwa kasus Ratna Sarumpaet merupakan bentuk represif politik dari kubu petahana.

“Meskipun mereka mengatakan ditipu, tetapi mereka sebagai tokoh publik dan telah mempengaruhi publik, maka mereka juga harus punya pertanggungjawaban kepada publik,” tandasnya.

Sementara, di kubu petaha, Donny menuturkan bahwa langkah yang dilakukan tim sukses hingga saat ini sudah tepat dengan mempertahankan berpolitik secara santun.

Di sisi lain, Donny mengatakan jika klarifikasi publik sebagai tanggungjawab moral tidak dapat dilakukan kepada publik, pihak Kepolisian harus mengusut sejumlah pernyataan luas pada kubu Prabowo-Sandi yang tergolong dalam fitnah pencemaran nama baik. (antara)

Continue Reading

Politik

Japri dan Advokat Pengawal Konstitusi laporkan empat anggota DPR RI ke MKD

Jakarta – Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) melaporkan dua wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Rachel Maryam dan Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Keempatnya diduga telah melanggar kode etik dengan ikut menyebarkan kabar bohong atau hoaks tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Para wakil rakyat di antaranya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, dan Mardani Ali Sera tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas berita yang disampaikan Ratna Sarumpaet. Akan tetapi, langsung menyebarluaskan melalui media daring dan media sosial,” kata Presiden Japri Sidik usai melapor ke MKD DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/10).

Ia mengatakan bahwa penyebarluasan berita bohong Ratna Sarumpaet oleh keempat anggota DPR tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan saling tuduh, saling tuding, serta saling caci maki di media sosial.

Menurut dia, awalnya Japri tidak mau melaporkan keempat anggota DPR tersebut karena bangsa ini sedang bersedih atas bencana alam di Sulawesi Tengah.

“Di satu sisi kita fokus menangani pada bencana di Sulawesi Tengah. Namun, di sisi lain kita malah dibenturkan para wakil rakyat ini, seharusnya mereka bersama-sama pemerintah fokus membenahi Palu, Donggala, Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Kita awalnya engga mau melaporkan mereka, karena kita semua sedang bersedih. Tapi kalau hukum tidak ditegakkan dan ini tidak dilaporkan, kami melihat dampaknya akan lebih luas,” katanya.

Ia berharap MKD dapat menjatuhkan sanski bagi ke empat anggota dewan tersebut sesuai Pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dapat memberi sanksi berat, bukan sanksi ringan, ataupun sanksi tertulis.

Anggota Japri Ade Yanyan mengatakan bahwa laporan pihaknya itu menjadi contoh dan cerminan bagi anggota DPR agar tidak mengeluarkan pernyataan bohong, khususnya pada tahun politik.

Ade Yanyan menilai anggota DPR harus menjaga suasana yang tidak tegang pada tahun politik dan pemilihan bisa berjalan demokratis tanpa berita bohong yang akan memunculkan tafsir lain di tengah masyarakat.

“Bentrokan horizontal ini yang kita hindari agar sama-sama melaksanakan pemilihan secara demokratis, jujur, dan adil. Siapa pun yang menang, biar masyarakat yang menentukannya,” kata Ade.

Kalau hukum tidak ditegakkan,  akan timbul dampak lebih luas dan demokrasi akan tercederai, pungkas Ade.

Sejalan dengan Japri, Advokat Pengawal Konstitusi juga melaporkan empat anggota DPR tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.  Mereka diduga melakukan pelanggaran etik karena menyebarkan pemberitaan terkait dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Kami melaporkan empat orang ke MKD, saudara Fahri Hamzah, saudara Fadli Zon, saudara Mardani Ali Sera dan Rachel Maryam,” kata Saor Siagian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10).

Saor menyebutkan keempat anggota DPR itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI yang pada pokoknya mengatur anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Continue Reading

terbaru

Berita5 jam ago

BNNP dan Polda Sumut berkomitmen tindak tegas pengedar Narkoba

Medan, Kabarnas – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provisi Sumatera Utara dan Polda Sumut terus melakukan tindakan tegas bagi pengedar narkoba...

Berita5 jam ago

Ribuan Kepala Desa se Indonesia elu-elukan Jokowi

Badung, Kabarnas –   Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadiri Pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX di Kawasan Garuda...

Daerah5 jam ago

Presiden Jokowi salurkan bantuan untuk korban banjir bandang di Mandailing Natal.

Medan, Kabarnas – Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada warga korban banjir bandang di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut,...

Pendidikan6 jam ago

Presiden Jokowi serahkan bentuan beasisiwa kepada 5.144 mahasiswa korban dampak bencana Gempa

Lombok Timur, Kabarnas – Presiden Joko Widodo serahkan beasiswa untuk mahasiswa terdampak bencana di NTB kawasan Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10),...

Daerah6 jam ago

Saat bagikan beasiswa Presiden ingatkan masyarakat untuk siaga bencana

Pototano, Kabarnas –  Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk siaga dan waspada bencana karena posisi Indonesia yang berada di garis...

Daerah7 jam ago

Tiba di Lombok, Presiden Jokowi serahkan sebanyak 2.081 buku tabungan

Sumbawa, Kabarnas -Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandar Udara (bandara) Internasional...

peristiwa7 jam ago

Gempa bumi 5 SR guncang Sibolga, Sumut

Sibolga, Kabarnas – Gempa bumi 5 SR guncang Sibolga, Sumut,  sekitar pukul  19 Okt 2018, 05:12:15 WIB Hasil analisis Badan...

peristiwa7 jam ago

Gempa bumi 3.4 SR guncang Ambalau, Buru Selatan, Maluku

Ambalau, Kabarnas – Gempa bumi 3.4 SR guncang Ambalau, Buru Selatan,  sekitar pukul  19 Okt 2018, 03:10:16 WIB Hasil analisis...

peristiwa20 jam ago

Gempa bumi 5.3 SR guncang Aceh Barat

Banda Aceh, Kabarnas – Gempa bumi 5.3 SR guncang Aceh Barat, sekitar pukul  18 Okt 2018, 11:29:04 WIB Hasil analisis...

Berita2 hari ago

Mohon Perlindungan Hukum : DR.med dr Polentyno Girsang Sp.B KBD Fina Cs FICS Surati Ketua PN P.Siantar

Pematangsiantar, Kabarnas – Guna memohon perlindungan Hukum dan keadilan DR med dr Polentyno Girsang SpB KBD Fina Cs FICS menyurati...

Trending