Connect with us

Politik

Japri dan Advokat Pengawal Konstitusi laporkan empat anggota DPR RI ke MKD

Jakarta – Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) melaporkan dua wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Rachel Maryam dan Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Keempatnya diduga telah melanggar kode etik dengan ikut menyebarkan kabar bohong atau hoaks tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Para wakil rakyat di antaranya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, dan Mardani Ali Sera tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas berita yang disampaikan Ratna Sarumpaet. Akan tetapi, langsung menyebarluaskan melalui media daring dan media sosial,” kata Presiden Japri Sidik usai melapor ke MKD DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/10).

Ia mengatakan bahwa penyebarluasan berita bohong Ratna Sarumpaet oleh keempat anggota DPR tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan saling tuduh, saling tuding, serta saling caci maki di media sosial.

Menurut dia, awalnya Japri tidak mau melaporkan keempat anggota DPR tersebut karena bangsa ini sedang bersedih atas bencana alam di Sulawesi Tengah.

“Di satu sisi kita fokus menangani pada bencana di Sulawesi Tengah. Namun, di sisi lain kita malah dibenturkan para wakil rakyat ini, seharusnya mereka bersama-sama pemerintah fokus membenahi Palu, Donggala, Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Kita awalnya engga mau melaporkan mereka, karena kita semua sedang bersedih. Tapi kalau hukum tidak ditegakkan dan ini tidak dilaporkan, kami melihat dampaknya akan lebih luas,” katanya.

Ia berharap MKD dapat menjatuhkan sanski bagi ke empat anggota dewan tersebut sesuai Pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dapat memberi sanksi berat, bukan sanksi ringan, ataupun sanksi tertulis.

Anggota Japri Ade Yanyan mengatakan bahwa laporan pihaknya itu menjadi contoh dan cerminan bagi anggota DPR agar tidak mengeluarkan pernyataan bohong, khususnya pada tahun politik.

Ade Yanyan menilai anggota DPR harus menjaga suasana yang tidak tegang pada tahun politik dan pemilihan bisa berjalan demokratis tanpa berita bohong yang akan memunculkan tafsir lain di tengah masyarakat.

“Bentrokan horizontal ini yang kita hindari agar sama-sama melaksanakan pemilihan secara demokratis, jujur, dan adil. Siapa pun yang menang, biar masyarakat yang menentukannya,” kata Ade.

Kalau hukum tidak ditegakkan,  akan timbul dampak lebih luas dan demokrasi akan tercederai, pungkas Ade.

Sejalan dengan Japri, Advokat Pengawal Konstitusi juga melaporkan empat anggota DPR tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.  Mereka diduga melakukan pelanggaran etik karena menyebarkan pemberitaan terkait dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Kami melaporkan empat orang ke MKD, saudara Fahri Hamzah, saudara Fadli Zon, saudara Mardani Ali Sera dan Rachel Maryam,” kata Saor Siagian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10).

Saor menyebutkan keempat anggota DPR itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI yang pada pokoknya mengatur anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Politik

JK sebut ungkapan politikus sontoloyo dan politikus genderuwo kategori kampanye negatif

Jakarta, Kabarnas – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan terkait politikus sontoloyo dan politikus genderuwo sudah masuk dalam kategori kampanye negatif, dengan mengungkapkan keburukan lawan politik.

“Itu, yang saling buka itu, kampanye negatif namanya. ‘You’ salah, kita ungkap ‘you’ punya kesalahan. Oleh karena itu, jangan berbuat salah, salah bicara, salah bertindak, salah apa, macam-macam,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/11).

Wapres mengatakan ada tiga jenis kampanye yang sering digunakan dalam Pemilu, yakni kampanye positif, kampanye negatif dan kampanye hitam. Penggunaan kampanye negatif tersebut, menurut JK, wajar dilakukan dalam kampanye Pemilu.

Istilah politikus sontoloyo dan politikus genderuwo diungkapkan oleh calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan kampanye. Politikus sontoloyo, menurut Jokowi, merujuk pada sikap politik yang menyebarkan kebencian untuk memecah- belah persatuan rakyat.

“Kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu, masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah-belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo,” kata Presiden usai menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia Ke-33 di Indonesia Convenction Exhibition, Tangerang pada Rabu (24/10) silam.

Sementara ungkapan politik genderuwo, menurut Jokowi, merupakan sikap politik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah narasi dan suasana kepemimpinan yang menumbuhkan keberanian, bukan narasi yang menakut-nakuti, bukan politik ‘gendruwo’ yang menebarkan ketakutan, anak muda kita pasti tidak akan takut dengan itu. Saya meyakini itu,” kata Jokowi di ICE BSD Kota Tangerang, Minggu malam (11/11).

Continue Reading

Politik

Jokowi pilih Kiai Ma’ruf Amin karena cinta ulama dan santri

Lebak, Kabarnas – Kiai Ma’ruf Amin mengaku bangga sebagai putra Banten ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden (Cawapres).

“Kita tentu menerima tawaran Jokowi untuk mengawali putra Banten sebagai cawapres,” kata Ma’ruf Amin saat silatuhrahmi di kediaman mantan Bupati Lebak, Haji Mulyadi Jayabaya bersama ulama, kiai dan masyarakat Kabupaten Lebak, Senin (12/11).

Selama ini, putra Banten belum ada yang menjadi wakil presiden maupun presiden, bahkan menjadi menteri pun relatif kecil.

Oleh karena itu, dirinya menerima tawaran Jokowi ditunjuk menjadi cawapres.

Menurut Ma’rif, Jokowi, lebih memilih ulama dan kiai dibandingkan dari politukus dan profesi, karena Jokowi sangat mencintai ulama dan santri.

Menurut dia, dirinya sebagai putra Banten tentu merasa bangga sebagai pencalonan orang nomor dua di republik ini.

Dengan pencalonan itu, ia berharap kedepan ada putra-putra Banten yang lainnya menjadi cawapres hingga presiden.

“Kami berharap masyarakat Banten berjuang untuk kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019,” tambahnya menjelaskan.

Sementara Mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya mengajak masyarakat, kiai dan ulama pada 17 April 2019 agar memilih nomor urut 01 pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Pilihan pasangan nomor urut 01 diharapkan Indonesia semakin maju dan Kabupaten Lebak semakin sejahtera.

“Kita menilai program Jokowi jelas dan terbukti dirasakan masyarakat,” ujar Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Paryanto : DPRD Boyolali Tunggu Respon Bawaslu

Kabarnas, Boyolali – Ketua DPRD Boyolali S. Pariyanto mengatakan pihaknya masih menunggu respon dari Badan Pengawas Pemilu dan kepolisian menyusul adanya tim advokat pendukung Prabowo Subianto yang melaporkan Bupati Boyolali terkait orasinya saat aksi protes “Save Tampang Boyolali”.

“Kami memang mendengar ada yang melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bawaslu dan kepolisian, karena dianggap orasinya telah menghina calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto,” kata Paryanto di Boyolali, Selasa(6/11).

Paryanto mengatakan pihaknya masih menunggu respon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kepolisian sebagai pihak yang dilapori oleh tim advokat pendukung Prabowo atas tuduhan itu.

“Kami akan tunggu responnya seperti apa dari pihak yang dilapori. Kami kemudian akan sikapi bersama. Biasa orang berbicara tudingan, ada muatan dan dimobilisasi, apalagi ada nuansa politik. Hal ini, harus kami sikapi dan boleh-boleh saja, tentunya ada pro-kontra,” katanya.

Ia menilai aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk riil masyarakat itu sendiri yang menyikapi pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang dianggap menyinggung dan melukai harga diri dan martabat masyarakat Boyolali. “Mereka secara spontan melakukan aksi protes, dan kami sebagai wakil rakyat ikut di dalamnya ketika masyarakat membutuhkan dukungan murni untuk mereka. Tidak ada kepentingan politik apapun. Mereka warga Boyolal apapun warna dan agamanya. Namun, yang tenting mereka tidak bertindak anarkis,” katanya.

Bahkan, lanjut Paryanto, seorang tokoh yang melakukan orasi memberikan bentuk satu semangat dorongan agar masyarakat bisa menjaga kondisi lebih kondusif.

Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak berkenan dan merasa dirugikan nanti dapat diikuti dan disikapi sambil menunggu responnya bagaimana.

Namun, pihaknya juga mengimbau masyarakat Boyolali tetap aman, tentram, kondusif, damai, dan tidak usah terpancing oleh isu-isu negatif.

“Aksi protes warga itu bentuk riil gerakan masyarakat untuk menyikapi pidato Prabowo yang telah menyinggung dan melukai hati serta harga diri masyarakat Boyolali,” katanya menegaskan.

Pihaknya memang mempersilakan secara terbuka kepada masyarakat yang akan melakukan aksi, tetapi yang terpenting tidak anarkis. Mereka juga sudah sepakat aksi mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

“Jika melebihi batas waktu itu, kemudian ada tindakan dari aparat keamanan, itu tanggung jawab mereka sendiri,” kata Paryanto.

Bupati Boyolali Seno Samodro saat diminta keterangannya di rumah dinasnya di Boyolali sedang tidak ada di tempat, disebutkan sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota.

“Pak Bupati sedang dinas ke luar kota. Beliau pergi ke Jakarta dengan pesawat terbang Selasa pagi,” kata Darsono, salah satu petugas keamanan di rumah dinas bupati. (SPS/ant)

Continue Reading

terbaru

Keamanan7 jam ago

Polda Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta jadi Polda Type A

Jakarta, Kabarnas – Tipologi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Banten dinaikkan dari tipe B menjadi tipe A. Peningkatan tipologi...

Internasional8 jam ago

Presiden Jokowi hadiri pertemuan APEC

Jakarta, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC)...

Ekonomi8 jam ago

Presiden Jokowi tegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital

Jakarta, Kabarna- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital saat pertemuan dengan Asia-Pacific Economic Cooperation...

Berita8 jam ago

Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah Selama Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, Kabarnas –  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengemukakan, tingkat pengangguran tahun 2018 ini merupakan angka terendah selama dalam pemerintahan Jokowi-JK...

peristiwa8 jam ago

Sejak Dinihari tadi sudah 12 kali Gempa dirasakan warga di Mamasa

Mamasa,  Kabarnas – Gempa bumi 2.9 SR guncang Lombok Utara, Sulbar,   pada 18 Nov 2018, 07:40:43 WIB Hasil analisis Badan...

peristiwa8 jam ago

Gempa bumi 5.0 SR guncang MANDAILING NATAL, SUMUT

Panyabungan,  Kabarnas – Gempa bumi 5.0 SR guncang MANDAILING NATAL, SUMUT,   pada 17 Nov 2018, 17:41:49 WIB Hasil analisis Badan...

Berita1 hari ago

MENHAN : Kejahatan Merajalela Kalau Orang Baik Diam

Kabarnas, Semarang – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai kejahatan akan merajalela di negeri bila orang baik diam saja dan tidak...

peristiwa1 hari ago

Gempa bumi 3 SR guncang Lombok Utara, NTB

Tanjung,  Kabarnas – Gempa bumi 3 SR guncang Lombok Utara, NTB,   pada 17 Nov 2018, 05:46:47 WIB Hasil analisis Badan...

peristiwa2 hari ago

Gempa bumi 2.4 SR guncang Mamasa, Sulbar untuk yang ke 15 kalinya hari ini

Mamasa,  Kabarnas – Gempa bumi 2.4 SR guncang Mamasa, Sulbar,   pada 16 Nov 2018, 21:53:34 WIB Hasil analisis Badan Meteorologi,...

Pembangunan2 hari ago

Presiden Jokowi tinjau lokasi pembangunan PLBN Sota, Merauke, Papua

Papua, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pos lintas batas negara (PLBN) yang akan segera dibangun di Sota, Merauke,...

Trending