Connect with us

Politik

Pejabat yang maju jadi DPR, DPRD, dan DPD harus mengundurkan diri sesuai PP 32 Tahun 2018

Kabarnas, Dengan pertimbangan untuk menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada saat pelaksanaan pemilihan umum, pemerintah memandang perlu mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Atas dasar itulah  Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 18 Agustus 2018 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye 

Menurut PP ini, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota TentaraNasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.

“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.

(tautan: PP Nomor 32 Tahun 2018).

Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Ketentuan mengenai kewajiban mengundurkan diri itu juga berlaku terhadap para pejabat tersebut di atas apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dan tidak dapat ditarik kembali, serta tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Tata Cara Pengunduran Diri

Menurut PP ini, gubernur atau wakil gubernur menyampaikan surat pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Surat pengunduran sebagaimana dimaksud disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD provinsi. Selanjutnya Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

“Gubernur atau wakil gubernur tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap,” bunyi Pasal 4 ayat (5) PP ini.

Ketentuan yang sama berlaku untuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, yaitu harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Selanjutnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap,” bunyi Pasal 5 ayat (6) PP ini.

Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, menurut PP ini, harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat pembina kepegawaian.

Untuk anggota TNI yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, menurut PP ini, harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Surat pengunduran diri untuk anggota TNI dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi, menurut PP ini, disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden. Sementara untuk pangkat letnal kolonel dan yang lebih rendah disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Panglima TNI.

“Anggota TNI tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap,” bunyi Pasal 7 ayat (5) PP ini.

Adapun untuk anggota Polri yang bertugas di Markas Besar Polri yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, menurut PP ini, disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada kepala satuan induk organisasi sebagai atasan langsung.

Untuk anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Untuk direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas pada badan usaha milik negara (BUMN), menurut PP ini, menyampaikan surat pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD.

PP ini menegaskan, surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang badan usaha milik negara.

“Direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas pada BUMN, tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap,” bunyi Pasal 12 ayat (4) PP ini.

Untuk karyawan BUMN, menurut PP ini, surat pengunduran diri disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.

Adapun untuk direksi, anggota komisaris, dan anggota pengawas BUMD disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada kepala daerah.

Demikian juga untuk pegawai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, menurut PP ini, menyampaikan bukti surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 19 Juli 2018 lalu

sumber:setkab

Politik

JK sebut ungkapan politikus sontoloyo dan politikus genderuwo kategori kampanye negatif

Jakarta, Kabarnas – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan terkait politikus sontoloyo dan politikus genderuwo sudah masuk dalam kategori kampanye negatif, dengan mengungkapkan keburukan lawan politik.

“Itu, yang saling buka itu, kampanye negatif namanya. ‘You’ salah, kita ungkap ‘you’ punya kesalahan. Oleh karena itu, jangan berbuat salah, salah bicara, salah bertindak, salah apa, macam-macam,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/11).

Wapres mengatakan ada tiga jenis kampanye yang sering digunakan dalam Pemilu, yakni kampanye positif, kampanye negatif dan kampanye hitam. Penggunaan kampanye negatif tersebut, menurut JK, wajar dilakukan dalam kampanye Pemilu.

Istilah politikus sontoloyo dan politikus genderuwo diungkapkan oleh calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan kampanye. Politikus sontoloyo, menurut Jokowi, merujuk pada sikap politik yang menyebarkan kebencian untuk memecah- belah persatuan rakyat.

“Kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu, masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah-belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo,” kata Presiden usai menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia Ke-33 di Indonesia Convenction Exhibition, Tangerang pada Rabu (24/10) silam.

Sementara ungkapan politik genderuwo, menurut Jokowi, merupakan sikap politik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah narasi dan suasana kepemimpinan yang menumbuhkan keberanian, bukan narasi yang menakut-nakuti, bukan politik ‘gendruwo’ yang menebarkan ketakutan, anak muda kita pasti tidak akan takut dengan itu. Saya meyakini itu,” kata Jokowi di ICE BSD Kota Tangerang, Minggu malam (11/11).

Continue Reading

Politik

Jokowi pilih Kiai Ma’ruf Amin karena cinta ulama dan santri

Lebak, Kabarnas – Kiai Ma’ruf Amin mengaku bangga sebagai putra Banten ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden (Cawapres).

“Kita tentu menerima tawaran Jokowi untuk mengawali putra Banten sebagai cawapres,” kata Ma’ruf Amin saat silatuhrahmi di kediaman mantan Bupati Lebak, Haji Mulyadi Jayabaya bersama ulama, kiai dan masyarakat Kabupaten Lebak, Senin (12/11).

Selama ini, putra Banten belum ada yang menjadi wakil presiden maupun presiden, bahkan menjadi menteri pun relatif kecil.

Oleh karena itu, dirinya menerima tawaran Jokowi ditunjuk menjadi cawapres.

Menurut Ma’rif, Jokowi, lebih memilih ulama dan kiai dibandingkan dari politukus dan profesi, karena Jokowi sangat mencintai ulama dan santri.

Menurut dia, dirinya sebagai putra Banten tentu merasa bangga sebagai pencalonan orang nomor dua di republik ini.

Dengan pencalonan itu, ia berharap kedepan ada putra-putra Banten yang lainnya menjadi cawapres hingga presiden.

“Kami berharap masyarakat Banten berjuang untuk kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019,” tambahnya menjelaskan.

Sementara Mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya mengajak masyarakat, kiai dan ulama pada 17 April 2019 agar memilih nomor urut 01 pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Pilihan pasangan nomor urut 01 diharapkan Indonesia semakin maju dan Kabupaten Lebak semakin sejahtera.

“Kita menilai program Jokowi jelas dan terbukti dirasakan masyarakat,” ujar Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Paryanto : DPRD Boyolali Tunggu Respon Bawaslu

Kabarnas, Boyolali – Ketua DPRD Boyolali S. Pariyanto mengatakan pihaknya masih menunggu respon dari Badan Pengawas Pemilu dan kepolisian menyusul adanya tim advokat pendukung Prabowo Subianto yang melaporkan Bupati Boyolali terkait orasinya saat aksi protes “Save Tampang Boyolali”.

“Kami memang mendengar ada yang melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bawaslu dan kepolisian, karena dianggap orasinya telah menghina calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto,” kata Paryanto di Boyolali, Selasa(6/11).

Paryanto mengatakan pihaknya masih menunggu respon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kepolisian sebagai pihak yang dilapori oleh tim advokat pendukung Prabowo atas tuduhan itu.

“Kami akan tunggu responnya seperti apa dari pihak yang dilapori. Kami kemudian akan sikapi bersama. Biasa orang berbicara tudingan, ada muatan dan dimobilisasi, apalagi ada nuansa politik. Hal ini, harus kami sikapi dan boleh-boleh saja, tentunya ada pro-kontra,” katanya.

Ia menilai aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk riil masyarakat itu sendiri yang menyikapi pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang dianggap menyinggung dan melukai harga diri dan martabat masyarakat Boyolali. “Mereka secara spontan melakukan aksi protes, dan kami sebagai wakil rakyat ikut di dalamnya ketika masyarakat membutuhkan dukungan murni untuk mereka. Tidak ada kepentingan politik apapun. Mereka warga Boyolal apapun warna dan agamanya. Namun, yang tenting mereka tidak bertindak anarkis,” katanya.

Bahkan, lanjut Paryanto, seorang tokoh yang melakukan orasi memberikan bentuk satu semangat dorongan agar masyarakat bisa menjaga kondisi lebih kondusif.

Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak berkenan dan merasa dirugikan nanti dapat diikuti dan disikapi sambil menunggu responnya bagaimana.

Namun, pihaknya juga mengimbau masyarakat Boyolali tetap aman, tentram, kondusif, damai, dan tidak usah terpancing oleh isu-isu negatif.

“Aksi protes warga itu bentuk riil gerakan masyarakat untuk menyikapi pidato Prabowo yang telah menyinggung dan melukai hati serta harga diri masyarakat Boyolali,” katanya menegaskan.

Pihaknya memang mempersilakan secara terbuka kepada masyarakat yang akan melakukan aksi, tetapi yang terpenting tidak anarkis. Mereka juga sudah sepakat aksi mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

“Jika melebihi batas waktu itu, kemudian ada tindakan dari aparat keamanan, itu tanggung jawab mereka sendiri,” kata Paryanto.

Bupati Boyolali Seno Samodro saat diminta keterangannya di rumah dinasnya di Boyolali sedang tidak ada di tempat, disebutkan sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota.

“Pak Bupati sedang dinas ke luar kota. Beliau pergi ke Jakarta dengan pesawat terbang Selasa pagi,” kata Darsono, salah satu petugas keamanan di rumah dinas bupati. (SPS/ant)

Continue Reading

terbaru

Berita15 jam ago

Setelah Diminta Keterangan Mengenai Fakta Sidang, Boediono Irit Bicara

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Wakil Presiden RI 2009 s.d. 2014 Boediono soal fakta-fakta sidang...

Berita15 jam ago

DPP – UPAS : Pelebaran Jln Pdt J Wismar Saragih Tak Tuntas, Kembalikan Lahan GKPS

Pematangsiantar, Kabarnas – Sebagai bentuk dukungan kepada Pemko Siantar Pimpinan Pusat GKPS telah menghibahkan lahannya di depan kantor pusat GKPS...

peristiwa16 jam ago

Korban pembunuhan di Bekasi jenajahnya dibawa ke Samosir.

Bekasi, Kabarnas – Empat jenazah satu keluarga korban pembunuhan di Bekasi diberangkatkan ke Samosir pada Rabu (14/11/2018) untuk dimakamkan. Hal tersebut...

Berita2 hari ago

Warga heboh, Harimau Sumatera masuk ke kawasan pasar di Indragiri Hilir.

Pekanbaru, Kabarnas – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menduga seekor harimau dewasa yang secara mengejutkan masuk ke...

Hukum2 hari ago

Polisi telah periksa 12 orang terkait pembunuhan Diperum Naingolan sekeluarga

Jakarta, Kabarnas –  – Penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota telah memeriksa 12 saksi terkait pembunuhan empat orang...

Berita2 hari ago

Presiden Jokowi – Putin sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi

Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut dilaksanakan di sela-sela...

Internasional2 hari ago

Indonesia – Chile sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan kelautan

Singapura, Kabarnas – Presiden Jokowi dan Presiden Cile Sebastian Pinera,  mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela pelaksanaan KTT ke-33 ASEAN di...

Internasional2 hari ago

Jokowi ajak ASEAN dapat terus memperkuat sinergi dengan APEC, G-7 dan juga IMF

  Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga kunci untuk menghadapi situasi global, yaitu meningkatkan kerja sama ekonomi...

Internasional2 hari ago

Jokowi tegaskan mendukung penuh perdamaian di Semenanjung Korea.

Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik perkembangan  proses perdamaian di Semenanjung Korea. Tekad kuat yang ditunjukkan Presiden...

Internasional2 hari ago

Presiden Jokowi ajak RRT berkalaborasi di konsep Indo-Pasifik

Singapura, Kabarnas – Dalam KTT ASEAN-RRT yang berlangsung di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu (14/11) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Trending