Connect with us

Keuangan

Presiden Jokowi resmikan Peluncuran Program Bank Wakaf Mikro, Ponpes Mawaridussalam

Medan, Kabarnas  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meresmikan Peluncuran Program Bank Wakaf Mikro, di Pondok Pesantren (Ponpes) Mawaridussalam, di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin (8/10) siang.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan,  pemerintah sudah mendirikan bank wakaf mikro di 33 pondek pesantren dan diberikan modal kurang lebih Rp.8 miliar.

Pendirian bank wakaf mikro merupakan respons pemerintah atas keluhan dari masyarakat di desa-desa atau di pondok-pondok pesantren mengenai sulitnya mengakses pelayanan perbankan, karena selain administrasinya rumit juga harus ada jaminan.

Karena masyarakat, umat perlu akses ke keuangan untuk modal kerja, modal investasi, dan yang lain-lainnya, sehingga pemerintah berinsiatif mendirikan bank wakaf mikro.

“Nanti ibu-ibu yang mau pinjam atau yang sudah pinjam, pertama itu Rp.1-3 juta. Kemudian kalau sudah diangsur, bagus, mau nambah Rp.10 (juta) silakan, mau nambah Rp.15 (juta) silakan, dan tidak ada agunan,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan,  pengembangan ekonomi mikro, pengembangan ekonomi umat, terutama di pondok pesantren dan di lingkungan pondoknya harus berjalan dengan baik, sehingga pemerintah akan terus mengembangkan bank wakaf mikro.

“Kita harapkan nantinya kalau sudah gede, sudah ratusan atau sudah ribuan, ini akan di-holding-kan menjadi sebuah bank besar,” namun saat ini memang baru dalam tahap membangun sebuah pondasi, ujar Jokowi

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pimpinan dan siswa pondok pesantren, serta warga sekitar.

Keuangan

PT BRI resmi akuisisi saham Danareksa Sekuritas dan Danareksa Investment Management

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK resmi mengakuisisi saham Danareksa Sekuritas dan Danareksa Investment Management dengan total nilai sekitar Rp819 miliar.

Aksi korporasi itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat yang dilakukan antara Direktur Utama Bank BRI, Suprajarto dengan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arief Budiman sebagai pemegang saham Danareksa Sekuritas dan Danareksa Investment Management, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Transaksi jual beli saham antara Bank BRI dengan Danareksa (Persero) ini akan efektif setelah memenuhi persyaratan regulasi antara lain regulasi Otoritas Jasa Keuangan.  Direktur Utama Bank BRI, Suprajarto mengatakan perjanjian jual beli saham itu meliputi 67 persen saham Danareksa Sekuritas senilai Rp447 miliar dan 35 persen saham Danareksa Investment Management senilai Rp372 Miliar.

Transaksi itu, lanjut dia, dilatarbelakangi oleh strategi jangka panjang Bank BRI dalam membangun bisnis jasa keuangan dengan menyediakan layanan yang terintegrasi.

“Bank BRI terus berupaya melengkapi pelayanan dalam jasa keuangannya, agar dapat melayani berbagai macam kebutuhan nasabah dengan pelayanan yang lebih lengkap dan komprehensif,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, Bank BRI telah memiliki lima perusahaan anak yaitu BRI Syariah, BRI Agro, BRI Life, BRI Finance, dan BRI Remittance.

“Penyertaan modal pada Danareksa Sekuritas dan Danareksa Investment Management, akan melengkapi layanan keuangan yang disediakan Bank BRI,” katanya.

Suprajarto menilai pertumbuhan bisnis perusahaan efek dan perusahaan investasi diperkirakan cukup menjanjikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan berbagai macam produk keuangan terutama bagi investor ritel, termasuk masyarakat kelas menengah dan meningkatnya kebutuhan segmen wholesale terhadap produk pasar modal.

Continue Reading

Keuangan

Menkeu sebut pernyataan Ketua MPR pada Sidang Tahunan MPR-RI sebagai pernyataan politis yang menyesatkan

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penjelasan terkait pernyataan Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR-RI, Kamis (16/8) lalu yang dianggapnya sebagai pernyataan politis yang menyesatkan.

Ketua MPR pada saat itu menyatakan, bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp.400 triliun atau 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan sehingga tidak wajar.

Menkeu menilai, pernyataan Ketua MPR-RI itu sebagai pernyataan politis yang menyesatkan. Ia menjelaskan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun itu dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

“Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” kata Sri Mulyani melalui fanpage facebooknya, yang baru diunggah beberapa saat lalu.

Sementara itu, lanjut Menkeu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN (Surat Perbendaharaan Negara)/SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tulis Sri Mulyani dengan nada bertanya.

Terkait perbandingan data yang disampaikan Ketua MPR-RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa hal berikut:

Berikut ini cuitan Menkeu di Sri Mulyani Indrawati  atas Pernyataan Ketua MPR “Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar”.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan. Berikut penjelasannya:

1. Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?

2. Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3. Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar.

4. Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

5. Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun, sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

6. Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%!

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi “investment grade” dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

 

Mengakhiri penjelasannya,  Menkeu mengajak semua pihak untuk mencerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

Continue Reading

Keuangan

BI : Berapapun Uang Yang Diperlukan, Kami Layani

Samarinda, 12/5 (Antara) – Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengaku telah menyiapkan triliunan rupiah untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga warga diminta tidak khawatir kekurangan uang baru berbagai pecahan.

“Berapapun warga perlu uang, kami layani, jadi tidak perlu khawatir dalam menghadapi permintaan warga terhadap uang baru pecahan kecil yang biasanya melonjak saat Ramadhan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri,” ujar Kepala BI KPw Provinsi Kaltim Muhammad Nur di Samarinda, Sabtu(12/5).

Ketika didesak pertanyaan, berapa estimasi nilai rupiah yang disiapkan untuk menghadapi lebaran tahun ini, ia menjelaskan bahwa diprediksi akan mengalami kenaikan 10 persen ketimbang lebaran tahun lalu yang ia pernah siapkan senilai Rp3,1 triliun.

Uang baru sebanyak itu akan digunakan mencukupi permintaan masyarakat baik untuk penukaran uang baru pecahan kecil maupun semua pecahan guna melayani permintaan perbankan.

Bedanya, untuk melayani perbankan lebih banyak pecahan besar seperti lima puluh ribu dan seratus ribu, kecuali uang pecahan kecil yang disalurkan oleh BI ke perbankan tapi khusus untuk melayani penukaran bagi masyarakat menjelang lebaran.

Sedangkan untuk melayani permintaan uang baru pecahan kecil, BI menjalin kerja sama dengan hampir semua bank untuk melayani masyarakat, sehingga warga diminta memanfaatkan peluang ini untuk menukar langsungg ke bank atau ke sejumlah titik keramaian.

Ada banyak titik keramaian di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim yang akan menjadi lokasi penukaran uang baru menggunakan mobil, sedangkan khusus di Samarinda direncanakan ada lima titik, di antaranya di Samarinda Seberang dan Pasar Ramadhan GOR Segiri.

Ia minta warga tidak lagi menukar uang baru di pinggir jalan atau trotoar yang dimintai imbalan sejumlah rupiah, karena tempat penukaran uang yang gratis sudah disiapkan baik di perbankan maupun menggunakan mobil yang dilakukan kerja sama dengan BI.

Nur mengaku heran mengapa masih ada orang yang menjual uang di trotoar atau di tempat tertentu menjelang lebaran, padahal pihaknya bekerjasama dengan perbankan sudah menyiapkan tempat penukaran uang secara gratis.

“Saya pernah tanya ke salah seorang penjual uang di Samarinda, mengapa masih jual uang, padahal sudah ada tempat penukaran uang yang gratis. Ternyata penjual uang itu menjawab bahwa ia menjual karena ada yang membeli,” tutur Nur. (SPS/ant)

Continue Reading

terbaru

Keamanan7 jam ago

Polda Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta jadi Polda Type A

Jakarta, Kabarnas – Tipologi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Banten dinaikkan dari tipe B menjadi tipe A. Peningkatan tipologi...

Internasional7 jam ago

Presiden Jokowi hadiri pertemuan APEC

Jakarta, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC)...

Ekonomi8 jam ago

Presiden Jokowi tegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital

Jakarta, Kabarna- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital saat pertemuan dengan Asia-Pacific Economic Cooperation...

Berita8 jam ago

Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah Selama Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, Kabarnas –  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengemukakan, tingkat pengangguran tahun 2018 ini merupakan angka terendah selama dalam pemerintahan Jokowi-JK...

peristiwa8 jam ago

Sejak Dinihari tadi sudah 12 kali Gempa dirasakan warga di Mamasa

Mamasa,  Kabarnas – Gempa bumi 2.9 SR guncang Lombok Utara, Sulbar,   pada 18 Nov 2018, 07:40:43 WIB Hasil analisis Badan...

peristiwa8 jam ago

Gempa bumi 5.0 SR guncang MANDAILING NATAL, SUMUT

Panyabungan,  Kabarnas – Gempa bumi 5.0 SR guncang MANDAILING NATAL, SUMUT,   pada 17 Nov 2018, 17:41:49 WIB Hasil analisis Badan...

Berita1 hari ago

MENHAN : Kejahatan Merajalela Kalau Orang Baik Diam

Kabarnas, Semarang – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai kejahatan akan merajalela di negeri bila orang baik diam saja dan tidak...

peristiwa1 hari ago

Gempa bumi 3 SR guncang Lombok Utara, NTB

Tanjung,  Kabarnas – Gempa bumi 3 SR guncang Lombok Utara, NTB,   pada 17 Nov 2018, 05:46:47 WIB Hasil analisis Badan...

peristiwa2 hari ago

Gempa bumi 2.4 SR guncang Mamasa, Sulbar untuk yang ke 15 kalinya hari ini

Mamasa,  Kabarnas – Gempa bumi 2.4 SR guncang Mamasa, Sulbar,   pada 16 Nov 2018, 21:53:34 WIB Hasil analisis Badan Meteorologi,...

Pembangunan2 hari ago

Presiden Jokowi tinjau lokasi pembangunan PLBN Sota, Merauke, Papua

Papua, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pos lintas batas negara (PLBN) yang akan segera dibangun di Sota, Merauke,...

Trending