Connect with us

Hukum

KPK Benarkan Geledah Rumah Dinas Gubernur Jambi

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya kegiatan pengggeledahan di rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola pada Rabu.

“Ya ada penggeledahan, tim masih di lapangan. ‘Update’ berikutnya akan disampaikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu(31/1).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga tak menampik bahwa tim dari lembaga antirasuah itu sedang melakukan penggeledahan di rumah dinas Zumi Zola itu.

“Oh kalau itu nanti tunggu saja tetapi biasanya kalau sudah masuk berarti kami kan sudah hati-hati,” kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Penggeledahan itu diduga terkait pengembangan kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

“Nanti kalian tunggu saja, pokoknya ada perkembangan yang signifikan,” ucap Saut.

Terkait pengembangan kasus itu, KPK pun telah memanggil Gubernur Jambi Zumi Zola pada Senin (22/1).

Dalam proses penyidikan kasus tersebut tim KPK mendapatkan beberapa informasi baru yang perlu diperdalam.

“Jadi, pemeriksaan Gubernur Jambi dalam konteks pengembangan perkara ini di tingkat penyidikan karena ada beberapa informasi dan fakta-fakta yang perlu kami klarifikasi lebih lanjut,” ucap Febri saat itu.

Lebih lanjut, kata dia, KPK juga ingin melihat lebih rinci fakta-fakta lain dan juga informasi-informasi lain yang berkembang dalam kasus tersebut terkait pemanggilan Zumi Zola.

“Karena belum dalam tahap penyidikan maka kami belum bisa bicara banyak terkait dengan proses hari ini,” ungkap Febri.

Sementara itu, Zumi Zola enggan memberikan komentar banyak soal pemanggilannya kali ini.

“Saya datang memenuhi panggilan KPK, tadi sudah ditanya dan sudah dijawab semua ya. Untuk detilnya bisa ditanya ke penyidik,” kata Zumi di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Namun, Zumi mengaku sempat dikonfirmasi oleh penyidik KPK soal pengesahan RAPBD itu.

“Ada juga tadi ditanyakan sama seperti yang saya sampaikan kemarin,” ucap Zumi yang diperiksa sekitar 7 jam itu.

Saat ditanya apakah dalam pengembangan kasus suap RAPBD dirinya mengetahui adanya tersangka baru, Zumi juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Wah tidak tahu,” kata dia singkat.

Sebelumnya, Zumi juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Saifudin pada Jumat (5/1) lalu.

Saifudin merupakan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi yang diduga sebagai pihak pemberi dalam kasus tersebut.

Saat itu, Zumi Zola mengaku tidak mengetahui adanya instruksi pemberian uang kepada anggota DPRD Jambi untuk memuluskan pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2018.

“Saya sudah menyampaikan yang penyerahan apa itu dana uang itu saya tidak tahu menahu,” kata Zumi saat itu.

Untuk diketahui, instruksi pemberian uang dilakukan oleh anak buah Zumi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus tersebut, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono, Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin.

Total uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut sebesar Rp4,7 miliar.

Diduga pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

Selanjutnya, anak buah Arfan memberi uang ke Saifudin sejumlah Rp3 miliar. Kemudian Saifudin memberikan uang itu ke beberapa anggota DPRD dari lintas fraksi dengan rincian pemberian pertama dilakukan di pagi hari sebesar Rp700 juta, pemberikan kedua di hari yang sama sebesar Rp600 juta, dan pemberian ketiga Rp400 juta.

KPK mengamankan Saifudin dan Supriono beberapa saat setelah penyerahan uang Rp400 juta di sebuah restoran di dekat salah satu rumah sakit di Jambi.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Supriono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SPS/ant)

Hukum

Polisi telah periksa 12 orang terkait pembunuhan Diperum Naingolan sekeluarga

Jakarta, Kabarnas –  – Penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota telah memeriksa 12 saksi terkait pembunuhan empat orang yang merupakan satu keluarga di  Jl. Bojong nangka 2 Rt. 002/07 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.

“Dua saksi telah dilakukan berita acara pemeriksaan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Rabu (14/11).

Sejauh ini, polisi telah memeriksa 12 saksi dari pihak keluarga dan tetangga korban termasuk dua orang yang sudah dicantumkan pada berita acara pemeriksaan (BAP).

Argo menyebutkan dari 12 saksi yang dimintai keterangan termasuk sanak saudara dan tetangga rumah korban.

Penyidik kepolisian  menyita sejumlah barang bukti dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).

Barang bukti tersebut menjadi petunjuk untuk mengungkap identitas para pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang.

“Belum (diketahui identitas pelaku), masih dikumpulkan,” kata Argo

Kombes Argo mengatakan penyidik masih bekerja dan mengumpulkan, serta mengavaluasi barang bukti yang didapat dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi menerapkan proses penyidikan induktif dan deduktif untuk mengungkap pembunuhan satu keluarga tersebut.

Pihak kepolisian belum dapat memastikan jumlah pelaku pembunuhan itu karena belum ada petunjuk yang mengarah langsung kepada pelaku.

Sebagaimana berita sebelumnya, satu keluarga yang terdiri dari satu pasangan suami istri  dan dua anaknya ditemukan meninggal dunia akibat pembunuhan.

Sekeluarga yang diduga menjadi korban pembunuhan tersebut adalah:

1. DIPERUM NAINGGOLAN 38 th (Kepala keluarga)
2.MAYA BORU AMBARITA 37 th (Istri)
3.SARAH BORU NAINGGOLAN 9 th (anak)
4.ARYA NAINGGOLAN 7 th. (anak)

Para korban ditemukan tergeletak di rumahnya Jalan Bojong Nangka RT 2 RW 7 Pondok Melati Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (13/11) pagi.

Continue Reading

Hukum

Polda Sumut ungkap jaringan narkoba internasional sita 32, 53 Kg sabu, 200 butir il ektasi dan 55 butir pil epilon

Medan, Kabarnas – Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap kasus narkoba jaringan internasional dengan 24 orang tersangka dan  sebanyak 32, 53 Kg sabu, 200 butir il ektasi dan 55 butir pil epilon.

Direktur Narkoba Poldasu Hendrik Marpaung dalam ketengan persnya, Rabu (13/11/2018) di halaman Mapoldasu Sumatera Utara.menjelaskan, peredaran narkoba tersebut  masuk dari Malaysia dan tertangkap  Dit Narkoba Poldasu,  Polres Tanjungbalai, Polres Batubara, Polres Serdang Bedagai  sejak 31 Oktober sampai 12 Nopember 2018.

Hendrik Marpaung didampingi kepala Lafor, Wahyu  mengatakan, Pengungkapan kasus tersebut merupakan keberhasilan Poldasu dalam memberantas narkoba. “Dengan jumlah narkoba yang disita akan terselamatkanlah anak bangsa 325.638 orang, “ujar Hendrik.

Para tersangka akan dijerat dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Ancaman Hukuman : pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat penjara 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Continue Reading

Hukum

Miranda Swaray Goeltom diperiksa KPK dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century.

Jakarta, Kabarnas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terhadap mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century.

Saya  dikonfirmasi soal prosedur-prosedur pengambilan keputusan, tidak ada pertanyaan baru dari penyidik KPK.

“Tidak ada pertanyaan baru cuma yang lama diklarifikasi makanya cepat,” kata Miranda usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/11).

Saya tidak membawa dokumen apapun ke KPK.  “Tidak ada, saya tidak bawa apa-apa sama sekali, tidak bawa dokumen,” kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pemanggilan Miranda untuk kebutuhan permintaan keterangan pada tahap penyelidikan.

KPK tetap akan meneruskan penanganan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik dan tim yang ditunjuk pascaputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Mochtar, yang memerintahkan KPK tetap melanjutkan kasus Bank Century.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan kembali KPK karena amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel telah memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015, yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Pada pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipenjara selama 10 tahun ditambah denda Rp.500 juta subsider 5 bulan kurungan, kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp.500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam putusan Budi Mulya disebutkan bahwa Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) masuk dalam unsur penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUHP.

Dalam pasal 55 KUHP orang-orang yang disebut bersama-sama terhadap yang bersangkutan secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tapi mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Bank Indonesia Siti Chodijah Fadjriah yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sudah meninggal dunia pada 16 Juni 2015.

Itikad Majelis hakim agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua dan anggota M. Askin dan MS. Lumme menilai pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada PT Bank Century oleh Budi Mulya dilakukan dengan itikad tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar pasal 45 dan penjelasannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2004.

Konsekuensi yuridisnya, perbuatan Budi merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan tersebut juga menyebabkan kerugian negara sejak penyetoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang pertama kali pada 24 November 2008 hingga Desember 2013 sebesar Rp.8,012 triliun.

Jumlah kerugian keuangan negara tersebut sangat besar di tengah banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan negara dalam membangun demokrasi ekonomi sehingga perlu dijatuhi pidana yang tepat sesuai dengan sifat berbahayanya kejahatan. (Antara)

Continue Reading

terbaru

Berita15 jam ago

Setelah Diminta Keterangan Mengenai Fakta Sidang, Boediono Irit Bicara

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Wakil Presiden RI 2009 s.d. 2014 Boediono soal fakta-fakta sidang...

Berita15 jam ago

DPP – UPAS : Pelebaran Jln Pdt J Wismar Saragih Tak Tuntas, Kembalikan Lahan GKPS

Pematangsiantar, Kabarnas – Sebagai bentuk dukungan kepada Pemko Siantar Pimpinan Pusat GKPS telah menghibahkan lahannya di depan kantor pusat GKPS...

peristiwa16 jam ago

Korban pembunuhan di Bekasi jenajahnya dibawa ke Samosir.

Bekasi, Kabarnas – Empat jenazah satu keluarga korban pembunuhan di Bekasi diberangkatkan ke Samosir pada Rabu (14/11/2018) untuk dimakamkan. Hal tersebut...

Berita2 hari ago

Warga heboh, Harimau Sumatera masuk ke kawasan pasar di Indragiri Hilir.

Pekanbaru, Kabarnas – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menduga seekor harimau dewasa yang secara mengejutkan masuk ke...

Hukum2 hari ago

Polisi telah periksa 12 orang terkait pembunuhan Diperum Naingolan sekeluarga

Jakarta, Kabarnas –  – Penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota telah memeriksa 12 saksi terkait pembunuhan empat orang...

Berita2 hari ago

Presiden Jokowi – Putin sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi

Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut dilaksanakan di sela-sela...

Internasional2 hari ago

Indonesia – Chile sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan kelautan

Singapura, Kabarnas – Presiden Jokowi dan Presiden Cile Sebastian Pinera,  mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela pelaksanaan KTT ke-33 ASEAN di...

Internasional2 hari ago

Jokowi ajak ASEAN dapat terus memperkuat sinergi dengan APEC, G-7 dan juga IMF

  Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga kunci untuk menghadapi situasi global, yaitu meningkatkan kerja sama ekonomi...

Internasional2 hari ago

Jokowi tegaskan mendukung penuh perdamaian di Semenanjung Korea.

Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik perkembangan  proses perdamaian di Semenanjung Korea. Tekad kuat yang ditunjukkan Presiden...

Internasional2 hari ago

Presiden Jokowi ajak RRT berkalaborasi di konsep Indo-Pasifik

Singapura, Kabarnas – Dalam KTT ASEAN-RRT yang berlangsung di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu (14/11) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Trending