Connect with us

Hukum

Masyrakat pelapor korupsi/suap dapat piagam dan premi serta perlindungan hukum

Jakarta, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 dan telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM di Jakarta, pada 18/9/2018 lalu.

PP tersebut mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penghargaan bagi pelapor dalam 2 bentuk yakni piagam dan premi

Tentu Hal tersebut merupakan suatu terobosan sekaligus kabar baik bagi penanganan kasus korupsi maupun suap . Kini masyarakat pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp.200 juta.

KPK yang merupakan salah satu instrumen penegakan hukum menyambut positif Presiden Jokowi yang telah meneken PP Nomor 43 Tahun 2018  pada tanggal 18 September 2018 lalu, sekaligus diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi.

“Saya kira positif kalau memang ada peningkatan kompensasi terhadap pelapor. Namun tentu kami perlu baca secara lebih rinci kalau memang hari ini sudah ditandatangani. Semoga itu memang menjadi satu bagian yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018).

“Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan,” demikian bunyi pada Pasal 13 ayat 1 PP 43 thn 2018.

PP tersebut menjabarkan tata cara pelaporan oleh masyarakat dan juga perlindungan hukum bagi pihak yang membuat laporan.

Penghargaan yang dimaksud bisa dalam bentuk piagam dan/atau premi. Besaran premi diatur dalam Pasal 17, salah satunya berdasarkan kerugian keuangan negara yang dikembalikan ke negara.

Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2 permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara dan maksimal Rp.200 juta.

Sementara itu, dalam kasus suap, premi diberikan kepada pelapor kasus suap, besarnya 2 permil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Hukum

KPK Geledah Kantor Lippo Group Dan Rumah Bupati Bekasi

Kabarnas, Jakarta – KPK menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. “Penggeledahan dilakukan di Gedung Matahari Tower di Tangerang, di dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten Bekasi dan rumah Bupati Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu(17/4).

Penggeledahan itu menurut Febri masih berlangsung.

“Tim KPK masih berada di lokasi,” tambah Febri.

Pada Senin (15/10) KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Mereka diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (14/10) hingga Senin (15/10) dini hari.

Billy dan rekan-rekannya diduga memberikan suap Rp7 miliar dari total “commitment fee” sebesar Rp13 miliar untuk mengurus banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam yang diberikan melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran dan DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KPK pun menetapkan Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka penerima suap.

KPK menduga pemberian suap itu terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Realisasi pemberian sekitar Rp7 miliar itu melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018 terkait rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

Untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, para tersangka menggunakan sejumlah kata sandi antara lain “melvin”, “tina taon”, “windu” dan “penyanyi”.

Dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang 90 ribu dolar Singapura dan uang dalam pecahan Rp100 ribu berjumlah total Rp513 juta. Tim juga mengamankan dua unit mobil Toyota Avanza dan mobil Toyota Innova.

Billy Sindoro adalah mantan narapidana kasus korupsi Billy pemberian suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal pada 2009 lalu. Ia divonis bersalah dan telah dihukum 3 tahun penjara. (SPS/ant)

Continue Reading

Hukum

Sidang praperadilan yang dilakukan pengusaha Muljono Tedjokusumo dimenangkan Polri

Cibinong, Kabarnas – Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Taryan Setiawan memenangkan Polri pada gugatan praperadilan yang diajukan pengusaha Muljono Tedjokusumo.

Gugatan itu terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP.

“Muljono Tedjokusumo mempraperadilankan Polri dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait proses penangkapan dan penahanan atas dirinya yang dinilai melanggar hukum. Persidangan itu berlangsung pada Senin (15/10),” katanya di Cibinong, Selasa (16/10).

Dalam persidangan itu juga dihadiri AKP Veris Septiansyah, AKBP Siswo Yuwono, AKBP Zusana Dias SH, AKP Ihwan Budiarto SH dan Ipda Satria Anggara P SH.

Dalam putusannya menyatakan, hakim menolak semua permohonan yang diajukan oleh tersangka Muljono Tedjokusumo. Putusan di antaranya eksepsi termohon tidak beralasan karena masih ada patitum lainnya sehingga dianggap tidak beralasan.

Dalam hal ini juga mengacu pada LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016.

Selain itu juga membenarkan telah dilakukan penyidikan oleh termohon. Itu berdasarkan pengakuan dari saksi korban bahwa mereka tidak pernah memindahtangankan tanah.

“Hasil penyidikan bahwa adanya kesamaan girik dengan SHM dan AJB yang digunakan oleh terlapor dalam pengurusan lahan lainnya,” katanya.

Dalam hal ini juga telah melakukan pertimbangan menggunakan Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang Praperadilan dan Pasal 77 KUHAP PN berwenang atas perkara aquo.

Selain itu, menyatakan bahwa keberatan pemohon atas tindakan yang dilakukan termohon tidak sesuai ketentuan hukum.  Namun pemohonan tersebut sudah masuk pada pokok perkara dan tidak ada satu hal dapat dibuktikan oleh pemohon dalam persidangan.

“Bahwa pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Jaksa Penuntut umum (JPU) merupakan bentuk koordinasi penyidikan dan merupakan hal biasa dimana penyidik menanggapi dan mengirimkan kembali SPDP berikut berkas perkara dimaksud,” katanya.

Sementara itu, pengacara korban (pemilik tanah) Akhmad Aldrino Linkoln memberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim praperadilan tersebut.  “Tentu kami dari tim kuasa hukum para korban memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini hakim tunggal Taryan Setiawan,” katanya

Continue Reading

Hukum

Nanik S Deyang dijadwalkan akan diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus berita bohong Ratna Sarumpaet

Jakarta, kabarnas – Penyidik kepolisian memanggil Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang untuk diperiksa sebagai saksi tersangka kasus berita bohong Ratna Sarumpaet.

Pemanggilan Nanik dijadwalkan besok Senin (15/10) di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat pemanggilan kepada Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nanik S Deyang. Nanik akan dimintai keterangan saksi kasus kebohongan dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

“Untuk agenda Senin, dari penyidik hari ini melayangkan surat panggilan kepada Ibu Nanik. Yang nanti akan diagendakan untuk hari Senin pukul 13.00 WIB,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (12/10) lalu.

Penyidik, kata Argo, akan menanyakan beberapa hal pada Nanik.

“Jadi Bu Nanik ini perannya adalah dia yang memberitahukan kepada Pak Prabowo, bahwa RS dianiaya, jadi ini kita akan gali keterangannya seperti apa,” ujarnya.

 

Continue Reading

terbaru

Berita4 jam ago

BNNP dan Polda Sumut berkomitmen tindak tegas pengedar Narkoba

Medan, Kabarnas – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provisi Sumatera Utara dan Polda Sumut terus melakukan tindakan tegas bagi pengedar narkoba...

Berita4 jam ago

Ribuan Kepala Desa se Indonesia elu-elukan Jokowi

Badung, Kabarnas –   Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadiri Pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX di Kawasan Garuda...

Daerah5 jam ago

Presiden Jokowi salurkan bantuan untuk korban banjir bandang di Mandailing Natal.

Medan, Kabarnas – Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada warga korban banjir bandang di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut,...

Pendidikan5 jam ago

Presiden Jokowi serahkan bentuan beasisiwa kepada 5.144 mahasiswa korban dampak bencana Gempa

Lombok Timur, Kabarnas – Presiden Joko Widodo serahkan beasiswa untuk mahasiswa terdampak bencana di NTB kawasan Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10),...

Daerah5 jam ago

Saat bagikan beasiswa Presiden ingatkan masyarakat untuk siaga bencana

Pototano, Kabarnas –  Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk siaga dan waspada bencana karena posisi Indonesia yang berada di garis...

Daerah6 jam ago

Tiba di Lombok, Presiden Jokowi serahkan sebanyak 2.081 buku tabungan

Sumbawa, Kabarnas -Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandar Udara (bandara) Internasional...

peristiwa6 jam ago

Gempa bumi 5 SR guncang Sibolga, Sumut

Sibolga, Kabarnas – Gempa bumi 5 SR guncang Sibolga, Sumut,  sekitar pukul  19 Okt 2018, 05:12:15 WIB Hasil analisis Badan...

peristiwa6 jam ago

Gempa bumi 3.4 SR guncang Ambalau, Buru Selatan, Maluku

Ambalau, Kabarnas – Gempa bumi 3.4 SR guncang Ambalau, Buru Selatan,  sekitar pukul  19 Okt 2018, 03:10:16 WIB Hasil analisis...

peristiwa19 jam ago

Gempa bumi 5.3 SR guncang Aceh Barat

Banda Aceh, Kabarnas – Gempa bumi 5.3 SR guncang Aceh Barat, sekitar pukul  18 Okt 2018, 11:29:04 WIB Hasil analisis...

Berita2 hari ago

Mohon Perlindungan Hukum : DR.med dr Polentyno Girsang Sp.B KBD Fina Cs FICS Surati Ketua PN P.Siantar

Pematangsiantar, Kabarnas – Guna memohon perlindungan Hukum dan keadilan DR med dr Polentyno Girsang SpB KBD Fina Cs FICS menyurati...

Trending