Connect with us

Hukum

Tim Kejaksaan Mataram OTT Ketua Komisi IV DPRD Mataram bersama Kadis Pendidikan

Mataram- Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari Mataram) dipimpin kasi intelijen, Agus Taufikurrahman melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap M anggota DPRD Kota Mataram dari fraksi Golkar bersama S, Kadis Dikbud kota Mataram dan CTH seorang kontraktor di warung Encim jalan Rajawali 1 No 18 Cakranegara.

M diduga meminta jatah dalam pengesahan anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp.4,2 miliar tahun 2018.
Kajari Mataram I Ketut Sumadana di Mataram, Jumat (14/9), mengatakan, pejabat dewan yang masih aktif menduduki jabatan Ketua Komisi IV DPRD Mataram ini terjaring OTT bersama Kepala Dinas Kota Mataram Sudenom dan salah seorang berinisial CT dari pihak kontraktor.

Kronologis penangkapannya itu berlangsung Jumat pagi, sekitar pukul 10.00 Wita, tim jaksa turut mengamankan barang bukti uang tunai Rp30 juta.

Dari hasil OTT, petugas kejaksaan mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp.30 juta dalam amplop coklat disaku kiri CTH, uang Rp. 1.350.000 dalam amplop putih disaku kanan CTH, Handphone Vivo, handphone Samsung S7, dompet,  Mobil Honda HR V Nopol D 1792, dan sepeda motor Honda PCX warna putih tanpa plat nomor.

Uang tersebut diduga jatah yang diambil dari nominal pengesahan perubahan anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp.4,2 miliar yang telah dibahas dan ditetapkan DPRD Kota Mataram dalam APBD-P Tahun 2018.

Uang tersebut diduga nominal jatah yang diterima MH dari Kadis Pendidikan Kota Mataram Sudenom. “Jadi setelah ada penetapan (anggaran), dia (M) minta jatah. Ada dalam kasus ini muncul dugaan motif pemerasan yang dilakukan oleh anggota dewan,” kata Sumadana.

“Kita sergap sesaat setelah kita lihat MH menerima uang. Pas kita lihat, dia langsung lempar kembali uangnya ke kadis,” kata pria mantan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

M bersama kadis pendidikan CTH, dan kontraktor berinisial CT masih diamankan di Kantor Kejari Mataram.

Terkait status ketiganya, Kajari Mataram mengaku bahwa pihaknya masih terus mendalami keterangan dan barang bukti OTT. “Yang jelas hari ini juga akan kita lakukan penetapan tersangka. Besar kemungkinan akan disangkakan pidana korupsi, karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” katanya.

 

Hukum

Sebarkan Video Hoaks, akun instagram dilaporkan ke Polrestabes Medan

Medan, – Pengelola Kompleks Perumahan Cemara Asri, Desrazeki Putra (38) melaporkan salah satu akun instagram ke Polrestabes Medan karena dinilai telah menyebarkan video hoaks mengenai aksi perampokan di kompleks perumahan tersebut.

Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira, di Medan, Minggu (23/9), mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut, dan saat ini tengah melakukan penyidikan.

Adanya kasus tersebut, ia mengingatkan agar warganet lebih cermat dalam menyebarkan konten informasi di internet.

“Dengan menyebarkan konten hoaks dan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat,” ujar AKBP Putu.

Pengelola Kompleks Cemara Asri, Desrazeki Putra (38) tidak terima karena admin akun instagram yang memposting video tersebut, menyebutkan bahwa peristiwa perampokan terjadi di Kompleks Cemara Asri.

Padahal itu tidak benar dan merupakan berita hoaks atau bohong.

Kemudian, Asri melaporkannya ke Polrestabes Medan atas dugaan pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penyebaran konten hoaks.

Sebelumnya, Polrestabes Medan menerangkan video aksi perampokan terhadap seorang wanita di Kompleks Cemara Asri yang menyebar di media sosial (medsos) adalah informasi tidak benar alias hoaks.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata video perampokan tersebut tidak terjadi di Medan.

“Video itu hoaks, bukan terjadi di Medan, melainkan di Penang,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu, masyarakat diimbau agar tidak resah dengan beredar video perampokan tersebut.

Continue Reading

Hukum

KPK luncurkan bus antikorupsi ke kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan bus antikorupsi ke kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menyampaikan pesan antikorupsi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

“Sebetulnya kesemua kota  tim korsupgah (koordinasi supervisi pencegahan) sudah turun, tetapi saya melihat beberapa kota yang kebetulan ada kepala daerahnya kami tindak seperti Tegal, Klaten kemudian Purbalingga,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat peluncuran Jelajah Bus Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/9).

Melalui jelajah bus itu, KPK ingin berbagi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPK.

“Sebetulnya tujuan dari “roadshow” bus ini sebetulnya ingin menghadirkan KPK di daerah-daerah, selama ini setiap kali pimpinan KPK, kalau ke daerah selalu diprotes terus seolah-olah KPK itu keberadaannya hanya di Jakarta,” ungkap Alexander.

Oleh karena itu, melalui jelajah bus tersebut dengan seluruh kegiatan yang dihadirkan, masyarakat bisa menghadirkan kegiatan KPK.

Bus berwarna biru-putih itu bertugas mengkampanyekan pengetahuan antikorupsi di 11 kabupaten/kota dan telah dilengkapi segala teknologi dan perangkat sosialisasi yang bisa digunakan masyarakat untuk semakin memahami korupsi dan cara membasminya.

“Seluruh fitur ada, e-lhpkpn, e-gratifikasi, Dumas (pengaduan masyarakat) ada, Dikyanmas (pendidikan dan layanan masyarakat), ACLC (Anti-Corruption Learning Center) ACCH (Anti-Corrupttion Clearing House), mendongeng,” ucap Alexander.

Jelajah Bus Antikorupsi itu dimulai pada 24 September sampai 31 Oktober 2018. Adapun 11 kabupaten/kota yang dikunjungi antara lain Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Klaten, Magelang, Purbalingga, Ciamis, dan Bandung.

Continue Reading

Hukum

Kejati Sumut tunggu pelimpahan tahap kedua kasus tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun

KM Sinar Bangun

Medan – Kejaksaan Tinggi  Sumatera Utara (Kejati Sumut) hingga kini masih menunggu pelimpahan tahap kedua berkas perkara tersangka TS nahkoda dan GF pegawai honor Dishub Samosir, dalam kasus tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun, di perairan Danau Toba, Tiga Ras Kabupaten Simalungun.

“Penyidik Polda Sumut, belum lagi melimpahkan kedua tersangka dan barang bukti perkara kapal yang tenggelam itu, kepada Jaksa di Kejati Sumut,” kata Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Kamis (20/9).

Padahal, menurut dia, berkas perkara tersangka TS nahkoda dan GF pegawai honor Dishub telah sempurna atau P-21.

“Saat ini, Jaksa yang menangani perkara kapal tersebut, masih menunggu pelimpahan tahap kedua dari penyidik Polda Sumut,” ujar Sumanggar.

Ia menyebutkan, kedua tersangka dan barang bukti itu, sudah bisa diserahkan kepada Kejati Sumut, dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan.

Ditetapkannya nahkoda TS dan sekaligus juga pemilik KM Sinar Bangun sebagai tersangka oleh Polda Sumut, karena dia tidak memiliki izin berlayar, dan secara sengaja membiarkan kapal melebihi standar 45 penumpang.

Hal tersebut, juga telah melanggar peraturan Undang-Undang Pelayaran dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ratusan orang penumpang.

“Kapal yang terbuat dari kayu itu, tidak diperbolehkan mengangkut kendaraan roda dua, dan akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan,” kata mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu.

Sebelumnya, Penyidik Polda Sumut telah melimpahkan berkas perkara tersangka TS nahkoda KM Sinar Bangun, dan GP pegawai honor Dishub Samosir yang menjadi anggota Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Samosir, ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

Kemudian, tersangka  FP, pegawai negeri sipil Dishub Samosir, dan RD, Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir.

Keempat tersangka itu, saat ini masih ditahan di Polda Sumut. (antara)

Continue Reading

terbaru

Keamanan6 jam ago

Pangdam I/BB dan Kapoldasu mimpin apel gabungan TNI/Polri di depan kantor DPRD Sumut

Medan –  Kodam I/BB dan Polda Sumut menggelar apel gabungan TNI-Polri di Jalan Imam Bonjol depan DPRD Sumut,guna mengamankan pileg...

Internasional6 jam ago

Masa keketuaan Indonesia di IAEA berakhir

London – Mas keketuaan  Indonesia di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) selama satu tahun dari September 2017 hingga...

Berita7 jam ago

Caleg maupun partai politik belum boleh Berkampanye di Media.

Karimun – Walaupun sudah memasuki tahapan Kampanye, namun  calon anggota legislatif (Caleg) maupun partai politik untuk tidak berkampanye di media....

Berita7 jam ago

Presiden Jokowi hadiri ulang tahun ke 50 Kadin.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin malam, menghadiri perayaan HUT Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang ke-50 di...

Berita19 jam ago

BNN sebut sipir LP dengan uang SPP RP.50 Jt, bantu selundupkan Narkoba

Jakarta- Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lubuk Pakam, Sunggal Medan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, bernama...

Berita19 jam ago

Pemilu 2019 lebih rumit, lebih kompleks, lebih massal, dibandingkan pemilu yang lalu

Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, perkirakan  Pemilihan Umum 2019akan lebih rumit, kompleks, dan massal daripada pemilu yang lalu, karena akan...

Daerah19 jam ago

Pemkot Medan ingin adopsi aplikasi Smart City Kota Tangerang

Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Pemkot Tangerang dalam pemanfaatan teknologi Smart City. Ragam prestasi...

Hukum20 jam ago

Sebarkan Video Hoaks, akun instagram dilaporkan ke Polrestabes Medan

Medan, – Pengelola Kompleks Perumahan Cemara Asri, Desrazeki Putra (38) melaporkan salah satu akun instagram ke Polrestabes Medan karena dinilai...

Berita1 hari ago

Ma’ruf Amin mendapat dukungan dari habaib muda

Jakarta – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengaku mendapat dukungan dari habaib muda atas posisinya hijrah...

Berita1 hari ago

Salahuddin Uno bertemu dengan Ketua DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo

Jakartra – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 yang diusung koalisi partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, Sandiaga Salahuddin...

Trending