Connect with us

Hukum

KPK memanggil Teuku Rafly Pasya, terkait kasus korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Teuku Rafly Pasya, mantan suami artis Tamara Bleszynski, terkait dengan kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN pada tahun anggaran 2006 hingga 2010.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Teuku Rafly Pasya, swasta, sebagai saksi untuk tersangka PT Tuah Sejati terkait dengan kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang,” kata

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (14/9) mengatakan, pemeriksaan terhadap Teuku Rafly Pasya,  sebagai saksi untuk tersangka PT Tuah Sejati terkait dengan kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan korupsi senilai Rp.313 M dari proyek senilai Rp.793 miliar yang dibiayai APBN pada tahun anggaran 2006 s.d. 2010.

Diduga terjadi kerugian keuangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kedua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp.94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA), dan adanya kesalahan prosedur, seperti izin amdal belum ada tetapi pembangunan berlangsung.

Laba yang diterima PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp.94,58 miliar, untuk PT Nindya Karya sekitar Rp.44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sekitar Rp.49,9 miliar.

KPK juga telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut, sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SPBN  senilai Rp12 miliar.

Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukum

Sebarkan Video Hoaks, akun instagram dilaporkan ke Polrestabes Medan

Medan, – Pengelola Kompleks Perumahan Cemara Asri, Desrazeki Putra (38) melaporkan salah satu akun instagram ke Polrestabes Medan karena dinilai telah menyebarkan video hoaks mengenai aksi perampokan di kompleks perumahan tersebut.

Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira, di Medan, Minggu (23/9), mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut, dan saat ini tengah melakukan penyidikan.

Adanya kasus tersebut, ia mengingatkan agar warganet lebih cermat dalam menyebarkan konten informasi di internet.

“Dengan menyebarkan konten hoaks dan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat,” ujar AKBP Putu.

Pengelola Kompleks Cemara Asri, Desrazeki Putra (38) tidak terima karena admin akun instagram yang memposting video tersebut, menyebutkan bahwa peristiwa perampokan terjadi di Kompleks Cemara Asri.

Padahal itu tidak benar dan merupakan berita hoaks atau bohong.

Kemudian, Asri melaporkannya ke Polrestabes Medan atas dugaan pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penyebaran konten hoaks.

Sebelumnya, Polrestabes Medan menerangkan video aksi perampokan terhadap seorang wanita di Kompleks Cemara Asri yang menyebar di media sosial (medsos) adalah informasi tidak benar alias hoaks.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata video perampokan tersebut tidak terjadi di Medan.

“Video itu hoaks, bukan terjadi di Medan, melainkan di Penang,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu, masyarakat diimbau agar tidak resah dengan beredar video perampokan tersebut.

Continue Reading

Hukum

KPK luncurkan bus antikorupsi ke kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan bus antikorupsi ke kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menyampaikan pesan antikorupsi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

“Sebetulnya kesemua kota  tim korsupgah (koordinasi supervisi pencegahan) sudah turun, tetapi saya melihat beberapa kota yang kebetulan ada kepala daerahnya kami tindak seperti Tegal, Klaten kemudian Purbalingga,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat peluncuran Jelajah Bus Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/9).

Melalui jelajah bus itu, KPK ingin berbagi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPK.

“Sebetulnya tujuan dari “roadshow” bus ini sebetulnya ingin menghadirkan KPK di daerah-daerah, selama ini setiap kali pimpinan KPK, kalau ke daerah selalu diprotes terus seolah-olah KPK itu keberadaannya hanya di Jakarta,” ungkap Alexander.

Oleh karena itu, melalui jelajah bus tersebut dengan seluruh kegiatan yang dihadirkan, masyarakat bisa menghadirkan kegiatan KPK.

Bus berwarna biru-putih itu bertugas mengkampanyekan pengetahuan antikorupsi di 11 kabupaten/kota dan telah dilengkapi segala teknologi dan perangkat sosialisasi yang bisa digunakan masyarakat untuk semakin memahami korupsi dan cara membasminya.

“Seluruh fitur ada, e-lhpkpn, e-gratifikasi, Dumas (pengaduan masyarakat) ada, Dikyanmas (pendidikan dan layanan masyarakat), ACLC (Anti-Corruption Learning Center) ACCH (Anti-Corrupttion Clearing House), mendongeng,” ucap Alexander.

Jelajah Bus Antikorupsi itu dimulai pada 24 September sampai 31 Oktober 2018. Adapun 11 kabupaten/kota yang dikunjungi antara lain Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Klaten, Magelang, Purbalingga, Ciamis, dan Bandung.

Continue Reading

Hukum

Kejati Sumut tunggu pelimpahan tahap kedua kasus tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun

KM Sinar Bangun

Medan – Kejaksaan Tinggi  Sumatera Utara (Kejati Sumut) hingga kini masih menunggu pelimpahan tahap kedua berkas perkara tersangka TS nahkoda dan GF pegawai honor Dishub Samosir, dalam kasus tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun, di perairan Danau Toba, Tiga Ras Kabupaten Simalungun.

“Penyidik Polda Sumut, belum lagi melimpahkan kedua tersangka dan barang bukti perkara kapal yang tenggelam itu, kepada Jaksa di Kejati Sumut,” kata Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Kamis (20/9).

Padahal, menurut dia, berkas perkara tersangka TS nahkoda dan GF pegawai honor Dishub telah sempurna atau P-21.

“Saat ini, Jaksa yang menangani perkara kapal tersebut, masih menunggu pelimpahan tahap kedua dari penyidik Polda Sumut,” ujar Sumanggar.

Ia menyebutkan, kedua tersangka dan barang bukti itu, sudah bisa diserahkan kepada Kejati Sumut, dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan.

Ditetapkannya nahkoda TS dan sekaligus juga pemilik KM Sinar Bangun sebagai tersangka oleh Polda Sumut, karena dia tidak memiliki izin berlayar, dan secara sengaja membiarkan kapal melebihi standar 45 penumpang.

Hal tersebut, juga telah melanggar peraturan Undang-Undang Pelayaran dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ratusan orang penumpang.

“Kapal yang terbuat dari kayu itu, tidak diperbolehkan mengangkut kendaraan roda dua, dan akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan,” kata mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu.

Sebelumnya, Penyidik Polda Sumut telah melimpahkan berkas perkara tersangka TS nahkoda KM Sinar Bangun, dan GP pegawai honor Dishub Samosir yang menjadi anggota Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Samosir, ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

Kemudian, tersangka  FP, pegawai negeri sipil Dishub Samosir, dan RD, Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir.

Keempat tersangka itu, saat ini masih ditahan di Polda Sumut. (antara)

Continue Reading

terbaru

Keamanan6 jam ago

Pangdam I/BB dan Kapoldasu mimpin apel gabungan TNI/Polri di depan kantor DPRD Sumut

Medan –  Kodam I/BB dan Polda Sumut menggelar apel gabungan TNI-Polri di Jalan Imam Bonjol depan DPRD Sumut,guna mengamankan pileg...

Internasional6 jam ago

Masa keketuaan Indonesia di IAEA berakhir

London – Mas keketuaan  Indonesia di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) selama satu tahun dari September 2017 hingga...

Berita6 jam ago

Caleg maupun partai politik belum boleh Berkampanye di Media.

Karimun – Walaupun sudah memasuki tahapan Kampanye, namun  calon anggota legislatif (Caleg) maupun partai politik untuk tidak berkampanye di media....

Berita7 jam ago

Presiden Jokowi hadiri ulang tahun ke 50 Kadin.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin malam, menghadiri perayaan HUT Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang ke-50 di...

Berita19 jam ago

BNN sebut sipir LP dengan uang SPP RP.50 Jt, bantu selundupkan Narkoba

Jakarta- Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lubuk Pakam, Sunggal Medan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, bernama...

Berita19 jam ago

Pemilu 2019 lebih rumit, lebih kompleks, lebih massal, dibandingkan pemilu yang lalu

Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, perkirakan  Pemilihan Umum 2019akan lebih rumit, kompleks, dan massal daripada pemilu yang lalu, karena akan...

Daerah19 jam ago

Pemkot Medan ingin adopsi aplikasi Smart City Kota Tangerang

Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Pemkot Tangerang dalam pemanfaatan teknologi Smart City. Ragam prestasi...

Hukum19 jam ago

Sebarkan Video Hoaks, akun instagram dilaporkan ke Polrestabes Medan

Medan, – Pengelola Kompleks Perumahan Cemara Asri, Desrazeki Putra (38) melaporkan salah satu akun instagram ke Polrestabes Medan karena dinilai...

Berita1 hari ago

Ma’ruf Amin mendapat dukungan dari habaib muda

Jakarta – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengaku mendapat dukungan dari habaib muda atas posisinya hijrah...

Berita1 hari ago

Salahuddin Uno bertemu dengan Ketua DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo

Jakartra – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 yang diusung koalisi partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, Sandiaga Salahuddin...

Trending