Connect with us

Hukum

DA Tersangka DAK TA 2010, berhasil ditangkap Kejati Sumut

Kabarnas, Medan – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap buronan berinisial DA (36) Direktur CV Aida Cahaya Lestari di Jalan Darussalam Medan.

Dodi Asmara (DA) sebelumnya ditetapkan Kejari Binjai menjadi tersangka korupsi pengadaan alat peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai dari DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 senilai Rp.1.250.025.000.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar, di Medan, Minggu (22/7), mengatakan tersangka, diamankan di Hotel Grand Darussalam, sekira pukul 07.30 WIB, seusai mengantarkan penumpang dari Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang.

Saat ditangkap Tim Intel Kejati Sumut, tersangka tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri secara baik-baik.

“Penangkapan terhadap tersangka itu, berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, kemudian dilakukan pengintaian selama beberapa hari oleh Kejati Sumut,” ujar Sumanggar.  Ia mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka bahwa DA bekerja menjadi sopir di Hotel Grand Darussalam Medan.

Tersangka sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, namun tidak pernah dipenuhi, sehingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai menetapkan status daftar pencarian orang (DPO) dan mengirimkan surat bantuan pencarian ke Kejati Sumut.  “Setelah diringkus, tersangka langsung dibawa ke Kejati Sumut untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan administrasinya, menunggu dijemput oleh Kasipidsus Kejari Binjai,” kata juru bicara Kejati Sumut itu.

Hukum

Kejati sumut, eksekusi Faisal ke Lembaga Pemasyarakatan Lubukpakam

Medan, Kabarnas – Kejaksaan Tinggi  Sumatera Utara (Kejati Sumut) eksekusi terpidana Faisal ke Lembaga Pemasyarakatan Lubukpakam terkait kasus korupsi anggaran Dinas PU Deli Serdang tahun anggaran 2010 senilai Rp.105,83 miliar.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Senin (12/11), terpidana kasus korupsi itu selama ini buronan (DPO) dan dilakukan pencarian oleh kejaksaan.

Faisal ditangkap Jumat (9/11) sekitar pukul 22.45 WIB di sebuah rumah di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, langsung dibawa ke Kejati Sumut. Kemudian pada Sabtu (10/11) dimasukkan ke ke Lapas Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang.

“Penangkapan Faisal  dipimpin langsung Asintel Kejati Sumut, Leo Simanjuntak dan Kasi Intel Kejari Deli Serdang Iqbal,” ujar Sumanggar. Saat penangkapan berlangsung lancar, kooperatif, tanpa adanya perlawanan.

Saat pengamanan Asintel Kejati Sumut melakukan upaya persuasif dengan menyadarkan terpidana agar bersikap kooperatif untuk menjalani putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menghukumnya selama 12 tahun penjara.

Sumanggar menyebutkan, Faisal mantan Kadis PU Deli Serdang telah terbukti mengkorupsi anggaran Dinas PU Deli Serdang tahun anggaran 2010 senilai Rp.105, 83 miliar.

Faisal mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang dari bersifat tender menjadi swakelola, sehingga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.105,83 miliar dan menyalahi ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebelumnya, Kasus  Faisal disidangkan sejak 2013 silam. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Faisal korupsi dana swakelola Dinas PU tahun 2007-2010 mencapai Rp.105,8 miliar. Perbuatan itu dilaku­kan bersama-sama Bendahara Dinas PU Elfian, dan Bendahara Umum Daerah Deli Serdang, Agus Sumantri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan me­mutus, Faisal hanya dihu­kum 1,5 tahun penjara. Vonis ini jauh di bawah tuntutan JPU yang meminta Faisal dihu­kum 8 tahun penjara.

Meski dihukum ringan, Faisal tak terima. Ia mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Sumut memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp.98 miliar subsider 5 tahun kurungan. Kemudian ditingkat kasasi tanggal 15 Februari 2016, MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sumut tersebut.

Faisal yang kini berusia 57 tahun tersebut selama buronan tampak memelihara jenggot, saat berjalan ke ruang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ia mengenakan jaket putih bertuliskan nama klub lokal tersohor, Persatuan Sepakbola Deli Serdang (PSDS).

Sedangkan Elfian divonis 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp.7,7 miliar subsider 1 tahun kurungan. Elfian buron, hingga kini belum tertangkap.

Continue Reading

Hukum

KPK panggil Ketua DPRD Labuhan Batu

Jakarta, Kabarnas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dahlan Bukhari sebagai saksi untuk tersangka Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap (PH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dahlan Bukhari sebagai saksi untuk tersangka PH,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (9/11).

Selain itu, KPK juga memanggil pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus suap proyek di Kabupaten Labuhanbatu tersebut, yaitu Thamrin Ritonga (TR) yang merupakan orang dekat atau kepercayaan Pangonal.

Andi Narogong merupakan terpidana perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

Sebelumnya KPK telah menetapkan Pangonal Harahap  sebagai tersangka dalam penyidikan kasus suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.  KPK juga telah menyita tanah dan bangunan serta ruko terkait suap dengan tersangka Pangonal.

Febri juga menyebutkan, Pada Jumat (2/11), penyidik KPK telah melakukan penyitaan dua bidang tanah yang berlokasi di dekat kantor bupati dan satu unit tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri pabrik sawit. Pabrik sawit ini yang dulu diduga pernah dijual PH pada Andi Narogong,” ujar Febri.

Kemudian pada Sabtu (3/11) juga dilakukan penyitaan dua unit ruko di Kota Medan, yaitu di Gedung Johor, Kota Medan. KPK telah memasang plang penyitaan di sejumlah lokasi tersebut.

Menurut Febri, untuk memaksimalkan “asset recovery” atau pengembalian uang pada negara, maka KPK terus akan mencari aset-aset lain yang diduga milik Pangonal Harahap. “Karena dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di Labuhanbatu cukup signifikan sekitar Rp.50 miliar, yaitu sejumlah uang rupiah Rp.46,5 miliar dan dalam bentuk dolar Singapura setara sekitar Rp.3 miliari, serta penerimaan lain yang sedang terus diidentifikasi selama yang bersangkutan menjabat,” katanya lagi.

Ia menyatakan bahwa penyitaan aset-aset itu adalah bagian dari proses penyidikan dan diharapkan nanti akan lebih memaksimalkan pengembalian aset pada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara atau memaksimalkan “asset recovery”.

KPK pun mengingatkan masyarakat agar hati-hati membeli aset dalam harga tidak wajar yang terafiliasi dengan kasus Labuhanbatu tersebut.

“Jika masyarakat memiliki informasi, silakan disampaikan pada KPK. Sekali lagi kami ingatkan juga agar hati-hati membeli aset dalam harga tidak wajar yang terafiliasi dengan kasus Labuhanbatu ini,” kata dia.

Sebelumnya, dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah memeriksa 37 saksi di Polres Labuhanbatu sejak 31 Oktober 2018.

Selain Pangonal, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Umar Ritonga (UMR) dari pihak swasta, Effendy Sahputra (ES) dari pihak swasta atau pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, dan Thamrin Ritonga (TR) yang merupakan orang dekat atau kepercayaan Pangonal. Antara

Continue Reading

Hukum

KPK kembali sita tanah Zainudin Hasan senilai Rp. 6 M

Jakarta, Kabarnas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita tanah dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH).

“Minggu ini, KPK lakukan penyitaan tanah yang di atasnya berdiri perusahaan aspal ‘mix plant’ PT Krakatau Karya Indonesia (KKI) yang berada di Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (9/11).

Menurut  Febri, estimasi nilai jual dari tanah tersebut sekitar Rp.6 miliar. “Ini menambah deretan aset yang diduga milik ZH dalam kasus TPPU,” ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK terus mendalami tentang informasi perolehan dan sumber uang dari aset-aset yang diduga milik tersangka Zainudin.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita 16 bidang tanah di Lampung Selatan dalam kasus TPPU Zainudin tersebut.

Kepemilikan tanah-tanah tersebut, ada yang atas nama anak dari Zainudin Hasan dan pihak lainnya.

Selain itu, juga diidentifikasi ada dugaan aliran dana untuk pembiayaan ruangan hotel untuk tiga kegiatan partai di Lampung Selatan.

Kami akan terus melakukan penelusuran aset untuk kasus TPPU ini, jadi jika ada informasi dari masyarakat terkait kepemilikan aset ZH silakan menyampaikan pada KPK,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, Zainudin sebelumnya merupakan politisi PAN yang juga adik kandung dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

KPK pada 19 Oktober 2018 telah mengumumkan Zainudin Hasan sebagai tersangka TPPU.

Zainudin dalam jabatan sebagai Bupati Lampung Selatan diduga pada 2016-2018 telah menerima dana melalui tersangka anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai total sekitar Rp.57 miliar.

Diduga persentase “fee” proyek yang dalam tiga tahun tersebut sekitar 15 sampai 17 persen dari nilai proyek.

Diduga, tersangka Zainudin melalui Agus membelanjakan penerimaan dana dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka Zainudin.

Sebelumnya, KPK telah melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zainudin yaitu dugaan menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (Antara)

Continue Reading

terbaru

Berita8 jam ago

Sangat Tidak Etis Sandiaga Uno melangkahi makam KH Bisri Syansuri

Jakarta, Kabarnas – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno...

Nasional8 jam ago

KLHK butuh dana Rp. 200 T untuk pemulihan DAS

Jakarta, Kabarnas – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membutuhkan dana sekitar Rp200 triliun untuk mendanai pola induk pemulihan daerah...

Agama9 jam ago

Klasis GPI Jayapura – Nabire gelar Rakersis ke 7

Jayapura, Kabarnas – Klasis Gereja Protestan Indonesia (GPI) Jayapura-Nabire menggelar rapat kerja klasis (Rakersis) yang ke-7 dan rapat kerja pelayanan...

Internasional9 jam ago

UNS jadi tuan rumah Diaspora Jawa dunia pada 20 hingga 23 Juni 2019

Solo, Kabarnas – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan menjadi tuan rumah pertemuan Ngumpulke Balung Pisah Javanese Diaspora Event ke-4....

Pendidikan9 jam ago

UNS bentuk Pusat Studi Pancasila

Solo, Kabarnas – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan meningkatkan produktivitas pusat studi dengan aktivitas yang mendukung kinerja kampus. “Saat...

Politik9 jam ago

Jokowi pilih Kiai Ma’ruf Amin karena cinta ulama dan santri

Lebak, Kabarnas – Kiai Ma’ruf Amin mengaku bangga sebagai putra Banten ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden...

Berita10 jam ago

Penjara 5 tahun dan denda Rp. 1 M bagi yang merusak, memotong, menghancurkan, mengubah Rupiah, diancam 5 tahun penjara

Jakarta, Kabarnas – Bank Indonesia (BI) menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang Rupiah dengan baik agar layak edar...

Nasional10 jam ago

Dihadapan 31 Bupati, Jokowi klarifikasi isu dirinya sebagai antek asing dan aseng

Jakarta, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima 31 Bupati, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/11) siang, mengklarifikasi isu...

peristiwa10 jam ago

Gempa bumi 3.1 SR guncang Mamasa, Sulbar

Mamasa,  Kabarnas – Gempa bumi 3.1 SR guncang Mamasa, Sulbar,   pada 12 Nov 2018, 16:14:35 WIB Hasil analisis Badan Meteorologi,...

Agama16 jam ago

Presiden Jokowi terima Panitia dan Pemenang Pesparani 2018

Bogor, Kabarnas – Usai menerima menerima peserta Kongres Indonesia Millenial Movement Tahun 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahim dengan Panitia...

Trending