Connect with us

Hukum

Inilah rangkuman Perpres No 16 Tahun 2018 untuk pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Kabarnas, Jakarta – Karena dalam  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah  telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah tentang  pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, maka pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden yang baru untuk menyempurnakan Perpres sebelumnya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk itu maka pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(Download disini : Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

Dalam Perpres tersebut disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dibagi menjadi lima bagian yang terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Sedangkan  Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Adapun Tender Cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan Tender dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah,” seperti termaktub dalam  Pasal 39 Perpres ini.

Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.

Seleksi sebagaimana dimaksud Perpres ini, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

“Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud , diberikan batasan paling banyak 2 (dua)  kali,” hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (6) Perpres ini.

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: a.Kualitas dan Biaya; b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.

Swakelola

Menurut Perpres ini, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan: a. PA (Pengguna Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan: a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.

Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

“Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,” bunyi Pasal 48 Perpres ini.

Tender

Menurut Perpres ini, pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran;  g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding,” bunyi Pasal 50 ayat (2) Perpres ini.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres in, untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Adapun pemilihan melalui Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan: a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; b. peserta hanya memasukkan penawaran harga; c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan d. penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah.

Üntuk pengadaan lansung dilakukan: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

“Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan,” bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini.

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres ini, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: a. penetapan Pagu AnggaranK/L; atau b. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

“Pada pasal 94 Peraturan Presiden niomor 16 tahun 2018 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  22 Maret 2018 itu. (ps)

Hukum

KPK Geledah Kantor Lippo Group Dan Rumah Bupati Bekasi

Kabarnas, Jakarta – KPK menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. “Penggeledahan dilakukan di Gedung Matahari Tower di Tangerang, di dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten Bekasi dan rumah Bupati Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu(17/4).

Penggeledahan itu menurut Febri masih berlangsung.

“Tim KPK masih berada di lokasi,” tambah Febri.

Pada Senin (15/10) KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Mereka diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (14/10) hingga Senin (15/10) dini hari.

Billy dan rekan-rekannya diduga memberikan suap Rp7 miliar dari total “commitment fee” sebesar Rp13 miliar untuk mengurus banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam yang diberikan melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran dan DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KPK pun menetapkan Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka penerima suap.

KPK menduga pemberian suap itu terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Realisasi pemberian sekitar Rp7 miliar itu melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018 terkait rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

Untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, para tersangka menggunakan sejumlah kata sandi antara lain “melvin”, “tina taon”, “windu” dan “penyanyi”.

Dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang 90 ribu dolar Singapura dan uang dalam pecahan Rp100 ribu berjumlah total Rp513 juta. Tim juga mengamankan dua unit mobil Toyota Avanza dan mobil Toyota Innova.

Billy Sindoro adalah mantan narapidana kasus korupsi Billy pemberian suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal pada 2009 lalu. Ia divonis bersalah dan telah dihukum 3 tahun penjara. (SPS/ant)

Continue Reading

Hukum

Sidang praperadilan yang dilakukan pengusaha Muljono Tedjokusumo dimenangkan Polri

Cibinong, Kabarnas – Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Taryan Setiawan memenangkan Polri pada gugatan praperadilan yang diajukan pengusaha Muljono Tedjokusumo.

Gugatan itu terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP.

“Muljono Tedjokusumo mempraperadilankan Polri dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait proses penangkapan dan penahanan atas dirinya yang dinilai melanggar hukum. Persidangan itu berlangsung pada Senin (15/10),” katanya di Cibinong, Selasa (16/10).

Dalam persidangan itu juga dihadiri AKP Veris Septiansyah, AKBP Siswo Yuwono, AKBP Zusana Dias SH, AKP Ihwan Budiarto SH dan Ipda Satria Anggara P SH.

Dalam putusannya menyatakan, hakim menolak semua permohonan yang diajukan oleh tersangka Muljono Tedjokusumo. Putusan di antaranya eksepsi termohon tidak beralasan karena masih ada patitum lainnya sehingga dianggap tidak beralasan.

Dalam hal ini juga mengacu pada LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016.

Selain itu juga membenarkan telah dilakukan penyidikan oleh termohon. Itu berdasarkan pengakuan dari saksi korban bahwa mereka tidak pernah memindahtangankan tanah.

“Hasil penyidikan bahwa adanya kesamaan girik dengan SHM dan AJB yang digunakan oleh terlapor dalam pengurusan lahan lainnya,” katanya.

Dalam hal ini juga telah melakukan pertimbangan menggunakan Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang Praperadilan dan Pasal 77 KUHAP PN berwenang atas perkara aquo.

Selain itu, menyatakan bahwa keberatan pemohon atas tindakan yang dilakukan termohon tidak sesuai ketentuan hukum.  Namun pemohonan tersebut sudah masuk pada pokok perkara dan tidak ada satu hal dapat dibuktikan oleh pemohon dalam persidangan.

“Bahwa pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Jaksa Penuntut umum (JPU) merupakan bentuk koordinasi penyidikan dan merupakan hal biasa dimana penyidik menanggapi dan mengirimkan kembali SPDP berikut berkas perkara dimaksud,” katanya.

Sementara itu, pengacara korban (pemilik tanah) Akhmad Aldrino Linkoln memberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim praperadilan tersebut.  “Tentu kami dari tim kuasa hukum para korban memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini hakim tunggal Taryan Setiawan,” katanya

Continue Reading

Hukum

Nanik S Deyang dijadwalkan akan diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus berita bohong Ratna Sarumpaet

Jakarta, kabarnas – Penyidik kepolisian memanggil Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang untuk diperiksa sebagai saksi tersangka kasus berita bohong Ratna Sarumpaet.

Pemanggilan Nanik dijadwalkan besok Senin (15/10) di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat pemanggilan kepada Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nanik S Deyang. Nanik akan dimintai keterangan saksi kasus kebohongan dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

“Untuk agenda Senin, dari penyidik hari ini melayangkan surat panggilan kepada Ibu Nanik. Yang nanti akan diagendakan untuk hari Senin pukul 13.00 WIB,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (12/10) lalu.

Penyidik, kata Argo, akan menanyakan beberapa hal pada Nanik.

“Jadi Bu Nanik ini perannya adalah dia yang memberitahukan kepada Pak Prabowo, bahwa RS dianiaya, jadi ini kita akan gali keterangannya seperti apa,” ujarnya.

 

Continue Reading

terbaru

Berita4 jam ago

BNNP dan Polda Sumut berkomitmen tindak tegas pengedar Narkoba

Medan, Kabarnas – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provisi Sumatera Utara dan Polda Sumut terus melakukan tindakan tegas bagi pengedar narkoba...

Berita4 jam ago

Ribuan Kepala Desa se Indonesia elu-elukan Jokowi

Badung, Kabarnas –   Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadiri Pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX di Kawasan Garuda...

Daerah5 jam ago

Presiden Jokowi salurkan bantuan untuk korban banjir bandang di Mandailing Natal.

Medan, Kabarnas – Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada warga korban banjir bandang di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut,...

Pendidikan5 jam ago

Presiden Jokowi serahkan bentuan beasisiwa kepada 5.144 mahasiswa korban dampak bencana Gempa

Lombok Timur, Kabarnas – Presiden Joko Widodo serahkan beasiswa untuk mahasiswa terdampak bencana di NTB kawasan Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10),...

Daerah5 jam ago

Saat bagikan beasiswa Presiden ingatkan masyarakat untuk siaga bencana

Pototano, Kabarnas –  Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk siaga dan waspada bencana karena posisi Indonesia yang berada di garis...

Daerah6 jam ago

Tiba di Lombok, Presiden Jokowi serahkan sebanyak 2.081 buku tabungan

Sumbawa, Kabarnas -Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandar Udara (bandara) Internasional...

peristiwa6 jam ago

Gempa bumi 5 SR guncang Sibolga, Sumut

Sibolga, Kabarnas – Gempa bumi 5 SR guncang Sibolga, Sumut,  sekitar pukul  19 Okt 2018, 05:12:15 WIB Hasil analisis Badan...

peristiwa6 jam ago

Gempa bumi 3.4 SR guncang Ambalau, Buru Selatan, Maluku

Ambalau, Kabarnas – Gempa bumi 3.4 SR guncang Ambalau, Buru Selatan,  sekitar pukul  19 Okt 2018, 03:10:16 WIB Hasil analisis...

peristiwa19 jam ago

Gempa bumi 5.3 SR guncang Aceh Barat

Banda Aceh, Kabarnas – Gempa bumi 5.3 SR guncang Aceh Barat, sekitar pukul  18 Okt 2018, 11:29:04 WIB Hasil analisis...

Berita2 hari ago

Mohon Perlindungan Hukum : DR.med dr Polentyno Girsang Sp.B KBD Fina Cs FICS Surati Ketua PN P.Siantar

Pematangsiantar, Kabarnas – Guna memohon perlindungan Hukum dan keadilan DR med dr Polentyno Girsang SpB KBD Fina Cs FICS menyurati...

Trending