Connect with us

Hukum

Inilah rangkuman Perpres No 16 Tahun 2018 untuk pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Kabarnas, Jakarta – Karena dalam  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah  telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah tentang  pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, maka pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden yang baru untuk menyempurnakan Perpres sebelumnya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk itu maka pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(Download disini : Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

Dalam Perpres tersebut disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dibagi menjadi lima bagian yang terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Sedangkan  Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Adapun Tender Cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan Tender dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah,” seperti termaktub dalam  Pasal 39 Perpres ini.

Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.

Seleksi sebagaimana dimaksud Perpres ini, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

“Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud , diberikan batasan paling banyak 2 (dua)  kali,” hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (6) Perpres ini.

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: a.Kualitas dan Biaya; b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.

Swakelola

Menurut Perpres ini, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan: a. PA (Pengguna Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan: a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.

Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

“Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,” bunyi Pasal 48 Perpres ini.

Tender

Menurut Perpres ini, pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran;  g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding,” bunyi Pasal 50 ayat (2) Perpres ini.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres in, untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Adapun pemilihan melalui Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan: a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; b. peserta hanya memasukkan penawaran harga; c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan d. penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah.

Üntuk pengadaan lansung dilakukan: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

“Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan,” bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini.

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres ini, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: a. penetapan Pagu AnggaranK/L; atau b. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

“Pada pasal 94 Peraturan Presiden niomor 16 tahun 2018 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  22 Maret 2018 itu. (ps)

Hukum

Satserse Narkoba Polrestabes Medan amankan IRT pembawa sabu 1 Kg

Medan  – Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan amankan Seorang ibu rumah tangga  Nalias Betti  (NB), 32 tahun, diringkus personil Satres Narkoba Polrestabes Medan di Bandara Kualanamu, Deliserdang karena kedapatan membawa 1 kilogram sabu.

Mendapat informasi bahwa ada seseorang membawa sabu-sabu dari Medan ke Bandara Kualanamu untuk berangkat ke Bandar Lampung,  tim dari Unit III Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, pada  Sabtu (11/8) pun bergerak melakukan penyelidikan, ujar AKBP Raphael,   Selasa (14/8/2018).

Selanjutnya, menurut dia, tim melakukan pengawasan sampai ke Bandara Kualanamu.

“Setelah tersangka sampai di bandara, tim menunjukkan identitas dari kepolisian dan meminta Ibu Rumah Tangga (IRT) itu, masuk ke mobil dan membawa barang koper miliknya,” ujar AKBP Raphael.

Di dekat pintu tol Bandar Selamat,  tepatnya di Jalan Letda Sudjono, petugas memeriksa barang bawaan tersangka dan menemukan barang bukti satu plastik berisi 1 Kg sabu-sabu di dalam koper.

Saat diinterogasi tersangka mengakui bahwa narkoba itu miliknya dan akan diantar ke Bandar Lampung.

“Petugas mengamankan tersangka dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucap dia.

Raphael menambahkan, tersangka pernah sekali berhasil mengirimkan 0,5 kg sabu-sabu ke Palembang. Modusnya, Narkoba tersebut dimasukkan ke pakaian, kemudian dibungkus dan dimasukan ke dalam koper.

“Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan penangkapan narkoba itu, dan kemungkinan melibatkan jaringan Malaysia- Aceh- Medan dan Bandar Lampung,” kata Kasat Narkoba Polrestabes Medan.

 

 

F

Continue Reading

Hukum

Maju jadi Capres, Presiden, Wakil Presiden, DPR/D, MPR, DPD, dan Kepala daerah tidak harus mundur

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, tidak harus mundur dari jabatannya apabila dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menjelaskan, soal permintaan izin capres-cawapres serta cuti kampanye pemilu, tata cara pengunduran diri calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Capres dan Cawapres diatur pada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

“Dalam Pasal 18 ayat (1) PP 32 disebutkan bahwa pejabat negara yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres harus mundur dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota,” kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (10/8) lalu.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya mengatakan, d alam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 171 ayat (1), disebutkan bahwa seseorang yang sedang menjabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden.

“Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan,” terang Tjahjo dalam keterangan tertulisnya Jumat (10/8).

Mendagri menegaskan, surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota ini sebagaimana diatur Pasal 171 ayat (4), merupakan salah satu dokumen persyaratan yang akan disampaikan oleh capres-cawapres kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Wajib Cuti

Mengenai pejabat negara yang menjadi anggota Tim Kampanye atau Tim Pelaksana Kampanye pasangan Capres/Cawapres, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pada pasal 62 dinyatakan bahwa menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

“Cuti di luar tanggungan negara bagi menteri diberikan oleh Presiden, sementara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri,” kata Bahtiar.

Cuti diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. Cuti tidak berlaku bagi menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari libur.

“Surat cuti ini selanjutnya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan Kampanye,” terang Bahtiar.

Continue Reading

Hukum

APH didesak gunakan UUSPPA dalam menanganiproses hukum anak

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong seluruh aparat penengak hukum (APH) untuk menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) dalam proses hukum pada anak.

Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Diversi dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh kompenen yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Tujuan dari diversi tersebut antara lain; Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk partisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU.

“Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitar mereka. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Harapannya dengan adanya UU SPPA ini dapat menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum,” ujar Hasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam kegiatan Media Talk di Kantor Kementerian PPPA Jakarta pada Jumat (18/5/2018).

Kemen PPPA telah melakukan sejumlah upaya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak di antaranya; Mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak; Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan anak; Penyadaran hukum masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi anak berkonflik dengan hukum; Sosialisasi peraturan perundangan tentang UU Nomor 17 tahun 2016 tentang UU Kebiri dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak Korban Tindak Pidana.

“Kami akan terus menyosialiasikan amanat dalam UU SPPA yang di antaranya adalah pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, pemantauan pelaksanaan rehabiliasi medis & sosial dan reintegrasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum. Saya berharap sistem peradilan pidana anak dapat diimplementasikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dan media dapat mensosialisasikan dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat terkait pelaksanaannya,” tutup Hasan.

Continue Reading

terbaru

Olahraga4 jam ago

Sekitar 350 atlet dari 15 negara peserta Asian Games XVIII  tiba di Kota Palembang

Palembang – Sekitar 350 atlet dari 15 negara peserta Asian Games XVIII  sudah tiba di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan...

Politik4 jam ago

Pengamat : Isu identitas agama dalam Pemilu Presiden 2019 sangat membahayakan.

Medan – Pengamat sosial politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Ansari Yamamah berharap masyarakat dan politikus tidak lagi...

Wisata5 jam ago

Walhi berharap Geopark Kaldera Toba harus bisa masuk dalam UNESCO Global Geopark

Medan, 15/8 (Antara) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sumatera Utara berharap Geopark Kaldera Toba harus bisa masuk dalam UNESCO...

Wisata5 jam ago

KKP sosialisasikan daya dukung dan zonasi KJA di Danau Toba

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyosialisasikan hasil kajian daya dukung dan penetapan zonasi untuk budi daya ikan dalam...

Berita5 jam ago

Pelatih Real Madrid yakin Gareth Bale mampu menggantikan

Taillinn, Spanyol – Pelatih Real Madrid Julen Lopetegui memuji Gareth Bale dan meyakini penyerang Welsh itu mampu mengisi kekosongan yang...

Olahraga5 jam ago

Timnas Suriah berhasil tekuk timnas Uni Emirat Arab 1-0 pada laga Grup C Asian Games.

Bandung – Tim nasional Suriah berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0 pada laga lanjutan Grup C Asian Games 2018, yang...

Daerah13 jam ago

Kapolda Sumut bersama pejabat utama, Ibu Bhayangkari dan Polwan dari sejumlah polres menggelar nobar film dokumenter Polwan Carstensz

Medan – Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw bersama pejabat utama, Ibu Bhayangkari dan Polwan dari sejumlah polres menggelar...

Hukum14 jam ago

Satserse Narkoba Polrestabes Medan amankan IRT pembawa sabu 1 Kg

Medan  – Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan amankan Seorang ibu rumah tangga  Nalias Betti  (NB), 32 tahun, diringkus personil...

Berita14 jam ago

Pramono Anung, lantik 66 pejabat baru di lingkungan Sekretariat Kabinet

Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, lantik 66 pejabat baru di lingkungan Sekretariat Kabinet Para pejabat baru yang dilantik...

Nasional14 jam ago

Kepada Pramuka, Jokowi menitipkan bangsa ini untuk dibawa ke masa kejayaan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Gerakan Pramuka harus merevitalisasi dirinya agar terus dapat membentuk manusia-manusia Pancasila yang tangguh,...

Trending