Connect with us

Berita

Kejaksaan Agung akan mengkaji unsur korupsi terkait ASN yang terpidana perkara korupsi menerima gaji

Jakarta – Kejaksaan Agung akan mengkaji adanya unsur korupsi terkait Apatur Sipil Negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi namun tetap menerima gaji.

“Kita lihat nanti seperti apa, apa disengaja atau tidak, tentunya ada penyelesaiannya. Bisa juga dikembalikan nanti,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (14/9).

Ia menegaskan terkait ASN aktif terpidana korupsi masih menerima gaji itu, harus dilihat apakah ada kesalahan administrasi atau ada faktor kesengajaan. “Kalau kesalahan administrasi tentunya ada tenggang waktu yang diberikan untuk memperbaikinya,” tuturnya.

Sebaliknya, kata dia, kalau ada bukti seperti korupsi atau konspirasi, maka akan ditindaklanjuti.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan kerugian negara akibat gaji aparatur sipil negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi masih dihitung.

“Teman-teman masih menghitung itu. Belum tahu, belum tahu (jumlahnya),” kata Agus usai menghadiri pelantikan sembilan Gubernur/Wakil Gubernur oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/9) lalu.

Menurut Agus, penghentian gaji bagi yang telah terpidana perkara korupsi ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri.

KPK telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat ASN aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan sejumlah 2.674 PNS terpidana korupsi dengan perincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS.

“Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang diperoleh,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat hingga kini masih 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS, di Jakarta, Kamis (13/9) siang.

Berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang.

Sumut menempati peringkat kedua untuk Pemerintah Provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 33 orang, disusul Lampung 26 orang.

Namun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatra Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 265 orang.

Sementara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau menempati peringkat kedua terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 180 orang.

Sedangkan yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta (0), Sulawesi Barat (0), Sulawesi Tenggara (0), dan Maluku (0). Namun untuk pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung (0), disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4).

Berita

Caleg maupun partai politik belum boleh Berkampanye di Media.

Karimun – Walaupun sudah memasuki tahapan Kampanye, namun  calon anggota legislatif (Caleg) maupun partai politik untuk tidak berkampanye di media.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat di Tanjung Balai Karimun, Senin (24/9).

“Kami ingatkan berkampanye di media, seperti pemasangan iklan, profil atau advertorial di media belum diperbolehkan,” ujarnya.

Nurhidayat mengatakan, pemasangan iklan kampanye dengan menampilkan lambang partai, foto caleg dan visi dan misi di media akan diberikan waktu tersendiri yang nantinya ditetapkan oleh KPU, yaitu selama 21 hari menjelang masa tenang.

Bawaslu, sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu akan menindak jika ada caleg atau partai politik yang memasang iklan di media, termasuk juga media dalam jaringan atau “online”.

“Kami tidak membatasi media untuk mendapatkan iklan, tapi itu memang sudah aturannya,” kata dia.

Dia berharap kepada media untuk tidak menerima pemasangan iklan kampanye dari salah satu caleg karena merupakan pelanggaran.

“Yang pasang iklan maupun media yang menayangkannya bisa diproses sesuai undang-undang pemilu,” ujarnya.

Terkait produk media berbentuk berita tentang kegiatan kampanye satu partai politik atau caleg, menurut dia tidak termasuk dalam kategori kampanye melalui media.

“Itu tidak termasuk iklan, jadi diperbolehkan. Asalkan memenuhi kode etik jurnalistik sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pemilu,” kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko mengatakan kampanye di media dalam bentuk iklan, caleg profil atau advertorial hanya diberi waktu selama 21 hari.

“Ada waktunya nanti, yaitu selama 21 hari. Jadi belum sekarang,” kata dia.

Eko mengatakan tahapan kampanye Pemilu 2019 telah dimulai sejak 23 September.

“Tahapan kampanye cukup lama, selama enam bulan,” kata dia.

Setiap partai politik maupun caleg diharapkan agar mematuhi aturan tentang kampanye, antara lain memberitahukan setiap kegiatan kampanye kepada kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.

“Untuk pemasangan alat peraga kampanye juga ada aturannya, sesuai dengan zona kampanye yang ditetapkan pemerintah daerah,” katanya.

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi hadiri ulang tahun ke 50 Kadin.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin malam, menghadiri perayaan HUT Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang ke-50 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta.

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 WIB mengenakan setelan dengan jas hitam dan peci hitam.

“Selamat ulang tahun ke-50 pada Kadin Indonesia. Semoga Kadin terus maju dengan gemilang, dan sangat luar biasa perjalanan Kadin selama ini turut membentuk ekonomi Indonesia sampai saat ini,” kata Jokowi, Senin (24/9/2018).

Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengingatkan perlunya koordinasi dan konsolidasi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter dan dunia usaha dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

“Dengan situasi global tak menentu, ada perang dagang AS-China, kenaikan suku bunga, krisis Argentina, Turki, menurut saya perlu konsolidasi dan koordinasi kuat antara moneter, fiskal dan dunia usaha,” ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, dengan adanya koordinasi dan konsolidasi yang kuat maka akan gampang membangun kepercayaan publik dan pasar. “Karena ini sama kayak membangun perusahaan atau korporasi, trust brand sangat penting sekali. Negara memerlukan itu, bangun trust, market confident agar dunia internasional, pasar dalam negeri, percaya kita serius menghadapi dan menyelesaikan masalah di negara ini,” katanya.

Di hadapan anggota Kadin, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan 263 juta penduduk, 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi. “Mengelola negara sebesar ini tidak mudah. Setiap daerah memiliki kasus, permintaan, kebutuhan berbeda,” katanya.

Kepala Negara menyebutkan membangun Indonesia tidak bisa hanya memperhitungkan sisi ekonomi maupun politik saja. Kalau hanya memperhitungkan sisi ekonomi atau politik saja, akan menguntungkan jika hanya membangun Pulau Jawa yang penduduknya 60 persen dari penduduk Indonesia.

“Kalau cara berpikirnya masih hanya dari keuntungan ekonomi atau politik saja, membangun di Jawa sudah cukup, tapi kita ini bernegara, bukan hanya berbisnis ekonomi saja sehingga Papua, Maluku Utara, NTT, Indonesia timur harus juga diperhatikan,” katanya. Ia menyebutkan saat ini ketimpangan infrastruktur antara barat, tengah dan timur masih besar.

Presiden Jokowi menyebutkan Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan penyediaan berbagai infrastruktur. Ia mencontohkan tiga tahun lalu Indonesia hanya memiliki 231 waduk dan bendungan. Kita tertinggal jauh dibanding Amerika Serikat yang memiliki 6.000 bendungan dan China dengan 110.000 bendungan.

“Ini fakta yang harus disampaikan dan harus kita kejar,” katanya. Ia juga mencontohkan jalan tol.  Sejak ada Tol Jagorawi hingga awal 2015, Indonesia hanya memiliki jalan tol 780 km padahal China memiliki jalan tol 280.000 km.

“Kita harus tahu kondisi kemudian harus kerja cepat untuk mengejar ketertinggalan, apalagi yang di Indonesia timur,” katanya.

Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan Jokowi dari Solo. Jokowi diketahui melayat ke rumah duka adik iparnya, Hari Mulyono di Solo. Usai mengikuti upacara di rumah duka, Jokowi ikut mengantarkan jenazah Hari ke pemakaman di Karanganyar.

Continue Reading

Berita

BNN sebut sipir LP dengan uang SPP RP.50 Jt, bantu selundupkan Narkoba

Jakarta- Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lubuk Pakam, Sunggal Medan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, bernama Maredi, membantu penyelundupan narkoba yang dilakukan narapidana Dekyan.

“Untuk melancaran aksinya Dekyan membayar para petugas berkisar Rp.50 juta per minggu. Uang tersebut biasanya disebut dengan sandi ‘bayar uang SPP’, dikoordinasikan oleh Maredi dan seorang sipir lain,” kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari di Jakarta, Senin (24/9) sebagaimana ditulis Antara.

Sebelumnya, pada operasi di Sumut pada 16 hingga 21 September 2018 lalu, BNN mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di Lapas Lubukpakam dengan menyita 36,5 kilogram (kg) sabu serta 3.000 butir pil ekstasi   dan sejumlahuang tunai.

BNN melakukan penyelidikan di Lapas Lubukpakam dan menangkap Bayu seorang kurir yang mengantar contoh narkoba sabu untuk diedarkan dan digunakan di dalam Lapas sebanyak 50 gram. Paket narkoba itu diterima sipir lapas berinisial MS atas suruhan napi bernama Dekyan.

Selanjutnya MS dan Bayu ditangkap dalam lapas pada saat serah terima narkotika tersebut.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Dekyan terungkap bahwa yang bersangkutan sudah berulang kali melakukan hal yang sama mengendalikan penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia untuk dipakai, diedarkan dan juga digunakan.

Selain itu, Dekyan merekrut narapidana lain, agar membantunya di dalam lapas untuk melancaran aksinya.

“Saat ini kasusnya masih dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan aparat dan penyidikan ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Arman.

Continue Reading

terbaru

Keamanan6 jam ago

Pangdam I/BB dan Kapoldasu mimpin apel gabungan TNI/Polri di depan kantor DPRD Sumut

Medan –  Kodam I/BB dan Polda Sumut menggelar apel gabungan TNI-Polri di Jalan Imam Bonjol depan DPRD Sumut,guna mengamankan pileg...

Internasional6 jam ago

Masa keketuaan Indonesia di IAEA berakhir

London – Mas keketuaan  Indonesia di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) selama satu tahun dari September 2017 hingga...

Berita7 jam ago

Caleg maupun partai politik belum boleh Berkampanye di Media.

Karimun – Walaupun sudah memasuki tahapan Kampanye, namun  calon anggota legislatif (Caleg) maupun partai politik untuk tidak berkampanye di media....

Berita7 jam ago

Presiden Jokowi hadiri ulang tahun ke 50 Kadin.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin malam, menghadiri perayaan HUT Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang ke-50 di...

Berita19 jam ago

BNN sebut sipir LP dengan uang SPP RP.50 Jt, bantu selundupkan Narkoba

Jakarta- Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lubuk Pakam, Sunggal Medan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, bernama...

Berita20 jam ago

Pemilu 2019 lebih rumit, lebih kompleks, lebih massal, dibandingkan pemilu yang lalu

Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, perkirakan  Pemilihan Umum 2019akan lebih rumit, kompleks, dan massal daripada pemilu yang lalu, karena akan...

Daerah20 jam ago

Pemkot Medan ingin adopsi aplikasi Smart City Kota Tangerang

Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Pemkot Tangerang dalam pemanfaatan teknologi Smart City. Ragam prestasi...

Hukum20 jam ago

Sebarkan Video Hoaks, akun instagram dilaporkan ke Polrestabes Medan

Medan, – Pengelola Kompleks Perumahan Cemara Asri, Desrazeki Putra (38) melaporkan salah satu akun instagram ke Polrestabes Medan karena dinilai...

Berita1 hari ago

Ma’ruf Amin mendapat dukungan dari habaib muda

Jakarta – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengaku mendapat dukungan dari habaib muda atas posisinya hijrah...

Berita1 hari ago

Salahuddin Uno bertemu dengan Ketua DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo

Jakartra – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 yang diusung koalisi partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, Sandiaga Salahuddin...

Trending