Connect with us

Berita

Ketua DPR Ingatkan KEMENHUB Tingkatkan Pengawasan ASDP

Kabarnas, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) agar benar-benar laik jalan.

“Saya prihatin terhadap kecelakaan kapal ASDP yang terjadi secara beruntun di Dana Toba dan Pulau Selayar Sulawesi Selatan,” kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Rabu(4/7).

Kecelakaan beruntun yang dimaksudkan, adalah tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an orang serta puluhan kenderaan sepeda motor.

Kemudian, tenggelamnya KM Lestari Maju di perairan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan pada Selasa, 3 Juli kemarin. KM Lestari Maju membawa penumpang sebanyak 139 orang dan 29 orang di antaranya tidak berhasil diselamatkan.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menyampaikan ucapan belasungkawa dan rasa prihatin yang mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan dan korban lainnya.

“Penyebab kecelakaan KM Lestari Maju harus diinvestigasi. Harus ada pihak yang mempertanggungjawabkannya,” katanya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR RI itu meminta Polri bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menginvestigasi kecelakaan kapal KM Lestari Maju, karena banyak korban jiwa yang tidak berhasil diselematkan. “Perusahaan pemilik KM Lestari Maju harus bertanggung jawab memberikan santunan terhadap keluarga korban yang meninggal dunia serta menanggung seluruh biaya pengobatan terhadap korban luka-luka,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan pentingnya upaya serius untuk mencegah kecelakaan moda transportasi ASDP terus berulang.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub harus meningkatkan kinerjanya, terutama pengawasan dan penerbitan surat izin berlayar bagi perusahaan jasa pelayaran.

Bamsoet juga mendorong Kemenhub untuk mendisiplinkan pengusaha-pengusaha moda transportasi air, baik swasta maupun BUMN, untuk memperhatikan aturan yang berlaku.

“Semua perusahaan moda transportasi air harus mematuhi peraturan keselamatan dalam perjalanan dan memperhatikan SOP (standar operasional prosedur),” katanya.

Bamsoet juga mengimbau perusahaan jasa pelayaran, nakhoda, dan kru kapal untuk selalu mengutamakan keselamatan penumpang serta disiplin dalam mematuhi prosedur keselamatan di atas kapal guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang. (SPS/ant)

Berita

Setelah Diminta Keterangan Mengenai Fakta Sidang, Boediono Irit Bicara

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Wakil Presiden RI 2009 s.d. 2014 Boediono soal fakta-fakta sidang dengan terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya.

“Tentu masih terkait dengan fakta-fakta yang muncul di sidang atau hal lain yang diperlukan dan relevan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis(15/11).

KPK pada hari Kamis meminta keterangan Boediono dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century.

“Saya tidak bisa sampaikan lebih jauh karena prosesnya masih penyelidikan,” ucap Febri.

Boediono sudah tiba di gedung KPK RI, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB dengan dikawal pasukan pengamanan Presiden. Namun, dia tak berkomentar soal kedatangannya kali ini ke KPK.

Dalam penyelidikan kasus Century itu, KPK pada hari Selasa (13/11) juga telah meminta keterangan dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, KPK tetap akan meneruskan penanganan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), penyidik, dan tim yang ditunjuk pasca putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Mochtar yang memerintahkan KPK tetap melanjutkan kasus Bank Century.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Usai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century, Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono memilih irit bicara.

“Saya tidak akan berikan “statement” karena saya percaya bahwa nanti lebih baik KPK yang memberikannya,” kata Boediono yang dimintai keterangan sekitar empat jam itu di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Selanjutnya, mantan Gubernur Bank Indonesia itu langsung menuju mobil yang telah menunggunya di depan lobi gedung KPK dengan pengawalan dari pasukan pengamanan presiden.

“Tentu masih terkait fakta-fakta yang muncul di sidang atau hal lain yang diperlukan dan relevan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan kembali KPK karena amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Sebelumnya pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipenjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan, kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam putusan Budi Mulya disebutkan bahwa Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) masuk dalam unsur penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP artinya orang-orang yang disebut bersama-sama terhadap yang bersangkutan secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tapi mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Bank Indonesia Siti Chodijah Fadjriah yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sudah meninggal dunia pada 16 Juni 2015.

Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua dan anggota M. Askin dan MS. Lumme menilai pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada PT Bank Century oleh Budi Mulya dilakukan dengan itikad tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar pasal 45 dan penjelasannya UU No. 23 tatahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004. Konsekuensi yuridisnya, perbuatan Budi merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan tersebut juga menyebabkan kerugian negara sejak penyetoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang pertama kali pada 24 November 2008 hingga Desember 2013 sejumlah Rp8,012 triliun.

Jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang sangat besar di tengah banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan negara dalam membangun demokrasi ekonomi sehingga perlu dijatuhi pidana yang tepat sesuai dengan sifat berbahayanya kejahatan. (SPS/ant)

Continue Reading

Berita

DPP – UPAS : Pelebaran Jln Pdt J Wismar Saragih Tak Tuntas, Kembalikan Lahan GKPS

Pematangsiantar, Kabarnas – Sebagai bentuk dukungan kepada Pemko Siantar Pimpinan Pusat GKPS telah menghibahkan lahannya di depan kantor pusat GKPS digunakan untuk pelebaran jalan. Saat ini pekerjaan pelebaran jalan tengah gencar dilakukan.

Jika pelebaran jalan Pdt J Wismar tidak tuntas maka kita mendesak agar Pemko Siantar mengembalikan lahan yang telah dihibahkan tersebut. Demikian dikatakan Januarison Saragih Ketua DPP-UPAS kepada SS Rabu (14/11).

Januarison Saragih mengatakan program Pemko melakukan pelebaran Jln. Pdt J Wismar Saragih cukup unik dimulai dari tengah bukannya dimulai dari awal ataupun ujung jalan. Ini berarti sepanjang jalan Pdt J Wismar Saragih hingga ke Dinas kebersihan lebar jalannya sama dengan yang didepan kantor pusat GKPS.
Program Pemko tersebut cukup bagus seingat saya itu sudah cukup lama diprogramkan Pemko kalau tak salah semasa Walikota Marim Purba guna mendukung operasional Terminal Tanjung Pinggir. Kita mengapresiasi Walikota Hefriansyah yang meneruskan program tersebut sehingga jalan menuju Terminal Tanjung Pinggir akan lebar sehingga alur transportasi menjadi lancar.

GKPS mendukung program tersebut secara pro aktif menghibahkan tanahnya untuk digunakan menjadi jalan.
DPP- UPAS berharap tidak hanya depan kantor pusat GKPS yang diperlebar sepanjang Jln. Pdt J Wismar Saragih mulai dari lampu merah jalan Bali hingga kantor Dinas Kebersihan juga harus diperlebar.

Jika nantinya hanya depan kator pusat GKPS semata yang diperlebar DPP – UPAS mendesak agar Pemko Siantar mengembalikan tanah GKPS tersebut, untuk apa kalau hanya depan kantor pusat saja yang diperlebar membuat semak pemandangan saja ujar Januarison dengan nada keras.

Pemko Siantar hendaknya langsung membebaskan lahan untuk pelebaran jalan termasuk rumah-rumah dekat lampu meras simpang Jalan Bali hendaknya segera diberikan ganti untung segera digunakan untuk pelebaran jalan.

Begitu lahan sepanjang jalan Pdt J Wismar Saragih kiranya langsung segera dibebaskan jangan menunggu terlalu lama karena jika terlalu lama baru dilakukan pembebasan lahan maka bisa dikatakan pelebaran jalan tak jelas alias golap.
Pimpinan Pusat GKPS telah memperlihatkan dukungan yang nyata kepada Pemko Siantar kita berharap Pemko Siantar lebih pro aktif lagi melakukan pelebaran jalan Pdt J Wismar Saragih guna memperlancar alur transportasi tegas Januarison. (Noe)

Continue Reading

Berita

Warga heboh, Harimau Sumatera masuk ke kawasan pasar di Indragiri Hilir.

Pekanbaru, Kabarnas – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menduga seekor harimau dewasa yang secara mengejutkan masuk ke dalam kawasan pasar di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya pernah memangsa ternak milik warga.

“Kami duga seperti itu. Karena dia (harimau dewasa) itu yang sering muncul,” kata Kepala BBKSDA Riau Suharyono kepada Antara di Pekanbaru, Rabu (14/11).

Sebuah kejadian langka terjadi saat seekor harimau dewasa tiba-tiba masuk ke kawasan pasar di Indragiri Hilir. Hingga sore ini, Harimau Sumatera tersebut masih terjebak di kawasan pasar, tepatnya disela-sela dua bangunan rumah toko (Ruko). Namun, satwa itu tampak tenang dalam keadaan aman dan selamat.

Haryono menduga bahwa harimau dewasa yang belum diketahui jenis kelaminnya tersebut berasal dari kawasan semak belukar seluas 4 Ha, yang berlokasi tidak jauh dari pasar tersebut dan selama ini dikenal sebagai salah satu tempat persembunyian harimau.

Harimau yang yang mendiami kawasan semak belukar tersebut diperkirakan lebih dari satu ekor, karena kekurangan makanan keluar satu persatu.  Termasuk di antaranya yang terjebak di kawasan pasar, sebelumnya juga pernah menerkam sedikitnya tiga ekor ternak milik warga di Kecamatan yang sama.

“Pada saat menerkam ternak warga beberapa waktu lalu dari tapaknya kami perhatikan individu harimaunya lebih dari satu. Satu tapak besar mungkin induk dan tapak lainnya mungkin anakan. Nah, apakah ini induk yang kemarin tapaknya kita lihat atau individu lain belum bisa dipastikan. Tapi dugaan kami sama (dengan yang menerkam ternak warga),” jelasnya.

Sementara itu, BBKSDA Riau saat ini telah mengirimkan dua tim masing-masing satu tim dari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan satu tim lainnya dari Pekanbaru  menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Tim dari Pekanbaru merupakan tim yang lebih lengkap karena terdiri dari tim medis dan tim bius. Namun, jarak dari Pekanbaru menuju lokasi kejadian cukup jauh dan membutuhkan waktu sedikitnya 10 jam perjalanan darat, maka ia mengatakan tim gabungan TNI, Polri dan masyarakat telah melakukan sejumlah upaya untuk menghindari harimau melarikan diri.

“Di sana sudah dipasang jaring dan kayu untuk mencegah harimau melarikan diri,” tuturnya.

Kabupaten Indragiri Hilir dalam setahun terakhir tak lepas dari berita kemunculan harimau. Sebelumnya Bonita, harimau betina dewasa mengawali berita kemunculan si raja rimba itu di Indragiri Hilir awal Januari 2018 lalu. Bonita menjadi perhatian publik setelah proses pencarian dan relokasinya memecah rekor sebagai proses pencarian dan penangkapan terlama di Indonesia. Butuh waktu tiga bulan sebelum harimau itu benar-benar berhasil ditangkap oleh tim gabungan BBKSDA Riau, TNI dan Polri. Selama proses pencarian itu pula, Bonita telah menewaskan tiga manusia.

Pada September 2018, harimau kembali muncul di Indragiri Hilir yang kala itu menerkam tiga ekor ternak warga. Pasca kejadian, tim gabungan langsung turun untuk memasang perangkap dan kamera pengintai. Tim patroli juga diturunkan namun tak kunjung membuahkan hasil. Selanjutnya harimau juga tak luput dari pembunuhan. Di Kabupaten Kuantan Singingi, atau kabupaten tetangga Indragiri Hilir pada akhir September 2018 lalu seekor harimau betina dalam keadaan bunting ditemukan mati terjerat.

Continue Reading

terbaru

Berita15 jam ago

Setelah Diminta Keterangan Mengenai Fakta Sidang, Boediono Irit Bicara

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Wakil Presiden RI 2009 s.d. 2014 Boediono soal fakta-fakta sidang...

Berita15 jam ago

DPP – UPAS : Pelebaran Jln Pdt J Wismar Saragih Tak Tuntas, Kembalikan Lahan GKPS

Pematangsiantar, Kabarnas – Sebagai bentuk dukungan kepada Pemko Siantar Pimpinan Pusat GKPS telah menghibahkan lahannya di depan kantor pusat GKPS...

peristiwa16 jam ago

Korban pembunuhan di Bekasi jenajahnya dibawa ke Samosir.

Bekasi, Kabarnas – Empat jenazah satu keluarga korban pembunuhan di Bekasi diberangkatkan ke Samosir pada Rabu (14/11/2018) untuk dimakamkan. Hal tersebut...

Berita2 hari ago

Warga heboh, Harimau Sumatera masuk ke kawasan pasar di Indragiri Hilir.

Pekanbaru, Kabarnas – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menduga seekor harimau dewasa yang secara mengejutkan masuk ke...

Hukum2 hari ago

Polisi telah periksa 12 orang terkait pembunuhan Diperum Naingolan sekeluarga

Jakarta, Kabarnas –  – Penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota telah memeriksa 12 saksi terkait pembunuhan empat orang...

Berita2 hari ago

Presiden Jokowi – Putin sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi

Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut dilaksanakan di sela-sela...

Internasional2 hari ago

Indonesia – Chile sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan kelautan

Singapura, Kabarnas – Presiden Jokowi dan Presiden Cile Sebastian Pinera,  mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela pelaksanaan KTT ke-33 ASEAN di...

Internasional2 hari ago

Jokowi ajak ASEAN dapat terus memperkuat sinergi dengan APEC, G-7 dan juga IMF

  Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga kunci untuk menghadapi situasi global, yaitu meningkatkan kerja sama ekonomi...

Internasional2 hari ago

Jokowi tegaskan mendukung penuh perdamaian di Semenanjung Korea.

Singapura, Kabarnas – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik perkembangan  proses perdamaian di Semenanjung Korea. Tekad kuat yang ditunjukkan Presiden...

Internasional2 hari ago

Presiden Jokowi ajak RRT berkalaborasi di konsep Indo-Pasifik

Singapura, Kabarnas – Dalam KTT ASEAN-RRT yang berlangsung di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu (14/11) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Trending