by

Kepala BNPB minta agar alat pendeteksi tsunami dijaga TNI

Kabarnas, Jakarta, – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo  meminta agar pengamanan sejumlah peratalan pendeteksi tsunami, termasuk pelampung tsunami, menjadi seperti objek vital nasional.

Sekarang ini banyak alat deteksi dini (early warning system) tsunami yang tidak berfungsi. Sebagian hilang, kemudian ada yang hilangnya itu akinya, ada yang solar cellnya hilang, sehingga walaupun alat itu secara fisik masih ada tetapi tidak berfungsi.

“Tadi saya laporkan kepada bapak Presiden bahwa kalau boleh, alat-alat deteksi ini dianggap tanda petik sebagai “objek vital nasional”, dan harus diamankan oleh unsur TNI,” kata Doni kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas bertopik peningkatan kesiagaan menghadapi bencana di Kantor Presiden Jakarta, Senin (14/1) sore.

Menurutnya, potensi jumlah korban akibat bencana tsunami dapat lebih banyak jika alat pendeteksi itu rusak.

Ia menjelaskan saat ini banyak terdapat alat pendeteksi gelombang tsunami yang tidak berfungsi karena terdapat bagian-bagian yang hilang ataupun rusak.

Tadi, Bapak Presiden Jokowi sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah agar alat-alat ini dijaga oleh unsur TNI,” jelas Doni.

BNPB  akan berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendata alat deteksi tsunami yang rusak.

Doni mengusulkan pemasangan beberapa alat pendeteksi tsunami di beberapa tempat berdasarkan data dari pakar geologi dan vulkanik.

Kepala BNPB juga mengungkap temuan pakar geologi dan kegempaan yang menjelaskan terdapat dua wilayah yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa bumi akibat pergeseran lempeng ataupun peristiwa vulkanik.

Daerah tersebut yakni pantai Selatan Pulau Jawa hingga ke Selat Sunda, dan kawasan pantai Barat Pulau Sumatera.

Presiden Jokowi juga meminta BNPB untuk memasang tanda peringatan rawan bencana alam di beberapa tempat yang rentan terjadi.

Dalam rapat terbatas, presiden menilai sistem peringatan dini juga perlu dievaluasi di lapangan, dibarengi dengan pengujian dan pengorganisasian sistem tersebut agar terus dalam kondisi baik.

Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisasi timbulnya korban bencana alam.

Terkait pendidikan kebencanaan, presiden juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mulai memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah dan masyarakat umum.

Doni menegaskan, tidak ada niat sedikitpun untuk menimbulkan kekhawatiran, tetapi semata-mata untuk menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa kita berada dan kita hidup diatas cincin api dan diatas patahan lempeng yang setiap saat bisa saja terjadi gempa bumi dan juga tsunami.

BNPB, lanjut Doni, mencoba bekerjasama bersama para pakar untuk kiranya bisa menemukan lokasi yang eksak, lokasi yang pasti. Tentu, BNPB juga harus berkerja sama dengan pemerintah provinsi kabupaten/kota untuk bersama-sama memberikan tanda peringatan tersebut.

Mengenai alat deteksi dini itu, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, alat yang sudah ada yang bisa diperbaiki akan diperbaiki. Sementara beberapa tempat yang belum terpasang diusulkan akan dipasang berdasarkan data yang dimiliki oleh para pakar.

“Kami sangat berharap ini akan segera berproses, tadi hasil rapat maksimal tiga bulan sudah tergelar alat-alat itu,” ujar Doni.

Mengenai tempat pemasangan alat deteksi dini tsunami itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, tergantung dari hasil masukan dari pakar. Ia menyebutkan, dewan pakar yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu diharapkan bisa berada dalam satu pintu yaitu dibawah koordinasi BNPB sehingga informasi yang disampaikan kepada BNPB dan juga kepada publik bisa sama.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *