by

Pemerintah akan segera selesaikan regulasi Kendaraan Bermotor Listrik

Kabarnas, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) sore.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan tahapan pengembangan industri kendaraan motor listrik melalui peraturan presiden (perpres).

“Kita memiliki peluang untuk menjadi pemain kendaraan motor listrik,” kata Presiden Joko Widodo kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1) sore.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki industri dalam negeri yang diperlukan untuk komponen motor listrik seperti baterai dan barang tambang seperti nikel, kobalt, dan mangan.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengemukakan, banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Selain karena ramah lingkungan,kendaraan bermotor listrik juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak), mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp.798 triliun,” kata Presiden Jokowi. 

Terkait dengan upaya membangun industri kendaraan bermotor listrik itu, Presiden menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, agar regulasi yang mengatur mengenai program kendaraan bermotor ini disiapkan dan segera diselesaikan sehingga kita dapat beralih lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik.

Kedua, Presiden juga minta perencanaan dan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.

“Tentu saja jangan lupa melibatkan swasta baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya sampai dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan,” tutur Presiden.

Yang ketiga, Presiden Jokowi menekankan, agar pengembangan kendaraan bermotor listrik harus digunakan sebagai momentum untuk penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang mampu menguasai teknologi terkini, dan sekaligus digunakan untuk penciptaan nilai tambah efek multiflier melalui upaya memperbesar kandungan komponen dalam negeri TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam rapat tersebut telah dibahas mengenai pemberian insentif perpajakan kendaraan bermotor listrik.

“Jadi, pada dasarnya beberapa kategori dari mobil listrik akan diberikan suatu insentif dalam bentuk perbedaan pajak PPnBM-nya dan juga berbagai insentif lainnya karena kita juga perlu untuk mendukung industri pendukungnya seperti baterainya, industri untuk ‘charge’ baterainya dan juga industri pembuat komponen,” jelasnya.

Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR RI mengenai regulasi tersebut.

Menkeu mengatakan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor listrik direncanakan lebih rendah sekitar 50 persen dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan para pejabat eselon 1 lembaga kepresidenan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *