by

Berikut ini Gaji dan Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota BPH Migas

Kabarnas, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Des 2018 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Hal tersebut bertujuan untuk  mendorong peningkatan kinerja Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Adapun besaran Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, menurut Perpres tersebut adalah:

1. Gaji menjadi Rp 14.975.000,00 (Ketua dan Anggota); 2a. Tunjangan Jabatan Rp.32.946.000,00 (Ketua) dan Rp.29.951.000,00 (Anggota); 2b. Tunjangan Pengganti Pensiun Rp.12.000.000,00 (Ketua) dan Rp.10.500.000,00 (Anggota); 2c.Tunjangan Kesehatan Rp.5.250.000,00 (Ketua) dan Rp.4.500.000,00 (Anggota); dan 2d. Tunjangan Perumahan RP.9.000.000,00 (Ketua) dan Rp.7.500.000,00 (Anggota).

Sehingga dengan demikian secara Ketua  Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa memperoleh gaji, penghasilan, serta hak lainnya sebesar Rp.74.171.000,00 per bulan. Sementara Anggota memperoleh Rp.67.426.000,00.

Secara lengkap rincian gaji, penghasilan dan hak lainnya  Ketua dan Anggota Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sesuai Perpres Nomor 140 Tahun 2018 adalah:

Sebelumnya dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bamban Yudhoyono (SBY) gaji dan penghasilan Ketua Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah Rp.47.000.000,00. Sedangkan Anggota sebesar Rp.42.000.000,00.

Berikut rinciannya:

Perpres ini mulai berlaku pada sejak  diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Desember 2018 lalu. (Pusdatin/ES)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *