by

Dokter dan PNS RSUD Djasamen Saragih Mengeluh Dikutip Rp 3 juta

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Djasamen Saragih, Kota Pematangsiantar mengeluh lantaran ada dugaan pengutipan untuk pemberkasan kenaikan golongan satu tingkat, mulai golongan 3A hingga ke 4D. Nilainya bekisar Rp 2-3 juta/orang.

Salah seorang PNS berisial SM mengaku, bahwa pengutipan uang itu dilakukan pegawai atau honor yang bertugas di bagian tata usaha. “Masa honor berani meminta uang. Kalau kami tidak kasih bersungut-sungut dan berkas kita sulit diajukan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Terus apa kerjaan mereka di tata usaha itu? Masa harus dikasih uang baru bekerja?,” kata SM, Senin (7/9).

Hal yang paling disesalkan adalah pengutipan tanpa pandang buluh, termasuk yang menjadi korban para dokter. “Kalau kami yang mengerjakan dokumen, terus dimintai lagi uang. Terus apa pekerjaaan mereka di Tata Usaha kepegawaian itu? Kemudian, kok bisa honor mengutip uang ke dokter dan pegawai. Itu sangat luar biasa. Berani sekali mereka,” terangnya lagi.

Disampaikan juga, jumlah PNS yang mengajukan berkas kenaikan golongan mencapai 40-50 orang. Tentu jika angka tersebut dikalikan dengan rata-rata Rp 2 juta maka yang terkumpul mencapai ratusan juta. Ia melanjutkan, pengutipan mulai bulan Juni dan Juli 2020 karena kenaikan pangkatnya bakal dilangsungkan di bulan Oktober 2020 mendatang. Pembayaran sendiri dilaksanakan di kantor Tata Usaha.

Menanggapi ini, Wakil Direktur III RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar Ronni Sinaga mengaku, bahwa sepengetahuannya uang yang diserahkan orang yang mengajukan kenaikan golongan tersebut bentuknya suka sama suka, dan informasi yang diterima Kabarnas.com hanya kesalahapahaman antara pengawai Tata Usaha dengan PNS yang mengeluh.

“Jadi ini upah menyusun dokumen kenaikan pangkat itu di luar manajemen. Ini dilakukan atas dasar permohonan karyawan yang ingin naik pangkat meminta tolong dokumennya disusun oleh pegawai yang lain. Sama seperti mahasiswa ketika menyusun tugas-tugas, ada mahasiswa yang meminta tolong kepada mahasiswa yang lebih rajin dan pintar. Lantas diberikan semacam uang jasa,” jelasnya sembari menegaskan bahwa semua issu tersebut dikerjakan di luar manajemen atau di luar BLUD Djasamen Saragih.

Dalam kesempatan itu, Ronni memanggil staf Tata Usaha (TU) bernama J Simanjuntak. J Simanjuntak sendiri adalah satu dari beberapa staf TU yang menyediakan jasa penyusunan dokumen kenaikan golongan. Ia mengaku inisiatifnya membantu karyawan untuk naik golongan di luar posisinya sebagai karyawan di TU. Semua itu terjadi atas kesepakatan mau atau tidak.

“Mereka minta tolong, kamilah yang menyiapkan dokumen kenaikan pangkat itu. Mereka meminta jasa kami untuk mengurus dokumen itu. Banyak yang harus kita siapkan. Mereka minta tolong, tapi kita minta lah jasa (timbal balik) kita. Karena kalau mereka sendiri yang mengerjakannya, ada yang merasa tidak sanggup sehingga minta tolong sama kita,” ujar Simanjuntak.

Baik Staf TU dan Wadir III RSUD Djasamen Saragih mengaku proses kenaikan golongan karyawan berlangsung secara transparan. Semua hak-hak karyawan untuk menyusun dokumen diberikan tanpa beban. “Seharusnya itu tanggungjawab mereka menyusun dokumen dan cukup tebal. Kalau mau mengerjakan sendiri, ya silahkan. Tidak ada masalah,” kata J Simanjuntak didampingi dua orang staf TU lainnya.

J Simanjuntak menerangkan proses kenaikan golongan oleh karyawan harus melalui uji kompetensi atas jabatan yang ditempati masing-masing. Selain itu ada pula sasaran kinerja pegawai, yang harus ditandatangani atasannya. “Mau dia ngerjai sendiri gak ada dipersulit. Ada dua atasan langsung, atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi. Gak ada kita persulit atau harus nyusun dengan kita, rekomendasi itu diperoleh. Semua dipermudah,” katanya. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *