by

Putusan Pengadilan Diabaikan, Hefriansyah Dinilai Melanggar

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Sikap Hefriansyah selaku Wali Kota Pematangsiantar yang tidak melaksanakan putusan pengadilan agar memulihkan nama Budi Utari dalam jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dinilai sebagai pembangkangan kepada perintah, dan seyogiahnya wali kota itu taat hukum sekaligus teladan.

Jika melawan atau melanggar perintah jabatan yang sah, kata Dame,  ada delik hukum yang dilawan, maka Hefriansyah dapat dituntut melakukan tindak pidana. Hal ini disampaikan Dame Pandingan selaku kuasa hukum Budi Utari, Rabu (2/9).

Dame mengatakan, saat ini Budi Utari terlihat setengah hati menuntut Hefriansyah secara hukum karena memegang teguh prinsip administrasi pemerintahan yang loyal kepada pimpinan. Kemudian, Budi Utari juga ia menilai memegang prinsip adat Batak. “Dalam hal ini Hefriansyah adalah Bere atau Kemenakan nya dan istri mereka satu marga yakni Hasibuan dan Hutabarat,” jelasnya.

Adapun sebelumnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, pertama menerima permohonan banding dari pembanding atau wali kota. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Ketiga, menghukum pembanding membayar biaya perkara.

Dalam kesempatan ini, Dame mendukung sikap tenggang rasa yang ditunjukkan Budi Utari memberikan contoh dan teladan yang benar kepada Hefriansyah selaku pemimpin di kota ini. “Tetapi sebagai orang tua, saya mendukung sikap tenggang rasa adikku Budi Utari itu. Karena dia memberi contoh dan teladan yang benar kepada Hefriansyah sebagai pemimpin di Siantar,” katanya.

Sebelumnya PT TUN Medan mengabulkan gugatan Budi Utari sebagai Sekda non aktif di Pemko Pematangsiantar selaku penggugat terhadap tergugat, Wali Kota, Hefriansyah. Namun Hefriansyah melalui kuasanya telah menyatakan kasasi terhadap putusan PT TUN Medan Nomor 114/B/2020/PT.TUN-Medan tanggal 13 Agustus 2020.

Pemberitahuan permohonan kasasi ini disampaikan Fatma NM Simbolon selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tertanggal 28 Agustus 2020. Diketahui Hefriansyah selaku pemohon kasasi/pembanding/tergugat.

Menanggapi hal ini, Kabag Hukum Pemko Siantar, Hery Oktarizal mengaku, telah menerima putusan kasasi dari PT TUN Medan. “Sudah kita terima bang,” sebut Hery, Senin (31/8/2020). (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *