by

Penanganan Covid Carut Marut, DPRD: Selamatkan Warga Lewat Pansus

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Dua bulan telah berlalu, sebanyak 26.100 masyarakat di Kota Pematangsiantar yang merasakan kesulitan ekonomi karena dampak Covid-19, terabaikan. Hingga kini Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar belum mencairkan Bantuan Sosial (Bansos). Walau nilainya hanya Rp 200 ribu/bulan tetapi sangat dibutuhkan masyarakat. Persoalan ini pun sangat disesalkan anggota DPRD Pematangsiantar.

Ferry SP Sinamo selaku wakil ketua Komisi II DPRD Fraksi PDI Perjuangan mengaku, sangat prihatin melihat kinerja Wali Kota, Hefriansyah karena tidak ada alasan untuk menunda penyaluran Bansos. Sebab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah direfocusing sebesar Rp 59 miliar, sebagian besar diperuntukkan untuk membantu masyarakat. Melihat itu Ferry Sinamo lantas bertanya “apa sih yang mereka kerjakan untuk Covid-19 ini,” katanya, Selasa (1/9).

Atas keprihatinan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku telah berinisiatif menanyakan masalah ini secara langsung kepada Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19, Daniel Siregar. Alasan Bansos tidak disalurkan karena data penerima bantuan tumpang tindih. Namun alasan yang itu dinilai tidak masuk akal. Pria yang pernah menjabat sebagai Komisaris BUMN tersebut pun mendorong Hefriansyah benar-benar memikirkan masyarakat khususnya yang terdampak Covid-19.

“Semalam saya koordinasi dengan pak Daniel Siregar, katanya ada pemutahiran data, dari 26.100 itu ada data double lebih kurang 1.500 KK. Tapi asalan itu tidak masuk akal. Kemudian, pendataan itu kan di pemerintah kota, tidak ada melibatkan instansi vertikal? Itulah bukti ketidakberesan carut-marutnya penanganan Covid 19 di pemerintah kota Pematangsiantar. Kemudian, kalau ada data erro, yang erro itu dipending dulu. Jangan korbankan masyarakat yang lain,” jelasnya.

Ferry Sinamo pun curiga bahwa persoalan ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, keberadaan keuangan yang tidak jelas atau tidak ada. Artinya, dana refocusing Rp 59 miliar itu dimana sekarang? Kedua, SK pejabat yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 ini tidak ada seiring dengan perubahan nama GTTP menjadi Satgas Covid-19.

“Karena SK tidak ada, saya khawatir jadi penghalang dana Bansos keluar. Karena SK terdahulu mungkin dinyatakan tidak berlaku lagi apalagi DPRD dulu tidak setuju adanya pencamtunan nama Ketua DPRD menjadi wakil ketua GTPP Covid-19 karena tidak sesuai peraturan. Yang kita tahu, dalan SK hanya dua wakil Covid atau Satgas, yakni dari Polri dan TNI.

Dengan carut-marut penyaluran Bansos kepada masyarakat, secara pribadi ia berharap dalam waktu dekat DPRD melakukan rapat evaluasi penanganan Covid-19 dan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) sehingga persoalan ini dapat diungkap dengan jelas. “Kita berharap semua bisa berjalan baik. Dan sesuai pembicaraan DPRD kepada Pj Sekda, sudah sepakat agar Bansos itu diberikan secara tunai sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lebih tepat sesuai kebutuhannya dan pemerataan perputaran ekonomi berada di tingkatan rakyat penerima tunai Bansos itu dirasakan banyak orang karena dapat dibelanjakan di kedai atau warung sesuai apa yang dibutuhkan warga masyarakat,” tutupnya. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *