by

Lampu Jalan di Simalungun Diputus PLN, DPRD Sesalkan Kinerja Bupati

Simalungun, Kabarnas.com – Dalam waktu yang belum dapat ditentukan, sebagian besar jalan umum daerah Kabupaten Simalungun gelap gulita. Pasalnya, PLN UPT3 Pematangsiantar memutus Lampu Perangan Jalan Umum (LPJU). Semua itu disebabkan Pemkab Simalungun belum membayarkan tunggakan rekening listrik mulai bulan Juni sampai Agustus 2020 sekitar Rp 5 miliar.

Masalah ini pun disesalkan disesalkan ketua DPRD Simalungun, Timbul Sibarani. Dan ini sebagai bentuk buruknya kinerja Bupati Simalungun, JR Saragih. “Inilah salah satu contoh kinerja yang kurang baik untuk pemerintah daerah dan kurang baik juga untuk masyarakat Simalaungun,” terangnya, Jumat (28/8).

Menurut politisi Golkar tersebut, seyogiahnya tidak terjadi tunggakan pembayaran rekening listrik karena ini merupakan pengeluaran rutin dan dananya juga berasal dari pembayaran rekening listrik setiap pelanggan PLN atau masyarakat. Apapun alasan Pemkab Simalungun di balik masalah ini, kata Timbul, sangat tidak bisa diterima akal sehatnya.

“Memang karena itu kewajiban, seharusnya Pemerintah Daerah sudah membayarkan itu. Dan kita dari DPRD minta itu dibayarkan. Karena apa? Karena itu sudah terukur selama ini, menjadi kewajiban yang rutin. Kalau ada alasan karena refocusing dan realokasi, kami kurang bisa memahami kenapa yang direlokasi itu biaya pembayaran listrik PLN. Kalaupun ada naik turunnya, saya rasa tidak terlalu besar.

Ia sendiri menegaskan, jika Pembak Simalungun berencana membayarkan tunggakan listrik itu dari P-APBD, sebaiknya sudah dibicarakan dengan PLN. Namun sebelum semua itu dibahas, DPRD berencana menggelar rapat. “Kita akan pertanyakan ini dalam rapat komisi,” tutupnya.

Sebelumnya, Manajer Area PLN UPT3 Pematangsiantar Holmes Hutapea, mengatakan telah melakukan pemutusan LPJU sebanyak 357 pelanggan dengan total daya tersambung 3,205,940 VA. Masing-masing daerah yang diputus berada wilayah tugas ULP Siantar Kota, ULP Sidamanik, ULP Parapat, ULP Tanah Jawa, ULP Perdagangan, ULP Dolok Masihul dan ULP Limapuluh. Menurut pihak PLN, pemutusan LPJU ini dilakukan sudah sesuai prosedur.

Alasan utama bagi PLN, semua tunggakan tersebut sudah menjadi beban perusahaan yang seharusnya rekening LPJU dapat dibayarkan setiap bulannya. Namun PLN selama ini telah memberikan toleransi selama tiga bulan. Pihaknya menyadari tindakan yang dilakukan pastinya akan memberikan ketidaknyaman pada masyarakat khususnya yang berada di Simalungun.

“Secara tertulis maupun komunikasi langsung untuk percepatan pembayaran sudah dilakukan, namun hingga sebelum dilakukannya pemutusan hari ini, belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pemda,” katanya.

Mengenai itu, Kadis Kominfo Simalungun Wasin Sinaga berharap pihak PLN bisa bersabar. Permohonan pun sudah disampaikan Pemkab Simalungun kepada PLN UPT3 Pematangsiantar secara tertulis. Ia berdalih, tertunggaknya pembayaran rekening listrik itu akibat pandemi Covid-19. “Dananya itu sudah ditampung kian di anggaran APBD, tetapi karena kondisi Covid ini terjadilah refocusing anggaran, yang artinya, anggaran untuk itu tidak ada, tapi bukan berarti tidak dibayar. Itu dibayar nanti setelah di P-ABPD 2020,” ucapnya singkat. (Man)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *