by

Lima Tender Proyek di PUPR Siantar Dilaporkan ke Kejari

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Pelelangan 5 proyek pembangunan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat sorotan dan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar karena memunculkan keganjilan. Saat beberapa rekanan mengikuti proses tender langsung dinyatakan gagal oleh Pokjapil dengan alasan perusahaan yang melakukan penawaran tidak ada memenuhi kualifikasi

Adapun ke 5 proyek yang dimaksud antara lain, pembangunan pagar area GKPS Jalan Pdt J. Wismark Saragih, pembangunan Jalan Outer Ringroad sta 0+000 S/d Sta 1+400, pembangunan Jalan Outer Ringroad Sta 10+200 s/d Sta 10+850, pekerjaan drenase di Jalan Bawang Putih dan pekerjaan di Jalan Desa Indah.

Salah satu yang melaporkan masalah ini ke Kejari adalah ZS. Menurutnya, apabila tidak ada yang memenuhi kualifikasi, Pokjapil seyogiahnya bukan menyatakan tender gagal namun melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk dan melakukan penyampaian ulang dokumen penawaran hanya bagi peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnnya.

“Pernyataan tender gagal harusnya dinyatakan oleh KPA dalam hal ini Kadis PUPR Kota Pematangsiantar, namun ke email perusahaan yang melakukan penawaran terhadap 5 kegiatan diatas tidak ada dikirimkan surat KPA yang menyakan tender gagal,” kata ZS.

Atas praktek itu, Pokjapil dinilai melanggar aturan dan terindikasi kuat Pokjapil kelak akan menghunjuk langsung rekanan untuk ke 5 proyek tersebut, setelah semua perusaha yang melakukan penawaran diawal dinyatakan gagal 2 kali.

Untuk dugaan kecurangan itu, ZS meminta Kejari melakukan pemeriksaan terhadap Pokjapil dan Kadis PUPR Reinward Simanjuntak. “Tidak menutup kemungkinan bersekongkol dengan tim pendampingan dan kita juga meminta Kejari Kota Pematangsiantar melakukan pemutusan pendampingan terhadap PUPR,” ucapnya.

Terkait dugaan itu, Kadis PUPR Kota Pematangsiantar, Reinward Simanjuntak ketika dikonfirmasi menyarankan hal ini ditanyakan langsung kepada Pokjapil. “Penetapan tender gagal itu wewenang Panitia  (Pokja Pemilihan). Ketika pengguna anggaran menilai Panitia bermain PPK bermain maka penetapan pengambil alihan gagal tender itu pengguna anggaran (PA). Tanya aja Panitia kenapa mereka menggagalkan,”kata Reinward.

Terhadap 5 kegiatan diatas yang dilaporkan ZS, saat ini masih proses tender. Jika tender ini gagal lagi, dirinya tidak akan mengambil enunjukan langsung. “Kalau lagi tender-tender gagal gak ada yang cocok saya tidak mau PL. Alasannya tidak ada waktu untuk mengerjakan biar aja tender ulang,” jawab Reinward. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *