by

Pemko Usulkan 6 Ranperda, DPRD : Pikirkan Konsekuensinya

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Kepala Bagian (Kabag) Hukum mengusulkan  Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bapemperda DPRD). Tahap awal Pemko dan Bapemperda DPRD sudah mengadakan rapat koordinasi, Senin (24/8).

Kabag Hukum Pemko Pematangsiantar, Herri Oktarizal mengatakan, ada 6 Rancangan Perda (Ranperda) diusulkan  yang terdiri dari Ranperda tentang Bangunan Gedung, Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi, Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Ranperda tentang PDAM Tirtauli.

Secara singkat, Herri menjelaskan salah satu yang akan ditetapkan nanti. Sementara draf dari semua ranperda ini sudah siap dikerjakan. “Contohnya rencana induk pariwisata itu, kita akan memuat apa-apa saja yang akan kita kedepankan di Siantar, apakah sejarah, budaya,  kuliner atau sebagainya. Mungkin agak tebal perda-nya. Kemudian soal perda bangunan akan mengatur berupa  syarat, standart, kewajiban tata ruang dan berkaitan juga dengan IMB,” terangnya.

Semetara Ketua Bapemperda DPRD, Astronout Nainggolan mengatakan nantinya ranperda yang diusulkan tersebut akan dibahas secara internal sehingga bisa disimpulkan mana yang layak untuk dibahas menjadi perda. Ia sendiri mengaku semua ranperda itu sangat penting tetapi yang paling prioritas adalah yang berhubungan dengan aturan diatasnya (undang-udangan atau peraturan menteri), seperti raperda mengenai DAM Tirtauli, dimana tahun ini nomenklatur perusahaan harus berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum.

Adapun hasil pertemuan ini, kata politisi PDI Perjuangan itu, akan disampaikan kepada pimpinan dewan sehingga nanti diketahui apakah pembahasan ranperda ini ditangani lewat panitia khusus atau langsung ke Bapemperda. Pihaknya sendiri meminta kepada Pemko agar dalam minggu semua draf diserahkan kepada meraka. Astronout pun berharap kepada Pemko, dari semua ranperda yang diusulkan Pemko sudah siap untuk melaksanakannya. “Pikirkan konsekuensinya,” ucapnya.

Bapemperda sendiri akan memikirkan kemanfaatan ranperda serta efisiensinya. “Kita harus memikirkan matang. Contohnya soal ketertiban umum menyangkut banyak hal. Apakah di sana menyangkut pemasangan baliho atau spanduk. Memang saya belum tahu apa isinya karena belum diserahkan kepada kita. Tapi menurut saya ini penting sehingga tidak sembarangan, jangan sampai ada spanduk yang isinya menghasut. Makanya perlu ada ijin dari polisi. Termasuk mengatur soal berapa lama bisa terpasang. Semua harus dipikrikan,” jelasnya.

Perlu diketahui, saat ini juga DPRD sedang mengusulkan dua ranperda inisiatif, yakni Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Ranperda Cagar Budaya.  Untuk itu, Bapemperda juga akan memikirkan agar tidak ada peranturan yang tumpangtindih. Seperti Ranperda Cagar Budaya dengan Ranperda Bangunan Gedung maupun renperda mengenai pariwisata.

Ia sendiri berusaha dan berharap ke-8 ranperda ini bisa diselesaikan di tahun 2020. Secara singkat ia menyinggung soal konsekuensi dari semua aturan yang akan bahas. Perlunya anggaran dan kemampuan kerja serta konsintensi untuk melaksanakannya sehingga aturan yang ada tidak mubajir. “Seperti gedung bersejarah. Ada dana perawatan yang harus dipikirkan ke sana,” ucapnya. (Man)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *