by

Diduga Bermasalah Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Tinjau Galian C di Samosir

Samosir, Kabarnas.com – Galian C yang diduga milik JS dikunjungi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera. Kedatangan mereka ke Desa Silima Lombu Kecamatan Onanrunggu mengecek galian C bermasalah dipimpin Edward Hutapea.

Saat tiba di sana, mereka melihat bangunan jogging track yang dibangun Pemkab Samosir melalui Dinas Pariwisata dengan nomor kontrak 027/13/KTR/PPKJ/APBD-DISPAR/SAM/2017. Sumber dana proyek itu APBD Samosir 2017 senilai Rp.933.254.600.

Tak jauh dari lokasi proyek tersebut, rombongan selanjutnya ke rest area dan toilet internasional yang terletak di menara pandang Tele yang juga dilaporkan masyarakat.

Kepala Gakkum – KLHK) wilayah Sumatera Edward Hutapea membenarkan adanya sejumlah pembangunan bermasalah yang mereka sambangi pada Selasa kemarin dan pihaknya lagi

mendalami informasi dengan fakta-fakta di lapangan apakah ada peraturan yang dilanggar atau tidak. “Kita masih bekerja dan mengumpulkan data dulu dan belum kita simpulkan sampai Tim pulang dari Samosir,” katanya.

Galian C yang berada di Desa Silimalombu permasalahan lama yang diharapkan bisa diselesaikan Pemkab Samosir. Hanya saja saat mereka ke sana sebut Edward, praktek pertambangan itu tidak di difungsikan lagi. Informasi didapati bahwa pemilik galian tersebut masih  ada hubungan Keluarga dengan Bupati Samosir.

Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara dalam suratnya menyatakan bahwa kegiatan di Silimalombu adalah Illegal Mining. Bahkan Perpres 81 tahun 2014 menyebutkan Pulau Samosir adalah zona putih galian C. Terkait aturan itu, Edward mengaku belum mengetahuinya dan butuh waktu. Ia berdalih, pihaknya hanya memotret apa yang terjadi di lapangan.

Terkait Kementerian LHK yang memberi izin ke PLN merupakan pengelolaan PLN sendiri. Untuk kebutuhan penyelidikan lanjut Edward, pihaknya akan mengkonfrontir ke PLN. “Jangan-jangan sebelum ke PLN nanti ada menemukan fakta,” ungkapnya.

Begitu juga dengan izin pembuangan sampah di Hutan Lindung yg berada di desa Ronggurnihuta yang disebut Edward belum bisa disimpulkan apakah terjadi atau tidak.

Penyelesaian atas masalah tersebut, dia belum bisa memastikan waktunya. Itu tergantung kecepatan Tim mengumpulkan data dan informasi. “Kalau mau kita penyelidikan ini secepatnya,” pungkas dia. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *