by

DPRD Siantar Ungkap Tujuan Wali Kota ke KASN

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Anggota DPRD Pematangsiantar memastikan bahwa satu hari sebelum mereka berkoordinasi ke kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tepatnya tanggal 5 Agustus 2020, Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah sudah terlebih dahulu ke sana untuk mendiskusikan rencana pelantikan 6 orang pejabat.  Rencana Hefriansyah tersebut dinilai tidak tepat karena dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi atau pelantikan 6 enam bulan sebelum pemungutan suara.

Sebagaimana diketahui, DPRD Pematangsiantar pun berangkat ke KASN tidak lepas dari data yang ada di tangan mereka, yaitu surat wali kota kepada kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), yang isinya meminta Pejabat Tinggi Pratama (JPT) menyiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi. Berangkat dari itu, saat rapat paripurna LKPJ (Laporan keterangan pertanggungjawaban) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, DPR meminta wali kota agar tidak melakukan mutasi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ferri SP Sinamo menyesalkan upaya-upaya wali kota untuk melakukan pelantikan dan terpenting adalah bukan hanya soal berapa orang yang akan dilantik. “Yang jelas mau berapa pun yang mau dilantik itu sudah menyalahi karena di Kota Siantar ada Pilkada. Mau 1, mau 2, mau berapa pun itu tetap melanggar jika dilakukan pelantikan pejabat,” katanya, Sabtu (15/8).

Atas dasar itu juga, tambah Ferri Sinamo, dirinya bersama anggota DPRD lainnya, seperti wakil ketua DPRD Pematangsiantar Mangatas Silalahi, Rini Silalahi berkoordinasi juga ke KASN dan mendiskusikan kondisi di Pemko Pematangsiantar. Ferri Sinamo memastikan bahwa wali kota meminta petunjuk dari KASN untuk melakukan pejabat sebanyak 6 orang, bukan untuk 70 orang. Namun semua itu menjadi celah melantik lebih dari 6 orang sekaligus akan menimbulkan masalah.

Menurut Ferri Sinamo, hubungan antara rencana pelantikan terhadap 6 orang pejabat dengan surat yang disampaikan ke setiap OPD kurang tepat dan perlu dipertanyakan. Jika rencana pelantikan hanya untuk 6 orang, tambah Ferri Sinamo, maka idealnya wali kota tidak perlu membuat surat yang meminta pejabatnya bersiap diri mengikuti uji kompetensi.

“Maka kami mengatakan kepada KASN lebih baik di hentikan semua itu untuk pelantikan dan pergeseran pejabat di Siantar. Yang menjadi kekhwatiran kita karena ada surat edaran ke OPD agar ASN mempersiapkan diri mengikuti assesmen. Makanya yang kami katakan kepada KASN, kalau nantinya lebih dari enam siapa yang bertanggungjawab,” jelasnya.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Plt BKD) Kota Pematangsiantar, Haryanto Siddik mengakui soal adanya rencana untuk melaksanakan uji kompetensi kepada seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Demi program tersebut walikota telah menyurati semua JPT agar mempersiapkan diri.

Dijelaskan, rencana uji kompetensi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).  Pemko sendiri masih berkoordinasi dengan KASN dan uji kompetensi akan dilakukan jika mendapat persetujuan dari sana.

Kemudian, ketika sejumlah wartawan konfirmasi kepada wali kota mengenai hasil pertemuannya dengan KASN, justru menunjukkan kekesalannya  Bahkan terlihat berdebat. “Siapa yang bilang,  kalian tanya samaku.  Makanya cari informasi itu yang akurat jangan mengada-ada. Pake ini,” katanya, Selasa (11/8), sembari ia menunjuk jidatnya menggunakan jari tangan kanan.

Sembari berjalan mau masuk ke dalam mobil dari arah belakang, Hefriansyah sempat menyampaikan sejumlah kalimat. “Makanya informasinya jelas. Coba konfirmasi ke KASN. Kata Kusen itu apa, makanya kau cari pake otak,” ucapnya dengan nada seperti tidak bersahabat. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *