by

Dikonfirmasi Wartawan Soal KASN, Wali Kota Pematangsiantar Kesal

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah tidak dapat menahan kekesalannya ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan mengenai informasi tentang koordinasi yang ia lakukan ke Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam hal rencana perombakan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

Bukannya memberikan jawaban tentang informasi itu, usai rapat paripurna mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020, Hefriansyah dengan ketus menjawab wartawan. Bahkan terlihat berdebat. “Siapa yang bilang,  kalian tanya samaku.  Makanya cari informasi itu yang akurat jangan mengada-ada. Pake ini” katanya, Selasa (11/8), sembari ia menunjuk jidatnya menggunakan jari tangan kanan.

Sembari berjalan mau masuk ke dalam mobil dari arah belakang, Hefriansyah sempat menyampaikan sejumlah kalimat. “Makanya informasinya jelas. Coba konfirmasi ke KASN. Kata Kusen itu apa, makanya kau cari pake otak,” ucapnya dengan nada ketus.

Namun saat wartawan bertanya balik apa masuk kalimatnya “cari pake otak” Hefriansyah tidak memberikan jawaban, lalu menutup pintu mobilnya , kemudian berlalu meninggalkan pelataran gedung Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar.

Perlu diketahui, sebelumnya Walikota Pematangsiantar telah merencanakan pelaksanaan uji kompetensi kepada seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Demi program tersebut walikota telah menyurati semua JPT agar mempersiapkan diri. Hal ini dibenarkan Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Plt BKD) Kota Pematangsiantar, Haryanto Siddik, Senin (3/8).

Dijelaskan, rencana uji kompetensi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).  Pemko sendiri masih berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan uji kompetensi akan dilakukan jika mendapat persetujuan dari sana. Ia mengatakan, dalam ketentuan ini diharuskan agar dilakukan uji kompetensi setelah dua tahun.

“Jadi, berdasarkan PP 17 tentang manajemen ASN, dalam dua tahun sekali harus dilakukan uji kompetensi. Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian telah menyurati semua OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) untuk mempersiapkan diri. Artinya, peringatan kepada semua kepala OPD agar bekerja sesuai dengan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas,” terangnya.

Kelak hasil uji kompetensi itu, kata Siddik, bertujuan untuk mengetahui kelayakan seseorang mengemban tugas atau tanggungjawab dalam menduduki jabatan di OPD tertentu dan hasil uji kompetensi itu memungkinan akan terjadinya rotasi atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat. “Tidak menutup kemungkinan akan ditempatkan di OPD lain sesuai dengan kemampuan. Intinya ini harus terlebih dahulu kita dapat rekomendasi dari KASN,” jelasnya. (Man)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *