by

Hindari Dana CSR Salah Sasaran, DPRD Siantar Godok Ranperda TJSLP

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bapemperda DPRD) Kota Pematangsiantar menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) guna mendorong seluruh perusahaan memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara merata, tepat sasaran dan berkeadilan di Kota Pematangsiantar.

Ketua Bapemperda DPRD Pematangsiantar Astronout Nainggolan mengatakan, dengan hadirnya Ranperda TJSLP tersebut maka dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan terarah dengan baik, yang dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. “Kita meminta peranserta perusahaan di luar UMKM untuk membangun masyarakat lewat tanggung jawab sosialnya. Bantuan bisa berupa uang dan barang maupun bentuk pelatihan,” ucapnya saat dijumpai di ruang Komisi III DPRD, Senin (10/8).

Ia berkeyakinan, kelak dana CSR dari masing-masing perusahaan tidak asal disalurkan tanpa proyeksi yang benar. Sebab, sebelum penyaluran dana CSR terjadi, harus diawali dari diskusi forum dengan Pemko Pematangsiantar. Dalam hal ini walikota fungsinya sebagai pembina. Sementara yang terlibat dalam forum tersebut terdiri dari unsur pemerintah, dewan, masyarakat dan pengusaha.

“Tujuan Perda ini juga akan membuat tanggungjawab sosial yang adil dan merata. Sebab ada wilayah terntu yang tidak memiliki perusahaan. Di sini Pemko bisa mengarahkan CSR, sehingga tercapailah pemerataan. Artinya tidak hanya daerah yang ada di sekitaran perusahaan yang mendapat dampak sosial,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Ranperda yang dimaksud telah dikonsultasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta ke daerah lain yang telah menerapkan Perda yang sama, yaitu Kabupaten Toba. “Saat ini masih dalam proses pembentukan yang dimulai dari naska akademik. Tetapi di tahun 2020 akan kita tuntaskan,” terangnya sembari menambahkan bahwa kehadiran Perda TJSLP ini terbilang terlambat jika dibandingkan dengan berbagai daerah lainnya.

“Setelah selesai naska akadamik akan kita lakukan uji publik dengan mengundang pihak perusaahaaan, seperti Bank dan STTC. Semua perusahaan wajib memberikan konstribusi dan melaporkan rencana kerja tahunan kepada Pemko melalui Forum tadi, sehingga program pembangunan dari dana CSR berjalan baik,” tutupnya. (Man)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *