by

Mutasi Pejabat Saat Pilkada, Ferri Sinamo: Walikota Menonjolkan Kepentingan Pribadi

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Adanya rencana Walikota Pematangsiantar Hefriansyah untuk melakukan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) maupun rotasi dan mutasi jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di akhir masa tugasnya sangat disesalkan anggota DPRD, dan ini dinilai hal tidak lazim jika menilik ke belakang.

Ferri SP Sinamo selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan, jika kelak ada rotasi dan mutasi pejabat, dianggapnya sebagai tindakan gegabah dan menonjolkan kepetingan pribadi semata, bukan kepada kepetingan publik.

“Kenapa jauh hari tidak dilakukan mutasi atau rotasi. Dulu, bertahun-tahun kenapa beliau membiarkan banyak OPD dipimpin Pelaksana Tugas (Plt). Dari dulu itu sudah kita minta supaya jangan lagi ada Plt di Kota Siantar, tetapi tidak diindahkan. Kok sekarang ujuk-ujuk ada rencana mau lelang jabatan, ada apa?” kata Ferri Sinamo, Sabtu (8/8).

Melihat kebijakan pemerintahannya dulu dengan sekarang mau berencana melakukan mutasi, tambah Ferri Sinamo, jelas memunculkan tanda tanya. “Dan hasil analisa kita, walikota menonjolkan kepentingan pribadi. Bukan kepentingan publik atau masyarakat. Soal apa kepetingan pribadinya, biarlah publik yang menjabarkannya,” katanya kembali.

Alasan kuat bagi Ferri Sinamo mengaitkan rencana lelang jabatan sarat dengan kepetingan pribadi, mengingat sekarang ini sudah tahap Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Menurutnya, rencana itu tidak etis jika dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ia pun berpesan agar walikota lebih bangsawan dengan patuh terhadap peraturan.

“Dalam undang-undang dijelaskan bahwa enam bulan sebelum Pilkada dan enam bulan setelah pemungutan suara tidak diperbolehkan melakukan pelantikan atau mutasi walau dia (walikota) tidak maju (mencalonkan kepada daerah). Kita harus menciptakan kekondisifan di Kota Pematangsiantar karena menjelang Pilkada ini,”ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Plt BKD) Kota Pematangsiantar, Haryanto Siddik mengakui soal adanya rencana untuk melaksanakan uji kompetensi kepada seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Demi program tersebut walikota telah menyurati semua JPT agar mempersiapkan diri.

Dijelaskan, rencana uji kompetensi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).  Pemko sendiri masih berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan uji kompetensi akan dilakukan jika mendapat persetujuan dari sana. Ia mengatakan, dalam ketentuan ini diharuskan agar dilakukan uji kompetensi setelah dua tahun.

“Jadi, berdasarkan PP 17 tentang manajemen ASN, dalam dua tahun sekali harus dilakukan uji kompetensi. Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian telah menyurati semua OPD untuk mempersiapkan diri. Artinya, peringatan kepada semua kepala OPD agar bekerja sesuai dengan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas,” terangnya.

Kelak hasil uji kompetensi itu, kata Siddik, bertujuan untuk mengetahui kelayakan seseorang mengemban tugas atau tanggungjawab dalam menduduki jabatan di OPD tertentu dan hasil uji kompetensi itu memungkinan akan terjadinya rotasi atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat. “Tidak menutup kemungkinan akan ditempatkan di OPD lain sesuai dengan kemampuan. Intinya ini harus terlebih dahulu kita dapat rekomendasi dari KASN,” jelasnya. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *