by

Belajar Jarak Jauh Resikonya Stres dan Putus Sekolah

Jakarta, Kabarnas.com – Tingginya resiko bagi anak didik mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar tatap muka. Pertama, resiko putus sekolah dan ke dua stress. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Jumat (7/8) dalam siaran langsung you tube Mendikbud.

Ia mengatakan, satu poin yang sangat penting untuk dimengerti, bahwa dari semua riset yang telah dilakukan, efek belajar jarak jauh secara berkepanjangan sangat negative bagi siswa dan permanen. “Ada tiga dampak permanen, satu ancaman putus sekolah. Ada berbagai anak terpaksa bekerja karena belajar tidak optimal. Kemudian, persepsi orangtua juga berubah mengenai peranan sekolah dalam proses belajar yang tidak optimal,” terangnya.

Masalah lain soal pencapaian belajar, karena ini turut menimbulkan kesenjangan kualitas antara yang mempunyai akses kepada teknologi dengan yang tidak punya akses. Ke tiga, besarnya kemungkinan resiko stress bagi anak didik karena berada di dalam rumah cukup lama. “Jadi, dampak sikologis, dampak masa depan untuk melakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh) berkepanjangan ini riil,” ucapnya.

“Itulah alasan dari SKB 4 Menteri itu. Ada prinsip kebijakan di masa pandemik Covid-19. Pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat prioritas utama dalam menetapkan pembelajaran. Ke dua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologi juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pemdidikan selama masa pandemik Covid-19,” kata Mendikbud.

Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengatakan, belajar tatap muka sudahdiizinkan bagai daerah yang berstatus zona hijau, tidak ada status baru, angka kematian selama satu bulan nol dan angka sembuhnya telah mencapai 100% dan ini sudah dimulai. Namun pemerintah sadar masih ada daerah yang berada di zona hijau mau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tidak boleh dilupakan adalah tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.

Untuk itu, kata Doni Monardo, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan juga kepada pengelola sekolah, yaitu para guru yang mana nanti dibimbing oleh kepala dinas pendidikan dan kebudaan yang ada di daerah. Tidak lepas juga partisipasi dari orangtua sehingga resiko diperhitungkan dan seminimal mungkin dihindari. “Sehingga setiap sekolah yang memulai diawali dengan pra kondisi dan dilakukan simulasi-simulasi, termasuk kebutuhan, alat pendukung untuk mengurangi resiko,” katanya. (Man)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *