by

Belajar Tatap Muka Resmi Diizinkan Pemerintah

Jakarta, Kabarnas.com – Berangkat dari berbagai pertimbangan dan masukan yang disampaikan berbagai lembaga, pemerintah memutuskan untuk membuka proses belajar mengajar secara tatap muka. Kebijakan ini diambil lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yang bertujuan untuk memastikan hak belajar siswa terpenuhi dan ini beranjak dari sejumlah kendala yang sudah terjadi selama pandemik Covid-19, diantaranya kesulitan guru dalam mengelolah pembelajaran jarak jauh, dan juga tidak semua orangtua dapat melakukan pendampingan secara sempurna pada anak-anak untuk belajar di rumah serta anak didik mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dalam untuk belajar.

Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengatakan, belajar tatap muka diizinkan bagai daerah yang berstatus zona hijau, tidak ada status baru, angka kematian selama satu bulan nol dan angka sembuhnya telah mencapai 100% dan ini sudah dimulai. Namun pemerintah sadar masih ada daerah yang berada di zona hijau mau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tidak boleh dilupakan adalah tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.

Untuk itu, kata Doni Monardo, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan juga kepada pengelola sekolah, yaitu para guru yang mana nanti dibimbing oleh kepala dinas pendidikan dan kebudaan yang ada di daerah. Tidak lepas juga partisipasi dari orangtua sehingga resiko diperhitungkan dan seminimal mungkin dihindari. “Sehingga setiap sekolah yang memulai diawali dengan pra kondisi dan dilakukan simulasi-simulasi, termasuk kebutuhan, alat pendukung untuk mengurangi resiko,” katanya dalam temu pers, Jumat (7/8).

Disampaikan juga bahwa sejauh ini ada 163 daerah di zona kuning telah bisa melakukan belajar tatap muka. Namun kebijakan itu dikembalikan kepada masing-masing kepala daerah. “Karena para pejabat itulah yang paling tahu situasi di daerah masing-masing,” katanya dengan menambahkan bahwa di luar daerah yang ada diatas, sudah ada yang mencoba belajar tatap muka, tetapi prosesnya tidak mudah juga.

“Ada sekelompok orangtua murid juga belum mengijinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka, walaupun sebagian dari orangtua murid mengharapkan, kegiatan belajar tatap muka ini bisa berlangsung dengan baik,” terangnya.

Sekali lagi, Doni Monardo menekankan agar pemerintah daerah yang akan mengambil kebijakan untuk mengadakan belajar tatap muka, terlebih dahulu mengadakan sosialisasi, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari tokoh agama, budayawan maupun tokoh-tokoh masyarakat formal maupun non formal lainnya.

“Selama wabah ini masih ada dan badan-badan dunia belum mencabut status darurat kesehatan tentang Covid maka seluruh resikonya pasti ada. Dan tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan kita semua. Memilih mengikuti pelajaran dengan metode firtual juga punya masalah, memulai kegiatan dengan metode tatap muka juga punya masalah. Dari dua masalah ini harus kita cari solusi yang terbaik sehingga anak-anak kita harus aman dalam mengikuti kegiatan,” ucapnya. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *