by

Presiden Tak Banding, Evi Novida Ginting ‘Aktif’ Jadi Komisioner KPU

Jakarta, Kabarnas.com – Evi Novida Ginting Malik bakal kembali lagi aktif menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah menang dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Hal ini diperkuat dengan sikap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang tidak melakukan banding terhadap putusan PTUN tersebut.

Jokowi pun berjanji akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mencabut Keppres Keppres Jokowi Nomor 34/P Tahun 2020 mengenai pemecatan Evi Novida Ginting Malik sebagai KPU yang sebelumnya dikeluarkan. Melalui  Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono, Jokowi mempunyai alasan kuat untuk tidak melakukan banding. Pertama, Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN.

Pertimbangan ke dua, Presiden berkeyakinan bahwa  PTUN sudah memeriksa substansi perkara, termasuk putusan DKPP terhadap Evi. Mengenai dua alasan itu, Presiden menjelaskan subtansi dari Keppres, sifatnya administratif, hanya memformalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).”Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN,” kata Dini, Jumat (7/8).

Menanggapi keputusan Presiden itu, Evi Novida Ginting Manik bersyukur dan berharap Presiden segera menyelesaikan langkah adminstrasi yang diperlukan, sehingga dirinya dapat diaktifkan kembali sebagai Komisioner KPU RI.  “Harapan saya dengan Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti dengan pengaktifan kembali setelah administrasi dipenuhi,” ujar Evi.

Perkara ini bermula ketika pertengahan Maret 2020 lalu DKPP melalui Putusan Nomor 317/2019 memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU. Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota legislatif Partai Gerindra bernama Hendri Makaluasc. Menindaklanjuti Putuaan DKPP, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020.

Evi lalu menggugat Keppres yang diterbitkan Jokowi. PTUN pun mengabulkan seluruh gugatan Evi. PTUN menyatakan Surat Keputusan Presiden terkait pemecatan Evi batal. Kemudian, PTUN memerintahkan agar Surat Keputusan Presiden tersebut dicabut. Serta, memerintahkan Presiden merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi sebagai Komisioner KPU. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *