by

Diujung Jabatan, Walikota Gelar Uji Kompetensi dan Mutasi

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Kota Pematangsiantar, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah berencana untuk melaksanakan uji kompetensi kepada seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Demi program tersebut walikota telah menyurati semua JPT agar mempersiapkan diri. Hal ini dibenarkan Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Plt BKD) Kota Pematangsiantar, Haryanto Siddik, Senin (3/8).

Dijelaskan, rencana uji kompetensi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).  Pemko sendiri masih berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan uji kompetensi akan dilakukan jika mendapat persetujuan dari sana. Ia mengatakan, dalam ketentuan ini diharuskan agar dilakukan uji kompetensi setelah dua tahun.

“Jadi, berdasarkan PP 17 tentang manajemen ASN, dalam dua tahun sekali harus dilakukan uji kompetensi. Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian telah menyurati semua OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) untuk mempersiapkan diri. Artinya, peringatan kepada semua kepala OPD agar bekerja sesuai dengan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas,” terangnya.

Kelak hasil uji kompetensi itu, kata Siddik, bertujuan untuk mengetahui kelayakan seseorang mengemban tugas atau tanggungjawab dalam menduduki jabatan di OPD tertentu dan hasil uji kompetensi itu memungkinan akan terjadinya rotasi atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat. “Tidak menutup kemungkinan akan ditempatkan di OPD lain sesuai dengan kemampuan. Intinya ini harus terlebih dahulu kita dapat rekomendasi dari KASN,” jelasnya.

Ketika ditanyakan apakah rotasi atau mutasi tidak bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimana ada larangan untuk menggeser posisi pejabat enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada, Siddik enggan menanggapinya dengan gambling.

“Makanya kita tetap konsultasikan kepada KASN dan itu artinya sebagai warning dulu bahwa akan dilaksanakan, dan setiap kepala OPD melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya dan integritas. Artinya supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan di tiap-tiap OPD yang berakibat negative kepada OPD itu sendiri maupun kepada pemerintahan walikota,” ucapnya dengan menekankan bahwa rencana ini masih akan disampaikan ke KASN. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *