by

Masuki Ranah Politik Pj Sekda Siantar Disarankan Balik ke Medan

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Keberadaan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemerintah Kota Pematangsiantar, Basarin Tanjung yang ditugaskan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dinilai telah terlarut  melaksanakan tugasnya dengan salah. Selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Basarin Tanjugn justru tidak memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pematangsiantar, Ferry SP Sinamo mengatakan, sangat menyesalkan pengangkatan Eselon III menjadi Plt Asisten I Pemko Pematangsiantar, Titonica Zendrato. Menurut Ferry Sinamo, ini hal tidak etis karena ketika Eselon III mengkoordir Eselon II tentu akan memunculkan ketidakharmonisan dalam roda pemerintahan.

Kemudian  mengenai kepatuhan terhadap peraturan yang ada, yakni dalam hal menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengembalikan pejabat sebelumnya, Budi Utari menjadi Sekda. Ferri Sinamo mengingatkan bahwa kedatangan Basarin Tanjung bagaimana dalam waktu tiga bulan ada pejabat sekda yang definitive. “Tugas dia (Basarin Tanjung) bagaimana membuat lelang sekda di Siantar ini biar cepat definitif. Itulah SK-nya dari gubernur. Makanya kita minta agar Putusan PTUN itu saja dilanjutkan. Kalau di masanya Pj Sekda tidak ada sekda definitive, terus untuk apa dia di sini” katanya, Senin (3/8).

Idealnya, kata mantan Komisaris BUMN tersebut,  tidak perlu lagi ada lelang sekda di Pemko Pematangsiantar karena sudah ada putusan PTUN, dalam hal ini Basarin Tanjung semestinya tinggal melaporkan situasi di Pemko Pematangsiantar kepada Gubsu. “Dia tinggal melapor dan meminta ke gubernur. Ini SK kan. Tinggal itu saja. Selesai. Baru sekda yang definitiflah yang mengatur semuanya. Melihat surat putusan PTUN, sudah tidak ada lagi masalah,” ucapnya.

Dalam persoalan lain, Basarin Tanjung juga mendapat sorotan miring dari anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, dimana Pemko Pematangsiantar berencana melaksanakan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Menariknya, belakangan terungkap bahwa Basarin Tanjung justru melakukan lobi-lobi kepada KASN. Hal ini dinilai bagian dari ketidakpatuhan terhadap  PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimana walikota tidak diperkenankan untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat 6 bulan sebelum dan sesudah masa jabatan selesai.

“Kita tahu tujuan uji kompetensi itu mau kemana. Terus, kenapa sekda mau mengerjakan yang salah atas perintah dia (walikota). Kenapa? Sampai-sampai sekda membuat lobi-lobi kepada KASN agar bisa dilakukan lelang jabatan di Pemko Pematangsiantar. Apakah Pj Sekda itu tidak  tahu aturan perundang-undangan. Padahal jabatan dia di Pemerintahan Provinsi menjabat sebagai Biro Otda. Paham hukum dan secara tidak langsung dari sisi regulasi merupakan pembina walikota. Di sini kok bisa melanggar aturan,” tegasnya.

Sebagai pembuat kebijakan publik, seharusnya pemerintah, mulai walikota, sekda dan pejabat lainnya lebih mengutamakan kepatuhan kepada peraturan. “Bukan soal suka atau tidak suka. Seharusnya itu yang disadarkan sekda ke walikota. Dalam hal ini sekda kita lihat sudah berpolitik. Kemudian, kalau dia tidak bisa membuat kekondisipan yang baik di kota ini, bagusan dia balik ke Medan. Jangan di Siantar ini. Dia ditugaskan di Siantar bukan untuk membuat kegaduhan,” terangnya.

Dengan melihat kinerja Pj Sekda, Ferri Sinamo mengaskan bahwa Basarin Tanjung sudah mulai masuk ke ranah politik.  Ia mengingatkan agar segera sadar diri sehingga jangan sampai jabatannya di provinsi menjadi korban. “Alasan pertama, tidak akan mungkin ditekan walikota berkas Plt Asisten I itu kalau Pj Sekda tidak mengajukannya. Makanya kita bilang, bahwa Pj Sekda ditempatkan gubernur di Siantar ini untuk membuat sejuk. Bukan untuk membuat gaduh seperti ini. Seharusnya ketika ada yang salah, Pj Sekda mengingatkan walikota. Mestinya Basarin tidak perlu berlama-lama di sini,” tutupnya.

Sebelumnya, lewat rapat paripurna DPRD Kota Pematangsiantar tanggal 28 Juli 2020, sesuai rekomendasi dewan, Pemko Pematangsiantar diminta agar tidak melaksanakan lelang jabatan di tahun ini mengingat masih banyaknya rekomendasi KASN yang belum dilaksanakan Pemko.

Terkait pandangan itu, Pj Sekda Pemko Pematangsiantar Basarin Tanjung ketika dikonformasi belum memberikan jawaban dengan alasan masih sedang melaksanakan rapat kerja. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *