by

Cegah Kerugian Besar DPRD Mendesak Pemko Membubarkan PD-PAUS

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Akibat kerugian besar yang terus terjadi di Perusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha Daerah (PD-PAUS) Kota Pematangsiantar, DPRD mendorong dan mendesak agar Pemerintah Kota (Pemko) segera mungkin membubarkan perusahaan tersebut. Harapan itu dituangkan DPRD melalui Rapat Paripurnan LKPJ Tahun Anggaran 2019.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Ferri SP Sinamo menegaskan idealnya PD-PAUS harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembangunan. “Ketika ini menjadi beban APBD, tentu itu membebani uang rakyat. Sementara harapkan dari semua kita, PD-PAUS membantu pertumbuhan ekonomi rakyat, tetapi kenyataanya justru membebani rakyat,” ucapnya, Sabtu (1/8).

Melihat kenyataan yang terjadi selama PD-PAUS didirikan dari tahun 2014 silam, menjadi alasan kuat bagi DPRD Kota Peamtangsiantar merekomendasikan suapaya itu dibubarkan. “Yang namanya perusahaan daerah yang dilahirkan pemerintah harus memiliki kontrisbusi kepada masyarakat melalui PAD. Itu yang kita harapkan,” katanya lebih tegas.

Namun, tambah politisi PDI Perjuangan tersebut, sebelum dibubarkan DPRD khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemko Pematangsiantar melakukan audit secara teliti dan transparan. “Penutupan perusahaan harus diaudit dulu. Harus dipertanggungjawabkan dulu dana APBD yang sudah masuk selama ini. Menurut hitungan BPK, PD-PAUS sudah merugikan keuangan Negara sekitar Rp 30 miliar. Artinya, siapa yang bertanggungjawab dengan semua itu?,” jelasnya.

Ia berjanji, fraksi PDI Perjuangan secara khusus akan memberikan perhatian terhadap perkembangan PD-PAUS. Salah satu yang kelak ditekankan kepada Walikota Pematangsiantar adalah pelaksanaan audit dan tim yang mengaudit harus independen. Jika di luar itu, tentu renta sekali dengan ketidaktransparanan. Kalau hanya mengandalkan audit pemerintah, contohnya Inspektorat, jelas masyarakat tidak akan percaya karena Inspektoran sendiri adalah bagian dari walikota.

“Jangan tiba-tiba- ditutup tanpa ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan angggaran selama ini. Dan harus diaudit dan yang melakukan audit harus independe. Mengapa rugi dan siapa yang membuat rugi, harus dipertanggungjawabkan dong,  Jangan-jangan ada orang yang mengambil keuntungan pribadi. Kalau tidak ada diuadit, ya enak kali. Semua orang yang diduga melakukan perlawanan hukum bebas begitu saja?” ucapnya.

Perlu diketahui, setelah dilantik 11 Juni 2019 yang lalu, tiga Dewan Pengawas PD-PAUS memilih mundur. Ketiganya adalah Herri Okstarizali, Asrul Sani dan Kaliaman Sitio. Mereka beralasan bahwa PD-PAUS terus merugi. Hal ini dibenarkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota pematangsiantar, Zainal Siahaan saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (30/7).

Melihat keuangan PD-PAUS yang tidak baik, tambah Zainal, sangat berpeluang untuk dibubarkan, apalagi hasil audit BPK, ditemukan ada kerugian sekitar Rp 30 miliar. “Sekarang ini PD-PAUS sedang dievaluasi dalam hal kinerja, pencapaian, keuangan dan lainnya. Inspektoran pun sudah melakukan audit. Kita kan belum dapat hasil audit, boleh jadi nanti mengarah ke sana (membubarkannya). Apalagi kalau melihat dari laporan dan alasan-alasan dari Dewan Pengawas yang mengundurkan diri itu, karena merugi terus,” terangnya. (Man)

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *