by

Terkesan Dipaksakan, Pengcab Taekwondo Simalungun Minta Musorkab KONI Ditunda

Simalungun, Kabarnas.com – Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (Musorkab Koni) Simalungun yang dijadwalkan digelar hari ini, Rabu (29/7), mendapat penolakan dari pengurus cabang olahraga Taekwondo. Mereka meminta Ketua KONI Provinsi Sumatera Utara menunda dan membatalkan kegiatan tersebut.

Elkananda Shah selaku ketua Taekwondo Kabupaten Simalungun, mengatakan bahwa pelaksanaan Musorkab tersebut terkesan dipaksanakan karena melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KONI. Menurutnya, sebagai organisasi olahraga besar, seharusnya KONI mengikuti semua peraturan sesuai AD/ART KONI yang berlaku. “Jika terbukti adanya pelanggaran, sangat berpotensi akan dibawakan ke ranah hukum,” kata Nanda.

Dirinya pun meminta kepada seluruh pengurus cabang agar satu suara mendesak penundaan serta pembatalan kegiatan Musorkab tersebut. “Sekali lagi saya meminta kepada seluruh pengurus cabang Kabupaten Simalungun untuk mendesak penundaan atas kegiatan tersebut karena terkesan gegabah dan rawan pelanggaran,” ucapnya.

Senada diutarakan Sabar Sirait selaku wakil sekretaris pengurus cabang Taekwondo Simalungun. Ia menegaskan, melihat kegiatan itu sarat dengan pelanggaran AD/ART KONI, maka pihaknya akan laporkan hal ini ke penegak hukum. ” Dan kita gugat ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI),” ucap Sabar.

Menurutnya, beberapa peraturan yang dilanggar oleh panitia pelaksana Musorkab tersebut, merujuk ke pasal 35 ayat 3 butir a2 bahwa setiap anggota berhak mengirimkan 3 orang utusan untuk Musorkab atau Musorkot. Kemudian, pasal 35 ayat 3 butir b1 tentang tempat dan pemberitahuan yang harusnya diberitahukan kesetiap anggota sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelum Musorkab itu di selenggarakan.

Dalam pasal 35 ayat 3 butir b2 tentang bahan-bahan tertulis yang akan di bahas dan di putuskan di Musorkab wajib di kirimkan kepada setiap peserta Musorkab sekurang-kurangnya 7 hari kalender sebelum Musorkab diselenggarakan. Semua ketentuan diatas, kata Sabar, tidak dilaksanakan panitia.

Alasan lain penolakan ini, kata Sabar, tidak lepas dari sebaran Covid-19 di Simalungun, sejauh ini masih masuk zona merah. “Satu orang pun sangat berpotensi untuk menjadi penyebar virus corona Simalungun masih berstatus zona merah maka akan sangat berbahaya jika itu dilaksanakan,” tutup Sabar. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *