by

KPK Kembali Menahan Dua Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Korupsi

Medan, Kabarnas.com – KPK kembali menahan dua orang mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2014  dan 2014-2019. Dua tersangka itu adalah Ahmad Hosein Hutagalung yang ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan Mulyani ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih 3. Dua tersangka ini ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020. Sebelum dilakukan penahanan, KPK memastikan keduanya telah mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Karyoto selaku Deputi Penindakan KPK, mengatakan bahwa dua tersangka ini bagian dari pengembangan penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi memberi / menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan / atau 2014-2019. 2. “Dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap 11 orang pada tanggal 22 Juli 2020,” kata Karyoto dalam jumpa pers.

Dijelaskan, seyogiahnya ada tiga orang yang akan ditahan. Satu nama lagi yaitu Nurhasanah. Kendala penahan, kata Kartoto, karena hasil rapid test dari yang  bersangkutan reaktif sehingga KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan status tersangka kepada 14 anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 pada 30 Januari 2020 karena dugaan korupsi. Pertama, diduga menerima hadiah atau janji berupa uangdengan nilai beragam antara Rp377.500.000  sampai dengan Rp 777.500.000 dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Nugroho terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemeprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai 2014.

Kedua, terkait persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, mengenai pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi di tahun 2015.

Seluruh anggota DPRDProvinsi Sumut masa itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 8.

“Penetapan 14 anggota DPRD Provinsi Sumut ini merupakan tahap keempat. Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019. Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara. Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi dan telah dilakukan penyitaan uang pengembalian dari para tersangka dan saksi senilai total Rp3.732.500.000,” tutupnya. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *