by

Terpidana Korupsi Mantan Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba Masih Berstatus PNS

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Plt BKD) Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Heryanto Siddik memastikan, sejak mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Adiaksa Purba telah menjalani vonis hukuman penjara dari yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, atas perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) November 2019 yang lalu, masih menerima gaji hingga sekarang ini. Sementara Adiaksa Purba sudah bebas dan beraktivitas.

Menurut Heryanto Siddik, pihaknya belum bisa mengambil langkah tentang status Adiaksa Purba, apakah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tidak. Pasalnya, hingga sekarang ini Pemko Pematangsiantar belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Medan. Pastinya, kata Heryanto Siddik, Adiaksa Purba masih menerima 50 persen dari gaji pokoknya.

“Gaji yang terimanya sebesar 50 persen, sesuai dengan golongannya yaitu golongan IV. Beliau masih diberhentikan sementara sambil kita menunggu salinan pengadilan. Dan apakah sudah incracht atau belum, juga belum kita ketahui,” katanya, Sabtu (25/7).

Sesuai ketentuan, ujar Siddik, BKD Pematangsiantar perlu memegang salinan putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum terap, atau sudah tidak ada upaya hukum lain dari ASN yang berstatus tersangka. “Kalau beliau mengajukan banding, mungkin salinan putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap,” kata Siddik.

Untuk diketahui, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan telah menjatuhkan hukuman pidana atas pekara tindak pidana korupsi terhadap Adiaksa Purba dan sekertarisnya saat itu Erni Zendrato, dengan masing-masing 1 tahun penjara. Vonis itu dibacakan hakim tanggal 27 Februari 2020 lalu. Keduanya juga disanksi denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Majelis hakim menyatakan keduanya melanggar ketentua Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana.

Adapun kasus yang menimpah Adiaksa Purba bersama bendaharanya, Erni Zendrato berawal dari operasi OTT yang dilakukan Unit Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut, Kamis, (11/6/2019) lalu. Sebanyak 16 orang pegawai dibawa ke Polda Sumut menggunakan bus Paradep Taksi. Kantor BPKD pun digeladah, bahkan polisi sempat memasang garis police kurun waktu satu minggu, dan akhirnya menetapkan Adiaksa bersama Erni Zendrato sebagai tersangka kasus pemotongan insentif pekerja pemungut pajak. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *