by

Empat ASN Tersandung Dugaan Korupsi Kepemimpinan Hefriansyah Dipertanyakan

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Pemerintahan Kota Pematangsiantar di tangan Hefriansyah mendapat sorotan miring. Sejak memimpin kota ini mulai tahun 2017, sebanyak 2 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dipenjara, yaitu mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Adiaksya Pubar dengan bendaharanya, Erni Zendrato setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan Polda Sumut. Kabar terakhir ini, dua orang juga ditahan Kejaksaan Negari (Kejari) karena dugaan korupsi sebesar Rp 450 juta.

Dugaan korupsi yang berasal dari anggara pengadaan internet di proyek Smart City tahun anggaran 2017 itu disangkakan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo), Posma Sitorus dan Acai Tagor Sijabat, yang saat itu bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terkait itu, Direktur Forum Transfaransi Anggaran, Oktavianus Rumahorbo mengatakan, bahwa persoalan ini terjadi tidak lepas dari buruknya gaya kepemimpinan Walikota. Pertama, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja jajarannya. Kedua, dugaan bahwa pejabat ‘dipaksa’ menyediakan ‘setoran’ rutin. Dua pandangan ini wajar muncul melihat persoalan yang terjadi.

“Pertama, sejak menjadi pemimpin di kota ini, kita lihat tidak ada programnya Hefriansyah yang jelas. Bahkan untuk melaksanakan program yang sudah di perdakan sesuai dengan APBD pun, ia tidak punya kapasitas sama sekali. Padahal hanya tinggal menjalankan. Yang kita lihat, ada beberapa program justru terkendala, gagal. Seperti Tugu Sangnauwaluh. Program saja tidak terlaksana dengan baik, apalagi pengawasan secara umum?” jelasnya.

Menurutnya, rendahnya kemampuan seorang pemimpin melakukan pengawasan dan kurangnya gagasan dan ide, rentan sekali membuat bawahannya bekerja hanya berdasarkan inisiatif sendiri. “Andaipun tidak punya gagasan, tetapi jika bisa mengikuti alur yang sudah diprogramkan di APBD, tidak akan terjadi persoalan-persoalan di atas. Bisa saja, ketika ada anak buahnya memberi laporan, dia hanya manggut-manggut saja. Artinya, jika dia (Hefriansyah) paham apa itu program tentu dia bisa menegor anak buahnya jika terjadi penyimpangan,” terangnya.

Kedua, dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi dan juga dalam persidangan kasus OTT yang menyeret nama Adiaksa Purba bersama Erni Zendrato, terungkap nama Hefriansyah dan turut diperiksa sekaligus sebagai saksi dalam persidangan. “Tentu ini menarik asumsi miring dari public. Ada apa dengan Hefriansyah? Jangan-jangan Hefriansyah melakukan tekanan kepada jajarannnya untuk menyetorkan uang. Saya rasa sah-sah saja masyarakat bersumsi miring melihat perjalanan pemerintahan dan adanya empat orang berurusan dengan penegak hukum,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Oktavianus juga menyinggug tentang sikap Hefriansyah yang tidak mau tahu terhadap pejabat yang bermasalah. Sebenarnya, kata Oktavianus, seorang pemimpin, terutama pemimpin yang punya otoritas mengangkat dan menghentikan pejabat, harus turut bertanggungjawab ketika anak buahnya melakukan kesalahan. Sebaliknya, jika kinerja bawahan bagus, Walikota pasti yang disanjung.

“Maka ketika anak buah salah, seorang pemimpin yang bertanggung jawab, harus berani tampil mempertanggungjawabkan kesalahan anak buah. Namun, sangat jarang pemimpin sekarang yang berani pasang badan membela anak buah, pemimpin sekarang cenderung cuci tangan, walau kesalahan anak buah cenderung karena tekanan pimpinan, hadehh, itulah pemimpin saat ini,” tutupnya. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *