by

Walikota Berkoordinasi ke Kejari Pasca Kadis Kominfo Ditahan

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Heryanto Siddik melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar terkait dengan penahanan Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika (Kadis Kominfo), Posma Sitorus dan mantan sekretarisnya, Acai Tagor Sijabat, yang dilakukan Kejari, Rabu (22/7) semalam.

Siddik mengatakan, sampai saat ini Pemko Pematangsiantar belum menerima surat penahanan dari Kejari sehingga BKD sendiri belum bisa mengambil sikap untuk pengambialihan tanggungjawab kerja kedua di Diskominfo. Namun hasil koordinasi tadi, kata Siddik, pihak Kejari berjanji akan mengeluarkan surat segera mungkin ke Pemerinta Kota (Pemko).

Jika surat resmi penahanan telah diterima BKD, langkah yang dilakukan kedepannya adalah memberhentikan dua tersangka tersebut dari jabatannya. “Kita masih menunggu surat resmi penahanannya. Menurut peraturan BKN No 3 Tahun 2020, kita harus ada salinan resmi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini kejaksaan, baru bisa ditindak untuk diberhentikan dari jabatan sementara,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).

Sebagaimana diketahui, Posma Sitorus bersama Acai Tagor Sijabat sempat ditetap sebagai tersangka di tahun 2019 lalu, dan akhirnya ditahan Kejari Pematangsiantar karena diduga melakukan korupsi sebesar Rp 450 juta sebagaimana penghitungan yang dilakukan BPKP.

Korupsi ini terjadi saat mengerjakan bandwidth atau pengadaan internet yang anggarannya mencapai Rp 726 juta dari proyek Smart City di tahun 2017. Saat itu Posma Sitorus mengembang jabatan Kadis Kominfo, sementara Acai Tagor Sijabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

“Posma Sitorus dan Acai Sijabat, kasusnya terkait pengadaan internet di tahun 2017. Kerugian negara sebesar Rp 450 juta. Itu berdasarkan perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Kepala Kejari, Herrus Hubatarat didampingi Kasi Pidsus Dostom Hutabarat.

Kepala Kejari menjelaskan, dugaan kerugian negera diperkirakan terjadi karena kelebihan pembayaran kepada rekanan yaitu PT Tensi bekerjasam dengan Sinar Kasindo. “Dari pagu Rp 726 itu ada kelebihan bayar di bulan November. Harusnya dikotrak selama dua bulan dan ternyata yang bisa dipergunakan hanya di bulan Desember saja. Sementara di bulan November sudah dibayarkan. Akibat tidak bisa dipergunakan,” ucapnya.

Keduanya telah disangkakan dengan pasal 2 juto 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dalam kasus inipun, Kepala Kejari Pematangsiantar masih memungkinkan ada tersangka baru jika dalam persidangan ada bukti-bukti baru.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemko Pematangsiantar, Herry Okta mengatakan, bahwa secara tupoksi bagian hukum tidak mempunyai kewenangan pendampingan secara  pidana kepada kedua ASN itu, kecuali diawal pemeriksaan.

“Apabila seseorang telah dinyatakan tersangka oleh penyidik maka berhak mendapatkan bantuan hukum lebih dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 54 KUHAP,” ucapnya singkat. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *