by

Komisi II DPRD Siantar Minta BPKD Bekerja Jujur dan Profesional Guna Menghindari Kebocaran PAD

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar meminta jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD) Kota Pematangsiantar untuk bekerja secara transparan dan prefosional guna menekan angka kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak. Pernyataan itu tidak lepas atas banyaknya target pajak selama ini belum tercapai secara maksimal, Rabu (22/7).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dengan BPKD, yang dipimpin Rini Silalahi tersebut, dibeberkan beberapa hal penanganan pajak yang belum tersentuh dengan baik. Salah satunya adalah penginapan, mulai dari hotel, losmen maupu kos-kosan. Berdasarkan data BPKD, jumlah seluruhnya hanya 71. “Saya lihat data kos-kosan di Marihat tidak ada masuk di sini? Tolong penjelasannya,” kata salah satu anggota Komisi II DPRD, Alex Panjaintan.

Menanggapi itu, Plt BPKD Pemko Pematangsiantar Masni, mengatakan bahwa pajak kos-kosan dapat dikenakan jika memiliki kamar minimal 10. Adapun data-data belum tercatatkan, menurut Masni, dipengaruhi kurangnya kejujuran pengusahan Kos-kosan. “Ada juga yang melaporkan sendiri,” kata Masni tanpa menjelaskan bagaimana system kerja mereka untuk melakukan pendataan kos-kosan di kota ini.

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPRD menyesalkan tindakan Pemko yang lambat merespon berbagai pandangan mereka. Contohnya, pemasangan masa berlaku setiap reklamen dan pengalihan asset yang sudah puluhan tahun dikelolah PT STTC, seperti jembatan yang melintang diatas Jalan Sutomo dan Merdeka, tepatnya di Pasar Horas. Termasuk sejumlah halte. Di mata dewan, hal-hal diatas mengaburkan PAD. Untuk menjawab itu, Maslin lagi-lagi berjanji kepada DPRD.

“Jembatan itu belum diserahkan menjadi aset pemerintah dan itu masih milik STTC. Rencana kita, akan mengadakan koordinasi ke STTC agar menjadi aset Pemko, dan nantinya segala perbaikan menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk soal halte. Sejauh ini STTC sudah mau, tinggal persoalan waktu,” terangnya.

Sedangkan Feri Sinamo, politisi dari PDI Perjuangan mengaku belum bisa berterima dengan laporan kerja BPKD dengan alasan, pejabat di BPKD belum bekerja dengan jujur. Mulai menghitung pajak air tanah, pajak restoran, reklame dan lainnya. Untuk itu, Feri Sinamo bersama dewan lainnya sepakat agar BPKD memberikan rincian pengutipan pajak secara benar dan terperinci. Dan untuk menghindari dugaan penyelewengan, tidak kalah penting Feri Sinamo meminta agar setiap wajib pajak meneken berkas bukti setoran pajak.

Sebagaimana diketahui, BPKD menyampaikan kepada DPRD bahwa saat ini pajak yang mereka tangani terdiri dari pajak reklame sebanyak 547,  pajak air tanah 144, pajak parkir 126, pajak hiburan 46, pajak hotel 71 dan pajak restoran 310. Total yang diperoleh dari semua itu hanya Rp 58 miliar dalam setahun. Namun Feri Sinamo mengaku pencapaian yang dilaporkan BPKD terlalu rendah dibandingkan dengan potensi yang sesungguhnya.

Feri Sinamo memberikan contoh potensi pajak restoran yang belum dikelolah dengan benar, yakni salah satu rumah makan Batak. Menurut hematnya, rumah makan tersebut memiliki pendapatan sekitar Rp 8 juta dalam sehari.  Sementara BPKD belum menyetuhnya.

“Saya yakin, kalau ini kita lakukan dengan tertib, PAD kita bisa tercapai Rp 300 miliar dalam satu tahun, tetapi dengan catatan jujur dong. Pertanyaanya, ada nggak niat kita untuk perbaikan? BPKAD inilah ujung tombak PAD loh. Tolong dulu dibuat rinciannya. Contohnya dari Siantar Hotel. Satu bulan berapa pemakaian air. Dan tiap-tiap wajib pajak harus menekan. Jangan ada dusta diantara kita,” kesalnya melihat kinerja BPKD. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *