by

Mangkir lebih dari 46 hari, 24 orang PNS diberhentikan

Kabarnas, Jakarta – Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) terhadap 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

PDHTAPS tersebut dijatuhkan setelah sebelumnya Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melaksanakan Sidang yang langsung dipimpin oleh ketuanyaMenteri PANRB Syafruddin, di Kantor Kementerian PANRB,  di Jakarta, pada Senin (26/11),

Sebanyak 24 PNS tersebut diantaranya disebabkan karena tidak masuk kerja atau mangkir lebih dari 46 hari, ujar Syafruddin usai memimpin sidang tersebut.

Dalam sidang terhadap PNS yang tidak disiplin itu juga diputuskan seorang PNS diberikan sanksi turun pangkat satu tahun, empat orang mendapat sanksi penurunan pangkat tiga tahun, satu PNS diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, dan satu orang PNS dibatalkan hukumannya karena memasuki batas usia pensiun.

Kasus lainnya seperti perzinahan, penyalahgunaan wewenang, penipuan, calo PNS, perceraian tanpa izin, dan lainnya.

“Sebagian besar kasus PNS yang diberhentikan karena tidak masuk kerja, ada juga kasus perzinahan,” ujar Menteri PANRB Syafruddin.

Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris BAPEK yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, Pengurus KORPRI, serta BKN.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *